Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto membebaskan aparatur sipil negara atau ASN, polisi dan tentara memberikan saran ke masyarakat untuk tidak salah pilih pemimpin di Pilpres 2019. Menurut Wiranto, itu tidak melanggar.
Wiranto meminta masyarakat tidak main-main dalam menentukan pilihannya pada Pemilu 2019, tetapi pilihlah pemimpin yang memiliki pengalaman.
"Masyarakat akan menghadapi pilpres dan Pileg 2019. Kelihatannya sederhana tinggal pilih pemimpin, lalu selesai, padahal tidak. Masyarakat harus memilih pemimpin berdasarkan pengalaman dan jelas rekam jejaknya," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (4/2/2019).
Wiranto menjelaskan pilpres merupakan penentu nasib bangsa 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, masyarakat jangan keliru memilih pemimpin jika tidak ingin Indonesia hancur.
"Dalam agama Islam, saya mohon maaf pakai agama Islam, agama yang saya anut, disampaikan oleh Rasulullah bahwa di sana kalau suatu perkara diserahkan pada yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya," ujarnya.
Karena memilih pemimpin dalam pemilu adalah bagaimana menentukan nasib bangsa 5 tahun mendatang. Wiranto mencontohkan bila sebuah bus berisi penumpang yang hendak menuju sebuah tempat wisata pegunungan dikemudikan oleh sopir angkutan kota atau sopir bemo.
"Sopir kalau bukan ahlinya, Anda berspekulasi dengan nyawa Anda. Satu bus itu hanya seorang sopir, pasti memilih sopir yang sudah pengalaman naik gunung, sudah tahu rutenya, sudah jelas 'track record'-nya sebagai sopir. Akan tetapi, kalau Anda tahu-tahu menunjuk sopir, tahunya sopir bemo, sopir angkot tiba-tiba dipercaya sebagai sopir bus, itu yang namanya sial," ujar Wiranto.
Wiranto juga kembali mengungkit soal ucapannya jangan memilih pemimpin berengsek atau gendeng lantaran tidak mau rakyat Indonesia menderita karena salah memilih pemimpin. Wiranto memahami terkadang ucapannya tidak dipahami oleh rakyat. Padahal, imbauan untuk tidak memilih pemimpin berengsek itu bak ucapan seorang bapak yang tidak mengizinkan anak perempuannya menikah dengan pria berengsek atau gendeng.
"Nah, tugas sekarang untuk sama-sama memberi pencerahan karena kalau negeri ini dipimpin orang yang salah semua akan mendapat dampaknya, bahkan anak dan cucu akan mendapatkan dampak dari kesalahan memilih pemimpin," ujarnya.
Baca Juga: Teror Bakar Mobil dan Motor di Semarang Terkait Pilpres 2019?
Wiranto pun mengungkapkan bahwa kewajiban aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri untuk terus menyampaikan kepada masyarakat agar tidak salah memilih pemimpin.
"ASN, TNI, dan Polri memang harus netral. Akan tetapi, menjadi tugasnya juga untuk memberi pencerahan kepada masyarakat agar tidak salah memilih pemimpin," ucapnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Wiranto Belum Percaya Pelaku Teror Bom Gereja Filipina WNI Suami Istri
-
Ace: Tudingan Jokowi Antek Asing By Design untuk Membangun Framing
-
CEK FAKTA: Prabowo Pose Bareng Cucu PKI, Asli atau Editan?
-
Klaim Diprioritaskan Jadi ASN, Menpan RB: THL Pertanian Tak Perlu Risau
-
Jokowi Baru Dengar Ada THL Pertanian Belum Diangkat Jadi ASN
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check