Suara.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengungkapkan dualisme di tubuh PPP sudah tidak ada lagi. Romi mengatakan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memberikan keabsahan kepada kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VIII PPP 2016 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta yang dipimpinnya.
Hal itu disampaikan Romi dalam pidato di acara Hari Lahir (Harlah) PPP ke-46 di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/1/2019). Dalam acara tersebut hadir Calon Wakil Presiden pasangan Joko Widodo atau Jokowi, Maruf Amin. PPP mendukung Jokowi - Maruf Amin di Pilpres 2019.
Romi mengatakan dengan adanya putusan tersbut, maka tidak boleh ada lagi pihak yang dengan sengaja atau tidak sengaja menyatakan diri lagi sebagai pimpinan PPP. Jika masih ada yang mengaku-ngaku, dia mengimbau kadernya untuk tidak segan membersihkannya.
"Saya sudah menginstruksikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kalau masih ada yang ngaku-ngaku apa lagi membawa aspirasi berbeda dari kepengurusan partai, sapu, sisir, sikat," tutur Romi dalam pidatonya di acara Harlah PPP ke-46 di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/1/2019) malam.
Romi menegaskan siap bertanggung jawab atas instruksinya itu. Menurtnya, tak ada kompromi bagi pihak-pihak yang ingin merusak partainya itu.
"Yang tanggung jawab Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat. Tidak ada kompromi, ini soal kehormatan penegakan panji-panji Partai Persatuan Pembagunan," pungkasnya.
Sebelumnya, PPP hasil dari Musyawarah Kerja Nasional (Muktamar) Jakarta mendukung Prabowo - Sandiaga di Pilpres 2019. Ketua Umum PPP hasil mukernas Jakarta Humprey Djemat bersama puluhan kader mendatangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (28/11/2018).
Seusai melakukan pembicaraan internal bersama Prabowo, mereka melakukan deklarasi dukungannya. Saat deklarasi, Humprey menjelaskan PPP Jakarta telah melangsungkan Muktamar pada 15 dan 16 November 2018.
Hasil muktamar itu, seluruhnya sepakat untuk mendukung Prabowo – Sandiaga. Tak hanya itu, keputusan itu juga berasal dari masukan para ulama serta kiai.
Baca Juga: Besok, Andi Arief Laporkan Sekjen PDIP sampai Staf Jokowi ke Polisi
Berita Terkait
-
Hindari Pemimpin Jahil, Orangtua Muslim Diminta Kirim Anaknya ke Pesantren
-
Usai Salat Maghrib, Jokowi Didoakan Nenek-nenek Lanjut Dua Periode
-
Sebut Maruf Amin Pengikut PKI, Kiai Saadullah Basuni Minta Maaf
-
Riset Binokular, Jokowi Capres Terbanyak yang Diberitakan pada 2018
-
Sebut Ma'ruf Amin Pengikut PKI, KH Sa'adullah Basuni Dilapor Polisi
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting