Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi secara resmi menyatakan sikap berupa rekomendasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rekomendasi ini merupakan puncak dari banyaknya teror yang menerpa penyidik serta pimpinan KPK.
Diketahui rumah dua pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo dan Laode Muhammad Syarif kekinian baru saja diteror bom oleh pelaku misterius. Belum lagi kasus penyiraman air keras yang dialami penyidik KPK, Novel Baswedan yang juga belum terungkap oleh polisi.
"Aksi teror terhadap KPK bukan hal yang baru. Tercatat sejak 2009 KPK sudah menjadi serangan balik koruptor berupa teror," ujar ketua YLBHI, Asfinawati di depan gedung KPK, Selasa(15/1/2019).
Atas rangkaian teror tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi memberikan pernyataan tegas kepada pemerintah agar teror terhadap pimpiman KPK bisa diredam. Rekomendasi tersebut salah satunya ditujukan kepada presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam beberapa poin.
Pertama, mendesak presiden Jokowi agar mengevaluasi kinerja Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan terhadap pembunuhan berencana Novel Baswedan dan kemudian mengambil alih tugas kepolisian dengan membentuk TGPF.
Kedua, memberikan mandat lain kepada TGPF untuk memeriksa seluruh aparat penegak hukum dan aparat lain yang terlibat dalam serangan ataupun pelemahan terhadap KPK, termasuk memberikan rekomendasi tindakan hukum yang tepat.
Ketiga, berkordinasi dan mendesak pimpinan KPK melakukan penyidikan atas dugaan obstruction of justice terkait penyerangan terhadap Novel dan juga pegawai lainya dan juga pimpinan KPK.
Tidak hanya itu, desakan juga diberikan kepada KPK. YLBHI bahkan menekankan agar KPK membentu tim khusus untuk menyelidik dugaan obstruction of justice.
"Membentuk tim khusus secara permanen untuk menangani obstruction of justice. Serta memberikan perlindungan kepada pegawai KPK yang mendapatkan ancaman dalam kerjanya," ujar Asfinawati.
Baca Juga: Satgas Anti Mafia Bola Kembali Ringkus 1 Tersangka Kasus Pengaturan Skor
Pembacaan rekomendasi itu juga dihadiri beberapa pimpinan KPK. Seperti Alexander Marwata, Laode M Syarif, Basaria Panjaitan dan mantan pimpinan KPK, Abraham Samad.
Berita Terkait
-
Idrus Marham Didakwa Terima Suap Rp 2 Miliar Lebih
-
Suap Proyek Air Minum untuk Korban Bencana, KPK Panggil 2 Pejabat PUPR
-
Namanya Disebut di Persidangan, Mendagri Terseret Kasus Suap Meikarta?
-
Antisipasi Teror, Polisi Kaji Usulan Pimpinan KPK Bawa Senjata Api
-
Mendagri Minta Muluskan Proyek Meikarta, KPK Telisik Faktanya
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Demo Mahasiswa di Bulan Ramadan, Polisi Turunkan Tim Sholawat untuk Pengamanan
-
Polemik Akses Musala di Cluster, Pengembang Buka Suara Usai Diusir Komisi III DPR
-
Negosiasi AS-Iran Gagal! Ancaman Perang Bisa Terjadi dalam 15 Hari ke Depan
-
AS Evakuasi Staf dan Warganya dari Israel, Isu Perang dengan Iran Memanas
-
Mengurai Krisis Dokter Spesialis di Indonesia: Di Mana Letak Masalahnya?
-
Sekolah Swasta Gratis di Semarang Bertambah Jadi 133, Jangkau Lebih Banyak Siswa
-
Anies Baswedan Soroti Dinasti Politik: Pemerintah Harusnya Bekerja untuk Rakyat, Bukan Keluarga!
-
Anies Baswedan Beri Restu: Ormas Gerakan Rakyat Resmi Jadi Partai, Apa Langkah Selanjutnya?
-
Terbongkar! Hutan Kota Cawang Jadi Sarang Aktivitas Asusila, Pemkot Gerebek dan Segel Lokasi
-
Tolak Ambang Batas Parlemen, Partai Gerakan Rakyat Usul PT 0 Persen: Jangan Ada Suara Mubazir!