Suara.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menganggap ada keterlambatan ekonomi, sehingga masyarakat mengeluh terkait mahalnya tarif tol Trans Jawa karena. Hal ini disampaikan Sandiaga saat menanggapi pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta masyarakat untuk tidak menggunakan jalan tol jika tarifnya dirasa mahal.
Sandiaga mengatakan jika pemerintah mendapat keluhan dari masyarakat, berarti tol Trans Jawa tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia mengatakan sebuah jalan tol dibangun pemerintah bertujuan untuk membantu kehidupan masyarakat.
"Kalau sekarang dirasakan oleh masyarakat jalan tol itu mahal berarti ada kelambatan ekonomi, ada harapan dari masyarakat bahwa jalan tol yang hadir itu justru dikhususkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Sandiaga saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu (13/2/2019).
Sandiaga mengklaim tak ingin mengambil kesempatan di masa kampanye untuk menjelek-jelekan pemerintah.
Mantan Wagub DKI Jakarta ini memastikan apabila dirinya bersama Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto terpilih di Pilpres 2019, pembangunan infrastruktur akan fokus berdampak kepada masyarakat.
"Saya tidak ingin karena sekarang ini kita lagi kampanye (kemudian) menjelek-jelekan jalan tol. Jalan tol perlu, tapi yang harus kita lakukan ke depan adalah juga membangun infrastruktur yang berdampak langsung ke masyarakat," pungkasnya.
Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta masyarakat tidak usah menggunakan tol Trans Jawa jika tarif yang dipatok dinilai mahal. JK mengatkan mahalnya tarif tol Trans Jawa disebabkan investasi yang dilakukan pemerintah dalam membangun jalan bebas hambatan tersebut juga tinggi.
"Karena investasinya memang mahal, tapi itu (mahal) kalau jarak jauh. Kalau tidak mau merasa mahal, jalan biasa saja," ujar Wapres JK seperti dilansir Antara, Selaa (12/2/2019).
"Tapi (jalan tol) itu alternatif dari kecepatan, dia memang mahal tapi cepat," JK menambahkan.
Baca Juga: Bripka Christian Tembak Kepala Sendiri di Polsek Batu Ampar
Wapres kembali menegaskan bahwa masyarakat diberi pilihan untuk menggunakan jalan tol atau jalan alternatif. Tidak ada paksaan dari pemerintah agar masyarakat harus menggunakan jalan bebas hambatan.
"Jadi tergantung mau pilih yang mana, mau murah atau mau cepat, semua ada harganya. Kalau mau pilih cepat ya mungkin delapan jam bisa sampai Surabaya. Tapi kalau mau pakai jalan biasa, mungkin butuh 12 jam," kata JK.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik