Suara.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menganggap ada keterlambatan ekonomi, sehingga masyarakat mengeluh terkait mahalnya tarif tol Trans Jawa karena. Hal ini disampaikan Sandiaga saat menanggapi pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta masyarakat untuk tidak menggunakan jalan tol jika tarifnya dirasa mahal.
Sandiaga mengatakan jika pemerintah mendapat keluhan dari masyarakat, berarti tol Trans Jawa tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia mengatakan sebuah jalan tol dibangun pemerintah bertujuan untuk membantu kehidupan masyarakat.
"Kalau sekarang dirasakan oleh masyarakat jalan tol itu mahal berarti ada kelambatan ekonomi, ada harapan dari masyarakat bahwa jalan tol yang hadir itu justru dikhususkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Sandiaga saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu (13/2/2019).
Sandiaga mengklaim tak ingin mengambil kesempatan di masa kampanye untuk menjelek-jelekan pemerintah.
Mantan Wagub DKI Jakarta ini memastikan apabila dirinya bersama Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto terpilih di Pilpres 2019, pembangunan infrastruktur akan fokus berdampak kepada masyarakat.
"Saya tidak ingin karena sekarang ini kita lagi kampanye (kemudian) menjelek-jelekan jalan tol. Jalan tol perlu, tapi yang harus kita lakukan ke depan adalah juga membangun infrastruktur yang berdampak langsung ke masyarakat," pungkasnya.
Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta masyarakat tidak usah menggunakan tol Trans Jawa jika tarif yang dipatok dinilai mahal. JK mengatkan mahalnya tarif tol Trans Jawa disebabkan investasi yang dilakukan pemerintah dalam membangun jalan bebas hambatan tersebut juga tinggi.
"Karena investasinya memang mahal, tapi itu (mahal) kalau jarak jauh. Kalau tidak mau merasa mahal, jalan biasa saja," ujar Wapres JK seperti dilansir Antara, Selaa (12/2/2019).
"Tapi (jalan tol) itu alternatif dari kecepatan, dia memang mahal tapi cepat," JK menambahkan.
Baca Juga: Bripka Christian Tembak Kepala Sendiri di Polsek Batu Ampar
Wapres kembali menegaskan bahwa masyarakat diberi pilihan untuk menggunakan jalan tol atau jalan alternatif. Tidak ada paksaan dari pemerintah agar masyarakat harus menggunakan jalan bebas hambatan.
"Jadi tergantung mau pilih yang mana, mau murah atau mau cepat, semua ada harganya. Kalau mau pilih cepat ya mungkin delapan jam bisa sampai Surabaya. Tapi kalau mau pakai jalan biasa, mungkin butuh 12 jam," kata JK.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf