Suara.com - Partai-partai koalisi pengusung Capres dan Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin maupun nomor undian 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, ternyata tak solid memberikan dukungan.
Bahkan, pada masing-masing kubu, hanya satu parpol yang seratus persen mendukung panutannya, baik dari jajaran elite hingga ke level kader serta massa.
Hal tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 16-26 Desember 2018.
Berdasarkan survei mereka, pada kubu Jokowi – Maruf Amin, hanya PKPI yang seluruh massa konstituennya solid memberikan dukungan.
Bahkan PDIP yang merupakan partai asal Jokowi, hanya 90,1 persen dari seluruh massa partai tersebut yang mendukung Capres – Cawapres nomor urut 1. Sementara 6 persen massa PDIP justru mendukung Prabowo – Sandiaga.
"PPP menjadi partai koalisi Jokowi – Maruf Amin yang massanya paling banyak keluar dari garis politik. Sebanyak 43 persen massa PPP memilih Prabowo – Sandiaga,” kata Peneliti Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida di Kantor Indikator Politik, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (23/1/2019).
Selanjutnya, massa Partai Hanura yang membelot ke Prabowo – Sandiaga mencapai 39,6 persen; Partai Golkar 31,2 persen; Perindo 27,9 persen; NasDem 27,8 persen; PKB 27 persen; dan, PSI 8,1 persen.
Hal yang tak jauh berbeda juga terjadi pada koalisi pendukung Prabowo – Sandiaga. Hanya Partai Gerindra yang mayoritas massanya memilih sesuai garis politik. Itu pun tak 100 persen, tapi 80 persen.
”Ada 14,1 persen massa Gerindra yang justru memilih pasangan Jokowi – Maruf Amin.”
Baca Juga: iPhone Sepenuhnya Beralih ke Layar OLED di 2020
Pada kubu Prabowo, massa Partai Berkarya paling besar terbelah, yakni 42,1 persen memilih Jokowi – Maruf Amin.
Selanjutnya, massa Partai Demokrat yang membelot sebesar 40,5 persen; PAN 26 persen; dan, PKS 21 persen.
Terkait hal itu, Rizka mengungkapkan bahwasanya secara sosiologis basis koalisi Prabowo - Sandiaga Uno lebih banyak terbelah pada kelompok perempuan, kelompok usia lanjut, dan terutama di wilayah Jawa Tengah hingga Timur.
"Kelompok perempuan, usia semakin tua, warga pedesaan, kalangan kerah biru, biasanya lebih pasif dalam masalah-masalah politik dan pemerintahan," ungkapnya.
Untuk diketahui, dalam melakukan survei, Indikator Politik Indonesia menggunakan teknik sampel acak bertingkat yang melibatkan 1.220 responden. Mereka mengklaim ambang batas kesalahan survei hanya 2,9 persen.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
Terkini
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas
-
Sowan ke MUI, KSP Dudung Siap Lapor Aspirasi Ulama ke Presiden Prabowo
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
-
Sebar Propaganda Lewat Medsos, Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris Jaringan JAD di Sulteng!
-
PRT Bakal Disertifikasi, Wamen PPPA Veronica Tan Siapkan Skema Pelatihan agar Hak Pekerja Terpenuhi