Suara.com - Partai-partai koalisi pengusung Capres dan Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin maupun nomor undian 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, ternyata tak solid memberikan dukungan.
Bahkan, pada masing-masing kubu, hanya satu parpol yang seratus persen mendukung panutannya, baik dari jajaran elite hingga ke level kader serta massa.
Hal tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 16-26 Desember 2018.
Berdasarkan survei mereka, pada kubu Jokowi – Maruf Amin, hanya PKPI yang seluruh massa konstituennya solid memberikan dukungan.
Bahkan PDIP yang merupakan partai asal Jokowi, hanya 90,1 persen dari seluruh massa partai tersebut yang mendukung Capres – Cawapres nomor urut 1. Sementara 6 persen massa PDIP justru mendukung Prabowo – Sandiaga.
"PPP menjadi partai koalisi Jokowi – Maruf Amin yang massanya paling banyak keluar dari garis politik. Sebanyak 43 persen massa PPP memilih Prabowo – Sandiaga,” kata Peneliti Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida di Kantor Indikator Politik, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (23/1/2019).
Selanjutnya, massa Partai Hanura yang membelot ke Prabowo – Sandiaga mencapai 39,6 persen; Partai Golkar 31,2 persen; Perindo 27,9 persen; NasDem 27,8 persen; PKB 27 persen; dan, PSI 8,1 persen.
Hal yang tak jauh berbeda juga terjadi pada koalisi pendukung Prabowo – Sandiaga. Hanya Partai Gerindra yang mayoritas massanya memilih sesuai garis politik. Itu pun tak 100 persen, tapi 80 persen.
”Ada 14,1 persen massa Gerindra yang justru memilih pasangan Jokowi – Maruf Amin.”
Baca Juga: iPhone Sepenuhnya Beralih ke Layar OLED di 2020
Pada kubu Prabowo, massa Partai Berkarya paling besar terbelah, yakni 42,1 persen memilih Jokowi – Maruf Amin.
Selanjutnya, massa Partai Demokrat yang membelot sebesar 40,5 persen; PAN 26 persen; dan, PKS 21 persen.
Terkait hal itu, Rizka mengungkapkan bahwasanya secara sosiologis basis koalisi Prabowo - Sandiaga Uno lebih banyak terbelah pada kelompok perempuan, kelompok usia lanjut, dan terutama di wilayah Jawa Tengah hingga Timur.
"Kelompok perempuan, usia semakin tua, warga pedesaan, kalangan kerah biru, biasanya lebih pasif dalam masalah-masalah politik dan pemerintahan," ungkapnya.
Untuk diketahui, dalam melakukan survei, Indikator Politik Indonesia menggunakan teknik sampel acak bertingkat yang melibatkan 1.220 responden. Mereka mengklaim ambang batas kesalahan survei hanya 2,9 persen.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
 - 
            
              Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM
 - 
            
              Onad Resmi Direhabilitasi: Bukan Pengedar, Ini Alasan BNNP DKI
 - 
            
              Budi Arie Merapat ke Gerindra? Muzani: Syaratnya Cuma Ini!
 - 
            
              Yusril: Pasal KUHP Lama Tak Lagi Efektif, Judi Online Harus Dihantam dengan TPPU
 - 
            
              Prabowo Setujui Rp5 Triliun untuk KRL Baru: Akhir dari Desak-desakan di Jabodetabek?
 - 
            
              Subsidi Transportasi Dipangkas, Tarif Transjakarta Naik pada 2026?
 - 
            
              Wacana Soeharto Pahlawan Nasional Picu Kontroversi, Asvi Warman Soroti Indikasi Pemutihan Sejarah