Suara.com - Aktivis HAM Haris Azhar menilai kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang saat ini sedang berdebat tema HAM di Hotel Bidakara, Jakarta memiliki latar belakang yang sama. Karenanya, ia memilih untuk golput pada 17 April mendatang.
Haris menjelaskan pilihannya untuk golput pada pilpres 2019 adalah hak warga negara. Meski mengaku tak akan mencoblos, Haris menganggap warga negara yang memilih golput masih berhak untuk menuntut kepada siapa pun presiden yang terpilih.
"Tiket kita untuk menuntut negara itu dari konstitusi kita sebagai warga negara, bukan tiket yang dari kertas coblos," jelas Haris di acara Facebook Live Suara.com
Terkait hal ini, Direktur LSM Lokataru Foundation itu mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk tidak terlalu ambil pusing dengan pemilihan presiden kali ini. Dia lebih menyarankan warga untuk mempersiapkan diri menerima presiden terpilih nanti.
"Saya mengajak semua warga, kita lebih penting mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan siapa yang akan jadi presiden, bukan sibuk memilih yang mana, atau sibuk menjustifikasi pilihannya masing-masing," kata Haris Azhar saat berkunjung ke Kantor Suara.com, Kamis (17/1/2019).
Haris menilai situasi politik pada masa pemilu saat ini ada sebuah pemaksaan untuk memilih satu dari dua pilihan yang menurutnya sama saja, tidak mementingkan kasus HAM berat masa lalu.
"Hari ini kita dipaksa untuk menjadi pendukung 1 atau pendukung 2, netral tidak boleh, argumentasi dibikinlah macem macem, fitnah tanpa verifikasi. Jadi situasi seperti ini kayak kita ini orang berdosa, jadi kalau tidak pilih 1 dianggap pilih 2, begitu juga sebaliknya, ini menurut saya sudah ajaib," kata Haris Azhar.
Sebelumnya, banyak Aktivis HAM menilai Joko Widodo sebagai pelindung pelanggar HAM karena mengangkat Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, sementara Prabowo Subianto disebut-sebut sebagai terduga pelanggar HAM karena disebut terlibat dalam penculikan aktivis 1998.
Baca Juga: Perankan Suami Milea, Andovi da Lopez Siap Diprotes
Berita Terkait
-
Kritik Debat Pilpres di Hotel Berbintang, Mahasiswa Aksi di Hotel Bidakara
-
Pantau Debat Pilpres, Belasan Media Periksa Fakta Klaim Paslon Malam Ini
-
Empat Skenario yang Mungkin Terjadi saat Debat Capres - Cawapres soal HAM
-
Prabowo dan Jokowi Sama-sama Punya Amunisi, Debat Capres Bakal Panas?
-
Debat Capres, Prabowo-Sandi Siapkan 'Senjata' Khusus Lawan Jokowi-Maruf
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Membedah Pola Pikir Anggota BAIS TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus
-
Terdakwa Kasus Pemerasan K3 Klaim Dapat Surat Kaleng, Apa Isinya?
-
Kapolri Bakal Lakukan Revisi Perkap Hingga Perpol Usai Terbitnya Rekomendasi KPRP
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat
-
Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS
-
Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam
-
Listyo Sigit Buka Suara soal Rekomendasi Calon Kapolri Harus Punya Sisa Masa Dinas 2-3 Tahun
-
Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama Muncul di Dakwaan Korupsi, Menkeu: Tak Dinonaktifkan