Suara.com - Ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri buka-bukaan soal pendamping Joko Widodo atau Jokowi di Pilpres 2019. Sebelum menunjuk Ketua MUI Ma'ruf Amin menjadi Cawapres Jokowi, Megawati menawarkan posisi tersebut kepada Wapres Jusuf Kalla.
Namun keinginan Megawati tersebut tidak bisa tercapai karena terhambat sejumlah aturan. Diketahui, sebelum menjadi Wapres pendamping Jokowi saat ini, JK menjadi Wapres di periode pertama kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Saya sempat bilang sama Pak Jusuf Kalla, Pak kalau misalnya bisa sudah saja sekali lagi Pak (jadi Wakil Presiden). Tapi ternyata karena menurut undang-undang tidak boleh, bikin kepala pusing," kata Megawati di acara HUT ke 46 dan Rakornas PDI Perjuangan di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (10/1/2019).
Megawati mengaku sempat kebingungan mencari sosok yang tepat mendampingi Jokowi di Pilpres 2019. Akhirnya nama yang muncul dibenaknya adalah Ma'ruf Amin.
"Jadi saya tanyakan kanan, tanya kiri, akhirnya saya tanya sama Pak Maruf, 'pak kalau dampingi Pak Jokowi'. Mau apa enggak ya? Sebetulnya nggak boleh nanya kaya gitu, ya harus ditugasi. Tapi beliau mau alhamdulillah," jelas Megawati.
Untuk diketahui, Jokowi secara dramatis memilih Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin sebagai bakal calon wakil presiden pendampingnya di Pilpres 2019. Sebab sebelum Ma'ruf Amin dipilih Jokowi, santer beredar nama Mantan Ketua MK Mahfud MD.
Keputusan tersebut akhirnya diumumkan Jokowi dalam sesi konferensi pers seusai melakukan pertemuan dengan ketua-ketua serta sekretaris jenderal partai-partai Koalisi Indonesia Kerja di Restoran Plataran, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/8/2018) malam.
"Saya memutuskan dan telah mendapatkan persetujuan dari partai-partai koalisi, yakni Koalisi Indonesia Kerja, bahwa yang akan medampingi saya sebagai cawapres periode 2019-2024, adalah Profesor Doktor Kiai Haji Ma'ruf Amin," kata Jokowi.
Baca Juga: Megawati Tegaskan PDIP Tidak Menerima Kader Karbitan
Berita Terkait
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Polisi Tantang Balik Roy Suryo dkk di Kasus Ijazah Jokowi: Silakan Ajukan Praperadilan!
-
Roy Suryo Klaim Ijazah Jokowi Tetap Palsu Usai Gelar Perkara Khusus
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025