Seharusnya Gratis, Keluarga Korban Tsunami Dipungut Rp 2-3 Juta

Suara.com - Penyidik Polda Banten dan Polres Serang Kota telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus pungutan liar kepada keluarga korban tsunami yang jenazahnya diurus di Rumah Sakit Drajat Prawiranegara (RSDP) Serang.

Ketiga tersangka itu adalah seorang PNS di RS Drajat Prawiranegara berinisial F, dan dua karyawan dari sebuah perusahaan swasta penyedia mobil jenazah rekanan rumah sakit berinisal I dan B.

Direskrimsus Polda Banten Kombes Abdul Karim mengatakan, pihaknya masih mengembangkan kasus pungutan liar yang terjadi di RSDP.

"Kita masih melakukan pemeriksaan beberapa penambahan terkait saksi terkait pungli. Tentu kasus ini masih kita kembangkan. Kita mencoba untuk mengali dari awal sampai dengan kejadian ini terjadi, sementara ini hanya tiga tersangka berdasarkan dua alat bukti yang kita dapatkan,” ujarnya seperti dilansir dari Bantenhits.com, Senin (31/12/2018).

Menurut dia, penyidik saat ini tengah melakukan penyidikan awal penyebab terjadinya para tersangka sampai berani melakukan pungutan kepada para keluarga korban tsunami.

"Kita masih menggali apakah kita liat SOP-nya bagaimana? Terus petunjuk dari tentang kebijakan terkait bencana ini bagaimana? Aplikasinya sampai di tingkat bagaimana ini harus digali, supaya kita mendapatkan cerita yang utuh," ujar dia.

Lebih lanjut, tidak menutup kemungkinan masih ada keluarga korban yang melakukan pembayaran saat pengambilan jenazah di luar enam keluarga yang menjadi korban pungli di RSDP Serang.

“Sementara ini enam, tapi tidak menutup kemungkinan ada korban lagi, ada korban tambahan lagi. Uang Rp 15 juta itu dari korban sebanyak enam orang bukan satu keluarga. Rata-rata satu korban ini dikenakan antara Rp 2-3 juta. Tergantung jarak tempuh ambulans ini digunakan. Saat ini hanya korban meninggal yang dipungli, pungli ke korban luka ini masih didalami," ujarnya menjelaskan.

Baca Juga: Awali 2019, Presiden Jokowi Dijadwalkan Kunjungi Korban Tsunami di Kalianda