Suara.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengakui, kerap ditegur Presiden Jokowi soal hasil tangkapan ikan Indonesia yang masih stagnan.
Pasalnya, kata Susi, pemerintah sudah melarang kapal-kapal asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia.
Ia juga merasa heran, kebijakan menenggelamkan sejumlah kapal asing yang telah membuat 7.000 kapal asing keluar dari Indonesia, seharusnya diiringi dengan meningkatnya hasil tangkapan ikan di Indonesia.
"Pak Presiden (Jokowi) sering menegur saya, bapak-bapak sekalian. Jadi, kalau saya sekarang memohon laporan dari hasil tangkap yang benar, karena setelah 7.000 kapal asing pergi, kok hasil perikanan Indonesia masih segitu-segitu saja, kemana?" ujar Susi dalam Silaturahmi Presiden Republik Indonesia dengan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap Penerima Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/1/2019).
Susi mengatakan, laporan dari para pengusaha ikan tidak sesuai kenyataan. Karena itu, masih banyak pengusaha tangkap ikan yang menurunkan data tangkapan.
"Nah, rupanya pak presiden, ada kapal 150 GrossTon, tangkapannya setahun cuma 20 ton. Apa menangkapnya satu malam satu ekor dapatnya?" ucap dia.
Lebih lanjut, Susi meminta kepada para pengusaha tangkap ikan untuk memberikan data yang akurat. Sebab, adanya data tersebut bisa menjadi parameter hasil kerja keras dari pemerintah dan potensi sumber daya ikan.
"Jadi kita harus betulkan supaya nanti hasilnya kelihatan, bahwa kerja keras pemerintah itu ada, bukan tidak ada. Kami hanya butuh data yang benar saja, yang jujur. Supaya bisa melihat betapa besarnya potensi yang ada," kata Susi.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi menuturkan 7.000 kapal asing yang sudah ditenggelamkan, seharusnya hasil tangkap ikan meningkat. Namun hasil tangkapan ikan hingga kini belum meningkat secara signifikan.
Baca Juga: Ahmad Dhani Diakui Gampang Bergaul dengan Teman Barunya di Rutan
"Mestinya, produksi ikan dari hasil tangkap kita melimpah. Mestinya. Sehingga saya tanyakan ke menteri, hasilnya naik tidak? Ada ini angkanya. Kok naiknya dikit? Apakah kapalnya sekarang sangat berkurang atau izin-izinnya sulit, bertele-tele," kata Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Merasa Terlindungi, Barang Pemberian Kapolda Herry Heryawan Bikin Penyandang Tunarungu Ini Terharu
-
Kolaborasi Bareng DPRD DKI, Pramono Resmikan Taman Bugar Jakbar
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum