Suara.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengungkapkan dualisme di tubuh PPP sudah tidak ada lagi. Romi mengatakan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memberikan keabsahan kepada kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VIII PPP 2016 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta yang dipimpinnya.
Hal itu disampaikan Romi dalam pidato di acara Hari Lahir (Harlah) PPP ke-46 di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/1/2019). Dalam acara tersebut hadir Calon Wakil Presiden pasangan Joko Widodo atau Jokowi, Maruf Amin. PPP mendukung Jokowi - Maruf Amin di Pilpres 2019.
Romi mengatakan dengan adanya putusan tersbut, maka tidak boleh ada lagi pihak yang dengan sengaja atau tidak sengaja menyatakan diri lagi sebagai pimpinan PPP. Jika masih ada yang mengaku-ngaku, dia mengimbau kadernya untuk tidak segan membersihkannya.
"Saya sudah menginstruksikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kalau masih ada yang ngaku-ngaku apa lagi membawa aspirasi berbeda dari kepengurusan partai, sapu, sisir, sikat," tutur Romi dalam pidatonya di acara Harlah PPP ke-46 di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/1/2019) malam.
Romi menegaskan siap bertanggung jawab atas instruksinya itu. Menurtnya, tak ada kompromi bagi pihak-pihak yang ingin merusak partainya itu.
"Yang tanggung jawab Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat. Tidak ada kompromi, ini soal kehormatan penegakan panji-panji Partai Persatuan Pembagunan," pungkasnya.
Sebelumnya, PPP hasil dari Musyawarah Kerja Nasional (Muktamar) Jakarta mendukung Prabowo - Sandiaga di Pilpres 2019. Ketua Umum PPP hasil mukernas Jakarta Humprey Djemat bersama puluhan kader mendatangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (28/11/2018).
Seusai melakukan pembicaraan internal bersama Prabowo, mereka melakukan deklarasi dukungannya. Saat deklarasi, Humprey menjelaskan PPP Jakarta telah melangsungkan Muktamar pada 15 dan 16 November 2018.
Hasil muktamar itu, seluruhnya sepakat untuk mendukung Prabowo – Sandiaga. Tak hanya itu, keputusan itu juga berasal dari masukan para ulama serta kiai.
Baca Juga: Besok, Andi Arief Laporkan Sekjen PDIP sampai Staf Jokowi ke Polisi
Berita Terkait
-
Hindari Pemimpin Jahil, Orangtua Muslim Diminta Kirim Anaknya ke Pesantren
-
Usai Salat Maghrib, Jokowi Didoakan Nenek-nenek Lanjut Dua Periode
-
Sebut Maruf Amin Pengikut PKI, Kiai Saadullah Basuni Minta Maaf
-
Riset Binokular, Jokowi Capres Terbanyak yang Diberitakan pada 2018
-
Sebut Ma'ruf Amin Pengikut PKI, KH Sa'adullah Basuni Dilapor Polisi
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'