Suara.com - Gubernur Lukas Enembe berencana bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait kasus Nduga. Pertemjan itu juga akan dilakukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau DPRP.
Lukas juga akan bertemu Panglima TNI dan Kapolri. Dalam pertemuan itu Lukas ingin pemerintah pusat menarik pasukan dari Nduga yang sebelumnya ada penembakan yang dilakukan OPM di proyek Trans Papua.
"Kami ada rencana bertemu dengan Pak Presiden Jokowi dan Panglima TNI, termasuk Kapolri," katanya usai Rapat Paripurna V di Gedung DPRP, Kota Jayapura, Kamis (20/12/2018) malam.
Menurut dia, itu merupakan langkah selanjutnya setelah menyampaikan pernyataan di media cetak dan elektronik terkait permintaan penarikan pasukan TNI dan Polri di Nduga, mengingat perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 tinggal menghitung hari.
"Ya langkah selanjutnya kita ketemu Presiden Jokowi, dengan lembaga terkait disini seperti DPRP dan MRP, bertemu juga dengan Komnas HAM dan lembaga terkait lainnya di Jakarta," ujarnya.
Mengenai tim independen yang akan segera dibuat dan dikoordinir olehnya, Lukas menyampaikan pihaknya akan membawa bahan makanan dan obat-obatan ke Nduga.
"Termasuk hasil kunjungan tim independen ini, akan kita pantau dan ungkap ke media, kami buat laporannya dan sampaikan ke pemerintah pusat. Ini juga bukan masalah Nduga, tetapi persoalan di Papua akan kami laporkan," tuturnya.
Terkait wacana bom yang diduga digunakan oleh TNI dan Polri yang belakangan marak diberitakan dan dikomplain sejumlah pihak, Lukas yang juga Ketua Partai Demokrat Papua mengatakan bahwa hal itu bukan seperti yang diduga oleh orang awam.
"Itu bukan bom yang mungkin dimaksud, tetapi bom lainnya. Tetapi yang utama adalah melihat peristiwa yang ada di Nduga, saya 10 tahun menangani ini," kata Lukas.
Baca Juga: Usai Penembakan OPM, TNI Berniat Ambil Alih Proyek Trans Papua
Sementara itu, Ketua DPRP Yunus Wonda menyampaikan hal yang sama, bahwa pihaknya bersama Gubernur Lukas Enembe dan pemangku kepentingan lainnya akan ke Jakarta terkait masalah Nduga.
"Kami akan ke Jakarta, sampaikan permintaan kami terkait penarikan pasukan TNI dan Polri, karena perayaan Natal sudah dekat. Kami inginkan adanya kedamaian dalam suasana suka cita, tentram dan aman, serta damai bagi warga di Nduga dan Papua pada umumnya," tuturnya. (Antara)
Berita Terkait
- 
            
              Gara-gara Mainan Kembang Api, Balita Tewas Terbakar
 - 
            
              Gubernur Papua Minta Jokowi Tarik Pasukan TNI dan Polri dari Nduga
 - 
            
              Jokowi Ingin Tol Trans Jawa Terintegrasi dengan Kawasan Industri dan Wisata
 - 
            
              Cerita Usamah Hisyam Lobi Jokowi untuk Rizieq sampai Prabowo Tinju Meja
 - 
            
              Makan di Rest Area Tol Trans Jawa, Jokowi Makan Pecel Lele dan Kerupuk
 
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              Yusril: Pasal KUHP Lama Tak Lagi Efektif, Judi Online Harus Dihantam dengan TPPU
 - 
            
              Prabowo Setujui Rp5 Triliun untuk KRL Baru: Akhir dari Desak-desakan di Jabodetabek?
 - 
            
              Subsidi Transportasi Dipangkas, Tarif Transjakarta Naik pada 2026?
 - 
            
              Wacana Soeharto Pahlawan Nasional Picu Kontroversi, Asvi Warman Soroti Indikasi Pemutihan Sejarah
 - 
            
              Dinilai Bukan Pelanggaran Etik, Ahli Hukum Sebut Ucapan Adies Kadir Hanya Slip Of The Tongue
 - 
            
              Misteri 2 Kerangka Gosong di Gedung ACC Kwitang, Polda Metro Jaya Ambil Alih Kasus
 - 
            
              Legal Standing Dipertanyakan Hakim MK, Pemohon Uji UU TNI Singgung Kasus Almas
 - 
            
              Aksi Solidaritas Tempo di Makassar Ricuh, Jurnalis Dipukul
 - 
            
              Tegas! Ketua Banggar DPR Sebut Danantara yang Wajib Bayar Utang Whoosh
 - 
            
              Bahaya Judol dan Narkoba Lebih Besar dari Korupsi? Yusril Ungkap Fakta Lain Soal RUU Perampasan Aset