Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto membebaskan aparatur sipil negara atau ASN, polisi dan tentara memberikan saran ke masyarakat untuk tidak salah pilih pemimpin di Pilpres 2019. Menurut Wiranto, itu tidak melanggar.
Wiranto meminta masyarakat tidak main-main dalam menentukan pilihannya pada Pemilu 2019, tetapi pilihlah pemimpin yang memiliki pengalaman.
"Masyarakat akan menghadapi pilpres dan Pileg 2019. Kelihatannya sederhana tinggal pilih pemimpin, lalu selesai, padahal tidak. Masyarakat harus memilih pemimpin berdasarkan pengalaman dan jelas rekam jejaknya," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (4/2/2019).
Wiranto menjelaskan pilpres merupakan penentu nasib bangsa 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, masyarakat jangan keliru memilih pemimpin jika tidak ingin Indonesia hancur.
"Dalam agama Islam, saya mohon maaf pakai agama Islam, agama yang saya anut, disampaikan oleh Rasulullah bahwa di sana kalau suatu perkara diserahkan pada yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya," ujarnya.
Karena memilih pemimpin dalam pemilu adalah bagaimana menentukan nasib bangsa 5 tahun mendatang. Wiranto mencontohkan bila sebuah bus berisi penumpang yang hendak menuju sebuah tempat wisata pegunungan dikemudikan oleh sopir angkutan kota atau sopir bemo.
"Sopir kalau bukan ahlinya, Anda berspekulasi dengan nyawa Anda. Satu bus itu hanya seorang sopir, pasti memilih sopir yang sudah pengalaman naik gunung, sudah tahu rutenya, sudah jelas 'track record'-nya sebagai sopir. Akan tetapi, kalau Anda tahu-tahu menunjuk sopir, tahunya sopir bemo, sopir angkot tiba-tiba dipercaya sebagai sopir bus, itu yang namanya sial," ujar Wiranto.
Wiranto juga kembali mengungkit soal ucapannya jangan memilih pemimpin berengsek atau gendeng lantaran tidak mau rakyat Indonesia menderita karena salah memilih pemimpin. Wiranto memahami terkadang ucapannya tidak dipahami oleh rakyat. Padahal, imbauan untuk tidak memilih pemimpin berengsek itu bak ucapan seorang bapak yang tidak mengizinkan anak perempuannya menikah dengan pria berengsek atau gendeng.
"Nah, tugas sekarang untuk sama-sama memberi pencerahan karena kalau negeri ini dipimpin orang yang salah semua akan mendapat dampaknya, bahkan anak dan cucu akan mendapatkan dampak dari kesalahan memilih pemimpin," ujarnya.
Baca Juga: Teror Bakar Mobil dan Motor di Semarang Terkait Pilpres 2019?
Wiranto pun mengungkapkan bahwa kewajiban aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri untuk terus menyampaikan kepada masyarakat agar tidak salah memilih pemimpin.
"ASN, TNI, dan Polri memang harus netral. Akan tetapi, menjadi tugasnya juga untuk memberi pencerahan kepada masyarakat agar tidak salah memilih pemimpin," ucapnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Wiranto Belum Percaya Pelaku Teror Bom Gereja Filipina WNI Suami Istri
-
Ace: Tudingan Jokowi Antek Asing By Design untuk Membangun Framing
-
CEK FAKTA: Prabowo Pose Bareng Cucu PKI, Asli atau Editan?
-
Klaim Diprioritaskan Jadi ASN, Menpan RB: THL Pertanian Tak Perlu Risau
-
Jokowi Baru Dengar Ada THL Pertanian Belum Diangkat Jadi ASN
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Merasa Dibohongi, Elza Syarief Mundur sebagai Pengacara Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya
Pilihan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
Terkini
-
Tinggalkan Ganja, BNN Bakal Sulap Petani di Aceh Jadi Pengusaha Kopi Produktif
-
KPK Cecar Eks Stafsus Yaqut Soal Aliran Duit USD 1 Juta ke Pansus Haji DPR
-
Kejagung Segel Gudang Motor Listrik MBG di Bogor
-
KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
-
Tunggakan Rusun DKI Disorot BPK, DPRD Minta Pemprov Tak Korbankan Warga Miskin
-
Bukti Transfer Diserahkan ke KPK, Aliran Dana Kasus Blueray Cargo Diklaim Tak Bisa Disangkal
-
Kasatgas PRR Tegaskan Hibah Antar Daerah Harus Tuntas Pekan Depan Demi Percepatan Pemulihan
-
Kasatgas Tito Ingatkan Daerah Terdampak Bencana Percepat Realisasi Tambahan TKD
-
Respons Ultimatum Mahasiswa, Wapres Gibran Janji Sikat Korupsi di Program MBG!
-
ACSET Divonis Denda Rp 350 Juta dalam Kasus MBZ