Suara.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menganggap ada keterlambatan ekonomi, sehingga masyarakat mengeluh terkait mahalnya tarif tol Trans Jawa karena. Hal ini disampaikan Sandiaga saat menanggapi pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta masyarakat untuk tidak menggunakan jalan tol jika tarifnya dirasa mahal.
Sandiaga mengatakan jika pemerintah mendapat keluhan dari masyarakat, berarti tol Trans Jawa tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia mengatakan sebuah jalan tol dibangun pemerintah bertujuan untuk membantu kehidupan masyarakat.
"Kalau sekarang dirasakan oleh masyarakat jalan tol itu mahal berarti ada kelambatan ekonomi, ada harapan dari masyarakat bahwa jalan tol yang hadir itu justru dikhususkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Sandiaga saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu (13/2/2019).
Sandiaga mengklaim tak ingin mengambil kesempatan di masa kampanye untuk menjelek-jelekan pemerintah.
Mantan Wagub DKI Jakarta ini memastikan apabila dirinya bersama Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto terpilih di Pilpres 2019, pembangunan infrastruktur akan fokus berdampak kepada masyarakat.
"Saya tidak ingin karena sekarang ini kita lagi kampanye (kemudian) menjelek-jelekan jalan tol. Jalan tol perlu, tapi yang harus kita lakukan ke depan adalah juga membangun infrastruktur yang berdampak langsung ke masyarakat," pungkasnya.
Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta masyarakat tidak usah menggunakan tol Trans Jawa jika tarif yang dipatok dinilai mahal. JK mengatkan mahalnya tarif tol Trans Jawa disebabkan investasi yang dilakukan pemerintah dalam membangun jalan bebas hambatan tersebut juga tinggi.
"Karena investasinya memang mahal, tapi itu (mahal) kalau jarak jauh. Kalau tidak mau merasa mahal, jalan biasa saja," ujar Wapres JK seperti dilansir Antara, Selaa (12/2/2019).
"Tapi (jalan tol) itu alternatif dari kecepatan, dia memang mahal tapi cepat," JK menambahkan.
Baca Juga: Bripka Christian Tembak Kepala Sendiri di Polsek Batu Ampar
Wapres kembali menegaskan bahwa masyarakat diberi pilihan untuk menggunakan jalan tol atau jalan alternatif. Tidak ada paksaan dari pemerintah agar masyarakat harus menggunakan jalan bebas hambatan.
"Jadi tergantung mau pilih yang mana, mau murah atau mau cepat, semua ada harganya. Kalau mau pilih cepat ya mungkin delapan jam bisa sampai Surabaya. Tapi kalau mau pakai jalan biasa, mungkin butuh 12 jam," kata JK.
Berita Terkait
Terpopuler
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 18 Maret 2026: Raih Pulsa, Skin Trogon Rose, dan Diamond
- 7 HP Baru 2026 Paling Murah Jelang Lebaran, Spek Gahar Mulai Rp1 Jutaan
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- Update Posisi Hilal Jelang Idulfitri, Ini Prediksi Lebaran 2026 Pemerintah dan NU
Pilihan
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
-
Resmi! Hasil Sidang Isbat Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1447 H Jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026
-
Hilal Tak Terlihat, Arab Saudi Tetapkan Idul Fitri 2026 Jatuh pada 20 Maret
Terkini
-
Gelar Apel Kelistrikan Nasional, Dirut PLN: 72.053 Personel Siaga Jaga Keandalan Listrik Idulfitri
-
Berangkatkan 1.496 Peserta, KESDM Bersama PLN dan BUMN Energi Fasilitasi Mudik Gratis ke 20 Tujuan
-
Sekjen PBNU Gus Ipul Beri Ucapan Khusus Lebaran ke Sekum Muhammadiyah Prof Mukti
-
Momen Lebaran di Rutan, KPK Izinkan 81 Tahanan Korupsi Bertemu Keluarga pada Idul Fitri 2026
-
Iran Klaim Berhasil Tembak Jatuh Jet Tempur Siluman F-35 Milik AS
-
H-1 Lebaran, Pemprov DKI Klaim Harga Pangan Terkendali, Cabai Rawit 'Pedas' Tembus Rp115 Ribu
-
KCIC Beri Diskon Tiket Whoosh hingga Rp100 Ribu Selama Mudik Lebaran 2026
-
Krisis Lebanon Memanas: Korban Tewas Akibat Serangan Israel Lampaui 1.000 Jiwa
-
Iran Tegaskan Tak Ada Negosiasi dengan AS, Negara yang Bantu Serangan Akan Dianggap Musuh
-
PDIP Bukan Gangguan, Pertemuan Prabowo-Megawati Disebut Jadi Kunci Stabilitas Pemerintahan