Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah telah menggelontorkan dana desa dengan total Rp 257 triliun selama lima tahun. Hal ini dikatakan Jokowi saat menghadiri Silaturahim Nasional (Silatnas) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019).
"Totalnya sampai tahun 2019 ini kami telah gelontorkan Rp 257 triliun kepada desa yang ada di Tanah Air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. 74 ribu desa kita berikan dalam lima tahun ini sudah Rp 257 triliun," ujar Jokowi.
Jokowi kemudian merincikan dana desa yang telah digelontarkan selama lima tahun, yaitu pada 2015 sekitar Rp 20 triliun, 2016 menjadi Rp 47 triliun, pada tahun 2017 dan 2018 yakni Rp60 triliun. Adapun dana desa yang digelontorkan pada tahun 2019 yakni Rp 70 Triliun.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar dana desa dengan total Rp 257 triliun itu selalu berputar dari desa ke desa, dan tidak mengalir ke kota apalagi ke Jakarta.
"Pada kesempatan yang baik ini saya titip agar uang Rp 257 triliun itu selalu berputar dari desa ke desa di desa-desa yang kami berikan. Jangan sampai kembali ke kota, apalagi kembali ke Jakarta. Saya titip, supaya bapak ibu, Perangkat desa ini tahu kenapa uang itu diberikan kepada desa," kata dia.
Lebih jauh Jokowi mengatakan, berdasarkan teori ekonomi jika perputaran uang semakin banyak di sebuah wilayah atau di daerah, maka kesejahteraan masyarakat di desa dipastikan akan meningkat.
"Sehingga saya titip yang Rp 257 triliun itu, supaya uang berputar di desa terus, jangan biarkan uang ini masuk ke kota atau apalagi ke Jakarta. Caranya, bisa dilakukan. Jadi dana desa itu kalau ingin buat jalan, beli materialnya di desa setempat, kalau nggak ada di desa sebelahnya, kalau nggak ada desa sebelahnya lagi," kata dia.
Ia menambahkan, dana desa dari Rp 257 triliun sebagian sudah terealisasi hingga akhir tahun 2018. Dan tersebut telah digunakan di antaranya untuk membangun jalan desa yang mencapai 138 kilometer, 11.500 Posyandu, 18 ribu Pendidikan anak usia dini (PAUD), dan jembatan di sejumlah desa.
"Bahwa data yang saya peroleh, dari Rp 257 triliun dikurangi Rp 70 triliun, jadi Rp 187 triliun sudah terealisasi sampai akhir 2018. Artinya dana desa ini sudah betul betul terealisasi dan bermanfaat bagi desa. Artinya dana desa ini akan kita terus tambah, akan kita tambah, akan kita tambah, akan kita tambah setiap tahunnya," tandasnya
Baca Juga: Harga Order Seks Vanessa Angel di Surabaya Rp 80 Juta, Berapa di Singapura?
Tag
Berita Terkait
-
KPU Kaji Dugaan Pelanggaran Jokowi Paparkan Visi Misi di TV
-
Temui Perangkat Desa, Jokowi: Bapak Ibu Tidak Usah Demo di Istana
-
Jika Jokowi dan Prabowo Setuju, Tes Baca Al Quran Akan Dilakukan di Aceh
-
Jokowi: TGPF Penyiraman Novel Rekomendasi Komnas HAM, Hati-hati
-
Bawaslu Rapat Pleno Telusuri Dugaan Pelanggaran Kampanye Jokowi di 5 TV
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional