Suara.com - Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengaku mendapat kabar banyak masyarakat Indonesia yang bunuh diri karena tingginya harga bahan pokok dan sulit hidup sejahtera.
Prabowo mendengar banyak berita banyak warga yang bunuh diri karena kondisi ekonomi. Salah satu yang disorotinya ialah kisah kepala keluarga bernama Hardi yang berprofesi sebagai buruh tani asal Desa Tawangharjo, Grobogan, Jawa Tengah. Hardi memilih untuk bunuh diri di pohon jati belakang rumahnya karena tidak sanggup membayar utang.
"Almarhum gantung diri, meninggalkan istri dan anak karena merasa tidak sanggup membayar utang, karena beban ekonomi yang ia pikul dirasa terlalu berat," kata Prabowo dalam pidato kebangsaannya bertajuk 'Indonesia Menang' di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (14/1/2018).
Cerita yang sampai di telinga Prabowo tak hanya satu. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengklaim banyak mendapat cerita rakyat bunuh diri karena alasan yang sama.
Selain itu Prabowo mengatakan banyak anak-anak bangsa yang tidak bisa berangkat sekolah karena sulit mendapatkan sesuap nasi. Menurutnya hal itu sangat miris lantaran terjadi di wilayah Indonesia.
Prabowo menganggap pemerintah tidak peduli dengan kondisi di wilayah Timur Indonesia.
"Negara yang beberapa waktu yang lalu panik karena puluhan anak-anak di Kabupaten Asmat meninggal karena kelaparan, karena pejabat-pejabat Pemerintahnya tidak hadir untuk membantu mereka yang paling membutuhkan," ujarnya.
Menurutnya jika kondisi Indonesia terus dibiarkan seperti itu, Prabowo khawatir bangsa akan bergerak kepada arah yang terus memburuk. Selain itu Prabowo menyebut kalau kondisi tersebut bukanlah harapan dari para pendiri-pendiri bangsa yang telah berjuang susah payah demi Indonesia merdeka.
Baca Juga: Lelang ERP Ditunda, Anies: Jangan Sampai Kemudian Hari Kami yang Bermasalah
"Dalam negara yang begini kaya, negara yang sudah 73 tahun merdeka kalau ada rakyat yang lapar, kalau ada rakyat yang menggantung diri karena putus asa ini adalah penghinaan kepada pendiri-pendiri bangsa kita dan saya katakan ini ada lah penghinaan kepada rakyat Indonesia," pungkasnya
Tag
Berita Terkait
-
Prabowo Sebut Harga Gula di Indonesia Jauh Lebih Mahal dari Negara Lain
-
Prabowo: Kalau Dengar Takbir, Allahuakbar Itu Bukan Ancaman
-
Prabowo Ancam Mundur di Pilpres 2019, Kubu Jokowi: Silakan
-
Soal Relawan Diminta Menginap di TPS, Ini Penjelasan Kubu Prabowo
-
Polisi : Punya Masalah Pribadi, Bripka Matheus Bunuh Diri
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Perilaku Audiens Berubah, Media Diminta Beradaptasi dengan AI dan Medsos
-
Pintu Langit Dibuka Malam Ini, Jangan Lewatkan 5 Amalan Kunci di Malam Nisfu Syaban
-
Siapa Jeffrey Hendrik yang Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI?
-
Harga Pertamax Turun Drastis per 1 Februari 2026, Tapi Hanya 6 Daerah Ini
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
Terkini
-
Video Viral Pegawai Ritel Dianiaya di Pasar Minggu, Polisi Masih Tunggu Laporan Korban
-
5 Fakta Aksi Warga Tolak Party Station di Kartika One Hotel Lenteng Agung
-
Arkadia Digital Media akan Gelar Seminar Nasional Profesionalisme Penegakan Hukum dan Iklim Usaha
-
Gaza Diserang, Prabowo Komunikasi ke Board of Peace
-
Sempat Picu Korban Jiwa, Polisi Catat 1.000 Titik Jalan Rusak di Jakarta Mulai Diperbaiki
-
Jelang Hadapi Saksi, Nadiem Makarim Mengaku Masih Harus Jalani Tindakan Medis
-
Propam Pastikan Bhabinkamtibmas Tak Aniaya Pedagang Es Gabus, Aiptu Ikhwan Tetap Jalani Pembinaan
-
Singgung Alasan Medis Nadiem Makarim, Pengacara Minta Penahanan Dibantarkan
-
Israel Kembali Serang Gaza, Komisi I DPR Minta RI Lebih Aktif Tekan Institusi Internasional
-
Febri Diansyah: Dialog Publik soal Fakta Sidang Bukan Obstruction of Justice