BPN dan TKN Sepakat Usulkan KPU Tak Pilih Panelis Debat dari Lembaga Negara

Suara.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin mengusulkan agar KPU tidak memilih panelis debat dari kalangan pejabat lembaga negara dan kementerian. Meskipun KPU memiliki kewenangan penuh dalam menentukan panelis debat Pilpres 2019.

Wakil Ketua BPN Prabowo - Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso sejatinya tak menyoal dan mempercayakan KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam menentukan panelis debat capres. Namun, Priyo berharap KPU dapat mendengarkan usulannya untuk tidak memilih panelis dari kalangan pejabat lembaga negara dan kementerian.

"Tapi tadi ada beberapa masukan yang berharga dan saya kira KPU betul-betul mendengarkan ini, ialah panelis debat hendaknya jangan diajukan dari kalangan yang sekarang menjabat baik di lembaga-lembaga negara apalagi kementerian-kementerian negara yang sedang menjabat," kata Priyo usai menghadiri rapat evaluasi dan persiapan debat Pilpres 2019 di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Terkait hal itu, Priyo mengatakan, banyak tokoh-tokoh yang mumpuni sebagai panelis debat dan dipandang tidak terafiliasi secara politik dengan pihak manapun. Sehingga, KPU diharapkan menghimpun mereka.

"Kita masih bertebaran tokoh-tokoh yang selama ini dipandang tidak berafiliasi, apalagi secara politik kepada pihak manapun. Dan kita yakin KPU bisa menghimpun tokoh-tokoh tersebut," ujar dia.

Sementara itu, Direktur Program TKN Jokowi - Ma'ruf Amin, Aria Bima menyatakan sepakat dengan apa yang diusulkan BPN Prabowo - Sandiaga Uno itu. Hanya saja, kata Aria, panelis debat juga penting untuk diketahui netralitasnya oleh publik.

"Bukan hanya catatan-catatan formal, tapi juga pandangan-pandangan keterlibatannya, harus benar-benar di trace (lacak) lewat penyampaian ke publik, harus benar-benar ada faktor netralitasnya," ujar Aria.

"Apalagi panelis juga bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada paslon. Itu benar-benar harus sikap netralitasnya track record-nya harus transparan, supaya netralitas itu ter-record dari awal," imbuhnya.

Untuk diketahui debat sesi kedua dijadwalkan berlangsung di Hotel Sultan Jakarta pada 17 Februari 2019 mendatang. Debat capres sesi kedua hanya akan menampilkan kandidat Capres nomor urut 01 Jokowi dan Capres nomor urut 02 Prabowo.

Baca Juga: Terbukti Jadi Makelar Anggaran, Eks Pejabat Kemenkeu Dituntut 9 Tahun Bui

Adapun tema debat capres sesi kedua adalah energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta infrastruktur.