Perangi Kemiskinan, Kemensos Naikkan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat serius dalam memerangi kemiskinan dan ketimpangan di tengah masyarakat. Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan komitmen presiden tersebut ditunjukan dengan peningkatan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari dari 2,79 juta di tahun 2014 menjadi 10 juta KPM sejak tahun 2018, dan akan menjadi 15,6 juta KPM pada tahun 2020.

"Ini menunjukan komitmen yang kuat Presiden Jokowi untuk memerangi kemiskinan. Berdasarkan survei BPS kemarin, angka kemiskinan turun dari 9,8 persen menjadi 9,66 persen," kata Mensos, saat pencairan PKH di Kota Makasar.

"Ini merupakan capaian yang sangat membanggakan," sambungnya.

Agus menambahkan, kenaikan jumlah KPM juga didukung kenaikan anggaran dari Rp5,6 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp19,4 triliun pada tahun 2018, dan meningkat menjadi Rp34,4 triliun pada tahun 2019.

"Untuk Tahap I  2019 saja, pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial PKH sebesar Rp12,2 triliun," katanya.

Tidak hanya menambah jumlah anggaran, pemerintah juga mendorong KPM untuk bisa meningkatkan perekonomian mereka dengan memberikan berbagai pelatihan wirausaha dan pengelolaan keuangan keluarga. Untuk itu, Kemensos juga meningkatkan SDM PKH.

"Bapak Jokowi tuh sayang banget sama ibu-ibu... Jangan pernah ragukan rasa cinta Bapak Jokowi terhadap masyarakat miskin. Ibu-ibu harus juga berjuang memperbaikin perekonomian keluarga," tegas Mensos.

"Presiden mengimbau, pemanfaatan Program Keluarga Harapan ini digunakan untuk meningkatkan taraf hidup, khususnya kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan," tambah Agus.

Mengenai jumlah pertambahan KPM pada 2019, Mensos menjelaskan akan adanya kenaikan KPM menjadi 15 Juta KPM.

Baca Juga: Kemensos Hibur Anak-anak Korban Bencana di Palu, Sigi dan Donggala

Jumlah Bantuan Bervariasi
"Untuk tahun 2019, bentuk bantuan bervariasi," ujar Harry Hikmat, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Adapun nilai bantuan mulai 2019 berbeda, sesuai dengan beban tanggungan per-KPM, dengan maksimal satu keluarga 4 orang.

Pencairan bantuan sosial PKH Tahap I 2019 ini sudah mencapai 89 persen (per 4 Februari 2019). Untuk tahap selanjutnya, pencairan akan dimulai lagi pada awal April 2019.

Berdialog Bersama
Mensos juga menyempatkan diri berbincang dengan para anggota e-Warong dan KUBE PKH.

Salah satu produk yang menarik perhatian Mensos adalah otak-otak khas Makassar dan abon ikan dari salah satu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PKH Fatimah Azzahra, yang konon rasanya berbeda dari otak-otak dan abon ikan lainnya. Selain makanan, Mensos juga memborong kerajinan daur ulang bungkus kemasan detergen berupa sandal, tas, dan bunga-bunga plastik.

Tak ketinggalan, Mensos dan Dirjen Linjamsos menyaksikan langsung pembelian sembako dan pencairan dana PKH oleh salah satu KPM di agent BRI Link.

Dalam kesempatan penyaluran ini, Mensos didampingi Wali Kota Makassar, Mohammad Hamdan Pomanto, Wakil Gubernur, Andi Sudirman Sulaiman, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat, Direktur Jaminan Sosial Keluarga, Nur Pujianto, Sekeretaris Ditjen PFM M. O, Royani, Staf Khusus Mensos, dan Staf Ahli Mensos.

Sementara itu, rekapitulasi penyaluran di Kota Makassar Tahap I berjumlah Rp30.329.950.000 pada 22.793 KPM dan Bantuan Pangan Non Tunai sebesar Rp3.750.450.000 bagi 34.095 keluarga.