Suara.com - Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat Abdy Yuhana mengatakan, nama kader partainya yang juga anggota DPRD Jawa Barat Waras Wasisto dalam sidang perkara suap proyek pembangunan Meikarta tidak ada kaitannya dengan partai.
"Soal itu, tidak ada kaitan dengan urusan partai. Itu kan urusan pribadi, perlu saya tegaskan di sini bahwa sama sekali tidak ada kaitan," kata Abdy Yuhana ketika dihubungi melalui telepon, Rabu (23/1/2019).
Abdy mengatakan, pihaknya belum dapat menanggapi lebih lanjut terkait penyebutan nama kader PDIP Waras Wasisto dalam sidang tersebut.
"Jadi sepanjang ini tidak melihat itu tidak ada kaitan dengan partai, sehingga tidak ada respons apa pun. Itu kan murni individu-individu," katanya seperti dilansir Antara.
Menurut dia, DPD PDIP Jawa Barat masih menunggu proses hukum yang tengah berjalan, dan akan menunggu apakah pengakuan saksi Neneng Rahmi Nurlaely (Kabid Tata Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Bekasi) terbukti benar atau tidak.
"Kita lihat saja nanti pembuktiannya dalam proses hukum, apakah memang benar-benar dilakukan atau tidak. Apakah melanggar hukum atau tidak, hal itu kan masih prematur," ujar dia.
Pihaknya juga membantah tidak ada setoran uang dari setiap kandidat/peserta yang ikut penjaringan bakal calon gubernur Jabar dari PDIP.
Hal tersebut, ditegaskan karena dalam sidang Meikarta disebut nama Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa yang meminta uang Rp 1 miliar untuk kepentingan penjaringan calon kepala daerah dalam Pilgub Jabar yang diadakan oleh PDIP.
"Perlu kami tegaskan bahwa tidak pernah ada dalam aturan partai yang mengharuskan daftar ke PDIP dipungut biaya. Tidak ada sama sekali. Silakan dikonfirmasi. Apalagi kaitannya dengan cagub, tidak sama sekali," imbuh dia.
Baca Juga: Minta Foto Hot, Begini Pengakuan Terdakwa Seks Swinger di Surabaya
Berita Terkait
-
Lebih dari 20 Anggota DPRD Bekasi ke Thailand Pakai Duit Suap Meikarta
-
KPK Periksa 3 Saksi Suap Proyek Meikarta untuk Tersangka Bupati Neneng
-
Delapan Kali Bobol Minimarket di Bekasi, Trisno Cs Diringkus Polisi
-
Lagi, KPK Periksa 5 Saksi Kasus Suap Proyek Meikarta
-
Ikut Pergi ke Thailand, KPK Dalami Peran 4 Dewan Bekasi di Kasus Meikarta
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra