Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi sampai melakukan revisi Perpres agar bisa melantik Letnan Jenderal TNI Doni Monardo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pelantikan Doni berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1/2019).
Pelantikan Doni yang merupakan pejabat TNI aktif itu, setelah pemerintah merevisi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 terkait posisi BNPB.
Jokowi mengatakan, alasan merevisi Perpres karena perlu adanya menajemen dan kepemimpinan yang kuat dalam mengkoordinasi penanganan bencana dengan pihak-pihak terkait. Mengingat kata Jokowi, Indonesia dikelilingi oleh cincin api atau ring of fire.
"Sehingga perlu sebuah manejemen yang kuat membutuhkan sebuah kepemimpinan yang kuat untuk mengkonsolidasi, mengkoordinasi baik pemda baik di pusat baik di provinsi baik TNI, Pangdam, Kodam, Korem, dan kepolisian dalam rangka segera cepat dan respon terhadap bencana yang ada," ujar Jokowi usai melantik Doni.
Menurut Jokowi, Doni pantas menjadi Kepala BNPB menggantika Willem Rampangilei.
"Sehingga (BNPB) memerlukan leadership sebuah kepemimpinan yang kuat dan saya melihat pak Letnan Jenderal Doni orangnya," kata dia.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, kedudukan BNPB merupakan lembaga pemerintah nondepartemen yang berada langsung di bawah presiden. Namun setelah Perpres direvisi, posisi BNPB berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.
Dalam revisi perpres baru tersebut, Kepala BNPB dapat dijabat oleh pejabat TNI aktif. Jokowi menegaskan, kini kepala BNPB tidak dibawah koordinasi Presiden.
"Tidak dibawah presiden. Tadi dilantik presiden dan setingkat menteri," tutur Jokowi.
Baca Juga: 'Bocoran' Pertanyaan Debat Capres Picu Perang Twitter PBS dan Said Didu
Meski demikian, Jokowi tidak melihat Doni sebagai Jenderal aktif, namun perlu adanya manajemen yang kuat di BNPB dalam hal penanganan bencana.
"Saya tidak melihat aktif atau tidak aktif tetapi yang ingin saya melihat adalah manejemen yang kuat, tindakan yang cepat di lapangan. Nanti untuk teknis seperti itu tanyakan ke Mensetneg," tandasnya.
Untuk diketahui, pelantikan Doni berdasarkan Surat Keputusan Nomor 5/P/2019 Tentang Pengangkatan Kepala BNPB.
Doni sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sejak 14 Maret 2018. Doni merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1985, yang menduduki posisi sebagai Panglima Komando Daerah Militer lll/Siliwangi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
Terkini
-
Sekjen PBNU Ungkap Alasan Prabowo Gabung Board of Peace: Demi Cegah Korban Lebih Banyak di Gaza
-
Hadiri Majelis Persaudaraan Manusia di Abu Dhabi, Megawati Duduk Bersebelahan dengan Ramos Horta
-
Tiket Kereta Lebaran 2026 Telah Terjual Lebih Dari 380 Ribu, Purwokerto Jadi Tujuan Paling Laris
-
Nekat Berangkat Saat Sakit, Tangis Pilu Nur Afni PMI Ilegal Minta Dipulangkan dari Arab Saudi
-
Kisah Epi, ASN Tuna Netra Kemensos yang Setia Ajarkan Alquran
-
KPK Masih Menyisir Biro Travel yang Ikut Bermain Jual-Beli Kuota Haji di Kemenag Periode 2023-2024
-
Pastikan Pengungsi Hidup Layak, Kasatgas Tito Tinjau Huntara di Aceh Tamiang
-
KPK Cecar 5 Bos Travel Terkait Kasus Kuota Haji, Telisik Aliran Duit Haram ke Oknum Kemenag
-
Soroti Siswa SD Bunuh Diri di Ngada, Ketua Komisi X DPR Desak Negara Hadir untuk Keluarga Miskin
-
Pengguna LRT Meningkat 26 Persen, Masyarakat Pindah dari Kendaraan Pribadi ke Transportasi Umum?