Suara.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengungkapkan dualisme di tubuh PPP sudah tidak ada lagi. Romi mengatakan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memberikan keabsahan kepada kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VIII PPP 2016 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta yang dipimpinnya.
Hal itu disampaikan Romi dalam pidato di acara Hari Lahir (Harlah) PPP ke-46 di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/1/2019). Dalam acara tersebut hadir Calon Wakil Presiden pasangan Joko Widodo atau Jokowi, Maruf Amin. PPP mendukung Jokowi - Maruf Amin di Pilpres 2019.
Romi mengatakan dengan adanya putusan tersbut, maka tidak boleh ada lagi pihak yang dengan sengaja atau tidak sengaja menyatakan diri lagi sebagai pimpinan PPP. Jika masih ada yang mengaku-ngaku, dia mengimbau kadernya untuk tidak segan membersihkannya.
"Saya sudah menginstruksikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kalau masih ada yang ngaku-ngaku apa lagi membawa aspirasi berbeda dari kepengurusan partai, sapu, sisir, sikat," tutur Romi dalam pidatonya di acara Harlah PPP ke-46 di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/1/2019) malam.
Romi menegaskan siap bertanggung jawab atas instruksinya itu. Menurtnya, tak ada kompromi bagi pihak-pihak yang ingin merusak partainya itu.
"Yang tanggung jawab Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat. Tidak ada kompromi, ini soal kehormatan penegakan panji-panji Partai Persatuan Pembagunan," pungkasnya.
Sebelumnya, PPP hasil dari Musyawarah Kerja Nasional (Muktamar) Jakarta mendukung Prabowo - Sandiaga di Pilpres 2019. Ketua Umum PPP hasil mukernas Jakarta Humprey Djemat bersama puluhan kader mendatangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (28/11/2018).
Seusai melakukan pembicaraan internal bersama Prabowo, mereka melakukan deklarasi dukungannya. Saat deklarasi, Humprey menjelaskan PPP Jakarta telah melangsungkan Muktamar pada 15 dan 16 November 2018.
Hasil muktamar itu, seluruhnya sepakat untuk mendukung Prabowo – Sandiaga. Tak hanya itu, keputusan itu juga berasal dari masukan para ulama serta kiai.
Baca Juga: Besok, Andi Arief Laporkan Sekjen PDIP sampai Staf Jokowi ke Polisi
Berita Terkait
-
Hindari Pemimpin Jahil, Orangtua Muslim Diminta Kirim Anaknya ke Pesantren
-
Usai Salat Maghrib, Jokowi Didoakan Nenek-nenek Lanjut Dua Periode
-
Sebut Maruf Amin Pengikut PKI, Kiai Saadullah Basuni Minta Maaf
-
Riset Binokular, Jokowi Capres Terbanyak yang Diberitakan pada 2018
-
Sebut Ma'ruf Amin Pengikut PKI, KH Sa'adullah Basuni Dilapor Polisi
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat
-
Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar