Suara.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Abdul Kadir Karding meragukan hasil survei Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) yang menyebut elektabilitas pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uni lebih unggul ketimbang pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin di pulau Sumatera dan Sulawesi. Bahkan, dia menuding lembaga Puskaptis kerap menyebarkan hoaks karena tak didukung data empiris untuk melakukan hitung cepat dan survei.
"Hasil survei Puskaptis serupa dengan karakter politik kubu Prabowo-Sandiaga yang doyan menebar hoaks dan sandiwara," kata Karding lewat keterangan tertulis yang diterima Suara com, Selasa (29/1/2019).
Politikus PKB itu pun mencontohkan hasil survei Puskaptis terkait Pilpres 2014 lalu. Saat itu, kata Karding, Puskaptis pernah menyatakan kalau pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa menang dari Jokowi - Jusuf Kalla. Justru, kenyataannya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menentapkan Jokowi - Jusuf Kalla yang menjadi presiden dan wakil presiden.
Kemudian, lanjut Karding, di Pilkada Jakarta 2012 Puskaptis juga menyebut Jokowi - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak akan bisa mengalahkan petahanan Fauzi Bowo - Nachrawi Ramli. Namun, lagi-lagi kenyataannya Jokowi - Ahok yang terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.
Untuk itu, Karding mengaku tak terlalu khawatir dengan hasil survei Puskaptis yang menyebut selisih elektabilitas Jokowi - Ma'ruf dan Prabowo - Sandiaga semakin menipis. Terlebih, kata Karding berdasarkan hasil survei dari beberapa lembaga survei yang dinilainya kredibel menunjukkan kalau selisih elektabilitas Jokowi - Ma'ruf dan Prabowo - Sandiaga masih unggul pada kisaran 20 persen.
"Jadi biarkan saja mereka menebarkan berbagai macam klaim. Kita tertawakan saja sebagai lelucon di tahun politik. Namanya juga orang cari makan," ujarnya.
Sebelumya lembaga survei Puskaptis merilis hasil survei terbarunya yang mencatat selisih elektabilitas Jokowi - Ma'ruf Amin semakin tipis dengan Prabowo - Sandiaga Uno, yakni hanya terpaut 4,1 persen.
Puskaptis menyebut elektabilitas Jokowi - Ma'ruf Amin sebesar 45,90 persen dan Prabowo - Sandiaga Uno 41,80 persen. Sedangkan, 12,30 persen belum menentukan pilihan.
Baca Juga: MRT Klarifikasi Insiden Selebgram Injak Kursi Kereta
Berita Terkait
-
Dukung Jokowi-Maruf, TKN Pastikan PBB Dapat Porsi Sama
-
Survei Puskaptis: Jokowi Dikalahkan Prabowo di Pulau Sumatera dan Sulawesi
-
Ketum PKB Minta Jatah 10 Menteri, JK: Berlebihan, yang Lain Dapat Apa?
-
Said Aqil Ingin Imam Masjid dan KUA dari NU, BPN: Indonesia Bukan NU Saja
-
TKN Sebut Dukungan PBB Tepis Isu Jokowi Anti Islam
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam