Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengimbau kepada ribuan peserta Silaturahim Nasional (Silatnas) Persatuan Perangkat Desa Indonesia untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. Ini dikatakan Jokowi saat menemui ribuan peserta PPDI di Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (14/1/2019).
Jokowi meminta perangkat desa yang tergabung di dalam PPDI untuk kembali ke wilayahnya masing-masing dan bekerja seperti biasa.
"Jadi setelah kita bertemu di sini bapak ibu nggak usah demo di Istana. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, saya ingin sampaikan, marilah kita semua kembali ke daerah masing-masing. Kita berdoa semoga selamat sampai tujuan," ujar Jokowi disambut tepuk tangan ribuan peserta.
Jokowi menerangkan, dirinya sudah mendapat laporan terkait rencana perangkat desa yang akan berunjuk rasa di depan Istana. Karena itu, dirinya mendadak menghadiri acara tersebut.
"Bapak ibu dan saudara sekalian. Kemarin saya diberi tahu kan sudah selesai, dibicarakan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, sudah rampung, kok katanya Senin masih mau demo. Itu yang saya dengar, sehingga saya katakan, ini musim hujan. Jadi saya sampaikan kita terima tapi di Istora Senayan saja. Sehingga ini tadi, acara ini dadakan," kata dia.
Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut masalah kesejahteraan perangkat desa sudah diselesaikan pemerintah. Ia mengatakan pemerintah sudah memutuskan penghasilan perangkat desa setara dengan PNS golongan II A.
"Yang paling penting, sudah kita putuskan penghasilan tetap perangkat desa disetarakan dengan (PNS) golongan II A," tutur dia.
Kemudian, Jokowi mengatakan pemerintah tengah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Nantinya aturan revisi akan selesai dalam waktu dua minggu
"Jadi kepada saudara sekalian, ditunggu dua minggu sehingga segera bisa dilaksanakan dari perintah PP yang ada," ucap Jokowi.
Baca Juga: Harga Tiket Pesawat Mahal, Wapres JK Salahkan Dolar AS
Ia menambahkan, kepala desa dan perangkat desa juga akan didaftarkan menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Bahwa BPJS juga akan diberikan kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa," ucap Jokowi disambut tepuk tangan.
Berita Terkait
-
Jika Jokowi dan Prabowo Setuju, Tes Baca Al Quran Akan Dilakukan di Aceh
-
Jokowi: TGPF Penyiraman Novel Rekomendasi Komnas HAM, Hati-hati
-
Bawaslu Rapat Pleno Telusuri Dugaan Pelanggaran Kampanye Jokowi di 5 TV
-
Tak Peduli Hujan, Jokowi Temui Ribuan Perangkat Desa di GBK
-
Posko BPN Prabowo Dibangun di Solo, Jokowi Tertawa dan Ucapkan Ini
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO