Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi secara resmi menyatakan sikap berupa rekomendasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rekomendasi ini merupakan puncak dari banyaknya teror yang menerpa penyidik serta pimpinan KPK.
Diketahui rumah dua pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo dan Laode Muhammad Syarif kekinian baru saja diteror bom oleh pelaku misterius. Belum lagi kasus penyiraman air keras yang dialami penyidik KPK, Novel Baswedan yang juga belum terungkap oleh polisi.
"Aksi teror terhadap KPK bukan hal yang baru. Tercatat sejak 2009 KPK sudah menjadi serangan balik koruptor berupa teror," ujar ketua YLBHI, Asfinawati di depan gedung KPK, Selasa(15/1/2019).
Atas rangkaian teror tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi memberikan pernyataan tegas kepada pemerintah agar teror terhadap pimpiman KPK bisa diredam. Rekomendasi tersebut salah satunya ditujukan kepada presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam beberapa poin.
Pertama, mendesak presiden Jokowi agar mengevaluasi kinerja Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan terhadap pembunuhan berencana Novel Baswedan dan kemudian mengambil alih tugas kepolisian dengan membentuk TGPF.
Kedua, memberikan mandat lain kepada TGPF untuk memeriksa seluruh aparat penegak hukum dan aparat lain yang terlibat dalam serangan ataupun pelemahan terhadap KPK, termasuk memberikan rekomendasi tindakan hukum yang tepat.
Ketiga, berkordinasi dan mendesak pimpinan KPK melakukan penyidikan atas dugaan obstruction of justice terkait penyerangan terhadap Novel dan juga pegawai lainya dan juga pimpinan KPK.
Tidak hanya itu, desakan juga diberikan kepada KPK. YLBHI bahkan menekankan agar KPK membentu tim khusus untuk menyelidik dugaan obstruction of justice.
"Membentuk tim khusus secara permanen untuk menangani obstruction of justice. Serta memberikan perlindungan kepada pegawai KPK yang mendapatkan ancaman dalam kerjanya," ujar Asfinawati.
Baca Juga: Satgas Anti Mafia Bola Kembali Ringkus 1 Tersangka Kasus Pengaturan Skor
Pembacaan rekomendasi itu juga dihadiri beberapa pimpinan KPK. Seperti Alexander Marwata, Laode M Syarif, Basaria Panjaitan dan mantan pimpinan KPK, Abraham Samad.
Berita Terkait
-
Idrus Marham Didakwa Terima Suap Rp 2 Miliar Lebih
-
Suap Proyek Air Minum untuk Korban Bencana, KPK Panggil 2 Pejabat PUPR
-
Namanya Disebut di Persidangan, Mendagri Terseret Kasus Suap Meikarta?
-
Antisipasi Teror, Polisi Kaji Usulan Pimpinan KPK Bawa Senjata Api
-
Mendagri Minta Muluskan Proyek Meikarta, KPK Telisik Faktanya
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Banjir Jakarta, Sekitar 1.600 Warga Masih Mengungsi hingga Selasa Pagi
-
Jakarta Masih Dikepung Banjir Pagi Ini, 28 RT dan 6 Ruas Jalan Tergenang Air
-
Hujan Masih Akan Guyur Seluruh Jakarta Hari Ini
-
Modus Paket Online, Polisi Gagalkan Peredaran Vape Narkotika di Jakbar
-
Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD, PDIP Intens Lobi Partai Lain di Parlemen
-
Demo di Komdigi, Massa Minta Takedown Mens Rea di Netflix dan Ancam Lanjutkan Aksi ke Polda Metro
-
Nyumarno Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Ijon Proyek Bupati Bekasi Nonaktif Ade Kunang
-
Registrasi Akun SNPMB 2026 dan Jadwal Pelaksanaan SNBP Terbaru
-
Siapa Sebenarnya Pelapor Pandji? Polisi Usut Klaim Atas Nama NU-Muhammadiyah yang Dibantah Pusat
-
Langit Jakarta 'Bocor', Mengapa Modifikasi Cuaca Tak Digunakan Saat Banjir Melanda?