Suara.com - Pengamat Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan menyebutka Gubernur DKI Jakarat Anies Baswedan harus bisa memberiksan contoh bila hendak membuat kebijakan kepada para pegawai negeri sipil. Untuk bisa mengajurkan PNS beralih ke transportasi massal, Anies harus bisa mempraktikkan untuk menaiki angkutan umum saat berangkat dan pulang dari Balai Kota.
Menurut Azas, tindakan itu sangat ampuh agar bisa ditiru PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
"Makanya kasih contoh dong gubernurnya. Dia (Anies) juga naik bus, jangan naik mobil terus," kata Tigor saat ditemui di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (10/1/2019).
Kebijakan Anies mencabut subsidi parkir di Lapangan Parkir IRTI Kawasan Monas, Jakarta Pusat sebesar Rp 68 ribu dinilai tidak efektif. Pasalnya, para PNS kekinian justru berpindah lahan parkir menuju ke Gedung DPRD DKI Jakarta untuk memarkir kendaraannya, bukan beralih ke transportasi umum.
Tigor pun mengkritisi sikap Anies yang dianggap cuek. Sebagai kepala daerah, seharusnya Anies mampu memberikan contoh terlebih dahulu agar bawahannya bisa mengikutinya.
"Jangan cuma melarang orang bawa kendaraan pribadi tapi dia sendiri masih bawa. Harus dimulai dari aparatur kalau kita bicara perubahan, warga tinggal mengikuti," ungkap Tigor.
Untuk menyelesaikan masalah ini, Tigor meminta agar Anies dapat mengeluarkan aturan tegas seperti era kepemimpinan Joko Widodo terdahulu. Anies harus meniru kerja Jokowi terdahulu yang mengeluarkan aturan larangan menggunakan kendaraan pribadi kemudian dilanjutkan dengan memberikan contoh implementasi dari aturan itu.
"Yang dulu (Jokowi) juga bisa kasih contoh. Sekarang bikin aturan dilarang bawa kendaraan pribadi. Bikin aturan Pergubnya," pungkas Tigor.
Sejak subsidi parkir bagi PNS dicabut, para PNS berbondong-bondong memarkir kendaraan sepeda motor mereka di basement lantai 3 Gedung DPRD DKI Jakarta. Akibatnya, tempat parkir yang sebelumnya lengang pun kini terisi penuh hingga tak cukup lagi dimasuki oleh para tamu dari DPRD DKI Jakarta.
Baca Juga: Mucikari Sebut Vanessa Angel yang Minta Dicarikan Pelanggan
Padahal, tempat parkir itu dibangun diperuntukkan bagi para anggota dewan dan juga tamu yang akan mendatangi Gedung DPRD DKI Jakarta.
Berita Terkait
-
Ribuan PNS Bolos karena Sistem Eror, Pengamat: Alasan Klasik Pemprov DKI
-
Pasar Otomotif 2019 Bakal Mengarah Positif
-
Kerja PNS DKI Jakarta di Awal Tahun 2019, Ribuan Anak Buah Anies Bolos
-
Kisruh Perebutan Kewenangan di Kawasan Batam Buat Investor Bingung
-
Siap Liburan Akhir Tahun? Ini 3 Tempat Termurah Beli Tiket Kereta
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah
-
Harga Pangan Mulai 'Goyang'? Legislator NasDem Minta Satgas Saber Pangan Segera Turun Tangan
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi