Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menilai permintaan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar soal jatah menteri merupakan hal yang wajar. Hal itu dikatakan OSO menanggapi pernyataan Muhaimin yang meminta 10 posisi menteri jika Jokowi - Ma'ruf menang Pemilu 2019.
Meski demikian, OSO meminta rekannya di Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf itu tidak marah jika jatah 10 menteri tidak tercapai. Sebab hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden.
"Namanya juga minta, kalau tidak dikasih ya tidak boleh marah," ujar Oesman disela-sela Rapat Koordinasi DPD Partai Hanura, seperti dilansir Antara, Rabu (30/1/2019).
Terkait jatah menteri, Oesman enggan mengikuti jejak PKB yang meminta jatah kursi menteri apabila Jokowi -Ma'ruf terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.
"Kami tidak ada komitmen tentang kursi menteri, kalau menteri dari Hanura di Kabinet Indonesia Kerja, kami tidak keberatan," kata Oesman.
Menurut OSO, Partai Hanura tidak mensyaratkan perolehan kursi menteri dalam mendukung Jokowi-Ma'ruf, sehingga tidak ada komitmen politik dalam dukungan tersebut.
Sebelumnya, saat menerima audiensi Muslimat NU di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Muhaimin berharap partai yang dipimpinnya memperoleh 10 jatah kursi menteri apabila Jokowi-Ma'ruf memenangi Pilpres 2019.
"Para ibu kalau kumpul lalu berdoa, doanya manjur. Semoga PKB bisa dapat 10 kursi menteri," kata Muhaimin di Jakarta, Minggu (27/1).
Pada Kabinet Indonesia Kerja saat ini, PKB mendapatkan jatah empat kursi menteri, yakni Menteri Pemuda Olahraga (Menpora), Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), dan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristek Dikti).
Baca Juga: Sepanjang Januari 2019, Ada 13.683 Kasus DBD di Indonesia
Ke depannya politikus yang akrab disapa Cak Imin berharap PKB mendapat jatah kursi menteri di bidang perekonomian, dengan harapan bisa membawa rakyat Indonesia lebih sejahtera.
"Kalau menteri 10, terutama Menteri Keuangan, ekonomi bisa lebih cepat makmur dan sejahtera," ujar Cak Imin.
Berita Terkait
-
Jokowi: Panen Udang Vaname Bisa Capai 5 Ton di Muara Gembong
-
TKN Jokowi - Ma'ruf Amin Klaim Tak Tahu Soal Tabloid Pembawa Pesan
-
LSI Denny JA: Jokowi Kalahkan Prabowo di Debat Pilpres 2019 Sesi Pertama
-
Heboh PKB Minta Jatah 10 Menteri Jika Jokowi Kalahkan Prabowo - Sandiaga
-
Ketum PKB Minta Jatah 10 Menteri, JK: Berlebihan, yang Lain Dapat Apa?
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 5 Mobil Bekas Sekelas Honda Jazz untuk Mahasiswa yang Lebih Murah
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 13 November: Klaim Ribuan Gems dan FootyVerse 111-113
- Biodata dan Pendidikan Gus Elham Yahya yang Viral Cium Anak Kecil
- 5 Pilihan Bedak Padat Wardah untuk Samarkan Garis Halus Usia 40-an, Harga Terjangkau
Pilihan
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
Terkini
-
Tak Mau Renovasi! Ahmad Sahroni Pilih Robohkan Rumah Usai Dijarah Massa, Kenapa?
-
Borobudur Marathon 2025 Diikuti Peserta dari 38 Negara, Perputaran Ekonomi Diprediksi Di Atas Rp73 M
-
Langsung Ditangkap Polisi! Ini Tampang Pelaku yang Diduga Siksa dan Jadikan Pacar Komplotan Kriminal
-
Transfer Pusat Dipangkas, Pemkab Jember Andalkan PAD Untuk Kemandirian Fiskal
-
Pelaku Bom SMAN 72 Jakarta Dipindah Kamar, Polisi Segera Periksa Begitu Kondisi Pulih
-
Robohkan Rumah yang Dijarah hingga Rata Dengan Tanah, Ahmad Sahroni Sempat Ungkap Alasannya
-
Jelang Musda, Rizki Faisal Didukung Kader Hingga Ormas Pimpin Golkar Kepri
-
Hakim PN Palembang Raden Zaenal Arief Meninggal di Indekos, Kenapa?
-
Guru Besar UEU Kupas Tuntas Putusan MK 114/2025: Tidak Ada Larangan Polisi Menjabat di Luar Polri
-
MUI Tegaskan Domino Halal Selama Tanpa Unsur Perjudian