Suara.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Abdul Kadir Karding meragukan hasil survei Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) yang menyebut elektabilitas pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uni lebih unggul ketimbang pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin di pulau Sumatera dan Sulawesi. Bahkan, dia menuding lembaga Puskaptis kerap menyebarkan hoaks karena tak didukung data empiris untuk melakukan hitung cepat dan survei.
"Hasil survei Puskaptis serupa dengan karakter politik kubu Prabowo-Sandiaga yang doyan menebar hoaks dan sandiwara," kata Karding lewat keterangan tertulis yang diterima Suara com, Selasa (29/1/2019).
Politikus PKB itu pun mencontohkan hasil survei Puskaptis terkait Pilpres 2014 lalu. Saat itu, kata Karding, Puskaptis pernah menyatakan kalau pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa menang dari Jokowi - Jusuf Kalla. Justru, kenyataannya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menentapkan Jokowi - Jusuf Kalla yang menjadi presiden dan wakil presiden.
Kemudian, lanjut Karding, di Pilkada Jakarta 2012 Puskaptis juga menyebut Jokowi - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak akan bisa mengalahkan petahanan Fauzi Bowo - Nachrawi Ramli. Namun, lagi-lagi kenyataannya Jokowi - Ahok yang terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.
Untuk itu, Karding mengaku tak terlalu khawatir dengan hasil survei Puskaptis yang menyebut selisih elektabilitas Jokowi - Ma'ruf dan Prabowo - Sandiaga semakin menipis. Terlebih, kata Karding berdasarkan hasil survei dari beberapa lembaga survei yang dinilainya kredibel menunjukkan kalau selisih elektabilitas Jokowi - Ma'ruf dan Prabowo - Sandiaga masih unggul pada kisaran 20 persen.
"Jadi biarkan saja mereka menebarkan berbagai macam klaim. Kita tertawakan saja sebagai lelucon di tahun politik. Namanya juga orang cari makan," ujarnya.
Sebelumya lembaga survei Puskaptis merilis hasil survei terbarunya yang mencatat selisih elektabilitas Jokowi - Ma'ruf Amin semakin tipis dengan Prabowo - Sandiaga Uno, yakni hanya terpaut 4,1 persen.
Puskaptis menyebut elektabilitas Jokowi - Ma'ruf Amin sebesar 45,90 persen dan Prabowo - Sandiaga Uno 41,80 persen. Sedangkan, 12,30 persen belum menentukan pilihan.
Baca Juga: MRT Klarifikasi Insiden Selebgram Injak Kursi Kereta
Berita Terkait
-
Dukung Jokowi-Maruf, TKN Pastikan PBB Dapat Porsi Sama
-
Survei Puskaptis: Jokowi Dikalahkan Prabowo di Pulau Sumatera dan Sulawesi
-
Ketum PKB Minta Jatah 10 Menteri, JK: Berlebihan, yang Lain Dapat Apa?
-
Said Aqil Ingin Imam Masjid dan KUA dari NU, BPN: Indonesia Bukan NU Saja
-
TKN Sebut Dukungan PBB Tepis Isu Jokowi Anti Islam
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025