Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengimbau kepada ribuan peserta Silaturahim Nasional (Silatnas) Persatuan Perangkat Desa Indonesia untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. Ini dikatakan Jokowi saat menemui ribuan peserta PPDI di Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (14/1/2019).
Jokowi meminta perangkat desa yang tergabung di dalam PPDI untuk kembali ke wilayahnya masing-masing dan bekerja seperti biasa.
"Jadi setelah kita bertemu di sini bapak ibu nggak usah demo di Istana. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, saya ingin sampaikan, marilah kita semua kembali ke daerah masing-masing. Kita berdoa semoga selamat sampai tujuan," ujar Jokowi disambut tepuk tangan ribuan peserta.
Jokowi menerangkan, dirinya sudah mendapat laporan terkait rencana perangkat desa yang akan berunjuk rasa di depan Istana. Karena itu, dirinya mendadak menghadiri acara tersebut.
"Bapak ibu dan saudara sekalian. Kemarin saya diberi tahu kan sudah selesai, dibicarakan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, sudah rampung, kok katanya Senin masih mau demo. Itu yang saya dengar, sehingga saya katakan, ini musim hujan. Jadi saya sampaikan kita terima tapi di Istora Senayan saja. Sehingga ini tadi, acara ini dadakan," kata dia.
Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut masalah kesejahteraan perangkat desa sudah diselesaikan pemerintah. Ia mengatakan pemerintah sudah memutuskan penghasilan perangkat desa setara dengan PNS golongan II A.
"Yang paling penting, sudah kita putuskan penghasilan tetap perangkat desa disetarakan dengan (PNS) golongan II A," tutur dia.
Kemudian, Jokowi mengatakan pemerintah tengah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Nantinya aturan revisi akan selesai dalam waktu dua minggu
"Jadi kepada saudara sekalian, ditunggu dua minggu sehingga segera bisa dilaksanakan dari perintah PP yang ada," ucap Jokowi.
Baca Juga: Harga Tiket Pesawat Mahal, Wapres JK Salahkan Dolar AS
Ia menambahkan, kepala desa dan perangkat desa juga akan didaftarkan menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Bahwa BPJS juga akan diberikan kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa," ucap Jokowi disambut tepuk tangan.
Berita Terkait
-
Jika Jokowi dan Prabowo Setuju, Tes Baca Al Quran Akan Dilakukan di Aceh
-
Jokowi: TGPF Penyiraman Novel Rekomendasi Komnas HAM, Hati-hati
-
Bawaslu Rapat Pleno Telusuri Dugaan Pelanggaran Kampanye Jokowi di 5 TV
-
Tak Peduli Hujan, Jokowi Temui Ribuan Perangkat Desa di GBK
-
Posko BPN Prabowo Dibangun di Solo, Jokowi Tertawa dan Ucapkan Ini
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi
-
Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban
-
Laga Persija vs Persib Dipindah ke Samarinda, Pramono Anung: Kecewa, Tapi Alasannya Masuk Akal