Suara.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menganggap ada keterlambatan ekonomi, sehingga masyarakat mengeluh terkait mahalnya tarif tol Trans Jawa karena. Hal ini disampaikan Sandiaga saat menanggapi pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta masyarakat untuk tidak menggunakan jalan tol jika tarifnya dirasa mahal.
Sandiaga mengatakan jika pemerintah mendapat keluhan dari masyarakat, berarti tol Trans Jawa tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia mengatakan sebuah jalan tol dibangun pemerintah bertujuan untuk membantu kehidupan masyarakat.
"Kalau sekarang dirasakan oleh masyarakat jalan tol itu mahal berarti ada kelambatan ekonomi, ada harapan dari masyarakat bahwa jalan tol yang hadir itu justru dikhususkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Sandiaga saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu (13/2/2019).
Sandiaga mengklaim tak ingin mengambil kesempatan di masa kampanye untuk menjelek-jelekan pemerintah.
Mantan Wagub DKI Jakarta ini memastikan apabila dirinya bersama Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto terpilih di Pilpres 2019, pembangunan infrastruktur akan fokus berdampak kepada masyarakat.
"Saya tidak ingin karena sekarang ini kita lagi kampanye (kemudian) menjelek-jelekan jalan tol. Jalan tol perlu, tapi yang harus kita lakukan ke depan adalah juga membangun infrastruktur yang berdampak langsung ke masyarakat," pungkasnya.
Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta masyarakat tidak usah menggunakan tol Trans Jawa jika tarif yang dipatok dinilai mahal. JK mengatkan mahalnya tarif tol Trans Jawa disebabkan investasi yang dilakukan pemerintah dalam membangun jalan bebas hambatan tersebut juga tinggi.
"Karena investasinya memang mahal, tapi itu (mahal) kalau jarak jauh. Kalau tidak mau merasa mahal, jalan biasa saja," ujar Wapres JK seperti dilansir Antara, Selaa (12/2/2019).
"Tapi (jalan tol) itu alternatif dari kecepatan, dia memang mahal tapi cepat," JK menambahkan.
Baca Juga: Bripka Christian Tembak Kepala Sendiri di Polsek Batu Ampar
Wapres kembali menegaskan bahwa masyarakat diberi pilihan untuk menggunakan jalan tol atau jalan alternatif. Tidak ada paksaan dari pemerintah agar masyarakat harus menggunakan jalan bebas hambatan.
"Jadi tergantung mau pilih yang mana, mau murah atau mau cepat, semua ada harganya. Kalau mau pilih cepat ya mungkin delapan jam bisa sampai Surabaya. Tapi kalau mau pakai jalan biasa, mungkin butuh 12 jam," kata JK.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
Terkini
-
Jalan Berlubang di Flyover Pancoran Makan Korban: ASN Terjatuh, Gigi Patah-Dahi Sobek
-
DPR Ingatkan Program Revitalisasi Sekolah Jangan Hanya Buat Gedung Mewah: Guru Juga Harus Sejahtera
-
Gibran Tak Lulus SMA? Said Didu Bongkar UTS Insearch Cuma 'Bimbel', Surat Kemendikbud Disorot
-
Ditinggal Jaksa di Tengah Gugatan Rp125 Triliun, Gibran Hadapi Sendiri Kasus Ijazah SMA-nya?
-
Geger Dugaan Skandal Terlarang Irjen KM, Terkuak Panggilan 'Papapz-Mamamz' Kompol Anggraini
-
Jadi Buron Kasus Pencemaran Nama Baik JK, Kejagung Buru Silfester Matutina
-
Inikah Wajah Kompol Anggraini Diduga Jadi Orang Ketiga di Rumah Tangga Irjen Krishna Murti?
-
Bukan Septic Tank! Ternyata Ini Sumber Ledakan di Pamulang yang Rusak 20 Rumah
-
Nama PBNU Terseret Kasus Haji, KPK Buka Suara: Benarkah Hanya Incar Orangnya, Bukan Organisasinya?
-
Rentetan Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis, DPD Minta BGN Kurangi Jumlah Penerima MBG