Suara.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo murka di hadapan ratusan aparatur sipil negara (ASN) saat apel pagi di halaman Kantor Gubernuran Jawa Tengah, Senin (7/1/2019). Musababnya, ada tujuh pejabatnya melakukan pungli dan menerima gratifikasi.
Dengan nada tinggi Ganjar menyebut ada tujuh pejabat dan telah dilakukan pamanggilan sebelumnya untuk mengecek kebenaran dan pengakuan.
"Saya dapat laporan, ada jajaran saya yang pungli dan terima gratifikasi. Ada tujuh orang dan sudah saya panggil," kata Ganjar.
Pemanggilan itu, kata Ganjar dilakukan di wisma dinas gubernur di Puri Gedeh beberapa waktu lalu.
"Saya datangkan orangnya, ada yang ngaku, ada yang pura-pura tidak tahu, ada yang tidak mengaku sama sekali. Saya ingatkan, semua informasi sudah sampai di tangan saya, jadi jangan sampai macam-macam," tegasnya.
Dari pemanggilan itu, Ganjar makin marah saat beredar isu bahwa ada pungli yang duitnya disetorkan kepada gubernur.
"Yang bikin saya gondok adalah, katanya uang itu untuk saya. Masyaalah, ini jahat benar, ini fitnah yang luar biasa," ucapnya.
Tujuh orang yang dipanggil, lanjut Ganjar telah mengaku. Meski begitu ada sebagian yang mencoba berkelit dengan berbagai alasan.
"Ngaku nerima tapi alasannya macam-macam, katanya cuma titipan. Saya tegaskan tidak boleh dan tidak bisa, kembalikan. Makanya hari ini saya kumpulkan semua pejabat untuk kembali saya tegaskan agar menjaga integritas," tegasnya lagi.
Baca Juga: Mau Dipolisikan Andi Arief, Guntur Romli: Ini Maling Teriak Maling
Menurut dia, slogan Ganjar yang mengusung tagline 'Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi' bukan sekadar kata kosong tanpa arti. Tagline itu adalah konsep kerja ASN Pemprov Jateng.
"Buat saya integritas harga mati. Jangan ada praktik korupsi, gratifikasi, maupun pungli. Nek ono tak sembeleh!", ucap Ganjar masih dengan nada tinggi.
Ganjar juga meminta seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk 100 persen melaporkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia memberikan batas waktu tiga bulan dan tidak boleh ditawar.
"Kalau tidak sepakat dan masih mau tawar-tawar, silahkan keluar" ucap dia.
Terakhir Ganjar menyatakan, peringatan kerasnya adalah wujud rasa sayang. Cara dirinya memproteksi jajarannya agar terlindungi dari hal yang dapat menjerumuskan mereka.
"Ini bukti sayang kami kepada para jajaran kami, kami ingin semua dilindungi. Tapi tolong jangan korupsi, jangan terima gratifikasi, jangan ada lagi main pungli. Jangan sampai ada OTT (Operasi Tangkap Tangan) di Jawa Tengah," tandasnya.
Berita Terkait
-
Ngaku Paspampres Padahal Kuli Bangunan, Andika Bawa Kabur Motor Fitri
-
Banyak Dipalsukan, Ganjar Hapus Surat Miskin dari Syarat Penerimaan Siswa
-
Gubernur Ganjar: Jangan Terpancing Isu SARA Perusakan Makam
-
Belasan Nisan Salib di TPU Tempat Ratu Horor Suzzanna Dimakamkan Dirusak
-
Dua Pria Bugil Pelukan di Mobil, Overdosis hingga Makan Kotoran Sendiri
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Truk Kontainer Mogok di Tanjung Duren, Sejumlah Rute Transjakarta Pagi Ini Terlambat
-
Polda Metro Jaya Tutup UKW 2025, 77 Wartawan Dinyatakan Kompeten
-
Begini Respons Mendagri Soal Aksi Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih
-
Kepala Daerah Papua Diminta Jaga Raja Ampat, Prabowo: Jangan Sampai Dirusak Wisatawan!
-
Presiden Prabowo Sudah Teken PP, Begini Formula Kenaikan Upah 2026 yang Akan Berlaku
-
Tolak Politik Upah Murah, Puluhan Ribu Buruh Siap Kepung Istana pada 19 Desember
-
KPK Periksa Gus Yaqut soal Aliran Dana PIHK Hingga Kerugian Negara
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak