Suara.com - Pemimpin tim juru kampanye Hutan Greenpeace Arie Rompas mengatakan kepemilikan lahan ratusan ribu hektare oleh calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mencerminkan ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia.
"Prabowo adalah salah seorang yang menguasai lahan yang diberikan izin oleh pemerintah, itu cerminan ketimpangan penguasaan lahan jika dibandingkan dengan jutaan rakyat yang bekerja di sektor pertanian yang tidak memiliki tanah atau buruh tani di negeri ini," kata Arie saat dihubungi Antara, Jakarta, Senin (19/2/2019).
Arie menuturkan saat ini kepemilikan lahan lebih banyak dikuasai korporasi daripada rakyat kecil, padahal kepemilikan lahan bagi rakyat kecil menyokong ekonomi dan penghidupan mereka.
"Prabowo adalah salah satu pemain bisnis penggunaan lahan, namun selain Prabowo banyak juga pengusaha bahkan korporasi asing mengusai lahan di Indonesia sehingga menjadi ketimpangan penguasaan lahan yang besar dan Jokowi (Joko Widodo) bisa mengkoreksi selama dia berkuasa untuk mengevaluasi perizinan dan menyelesaikan konflik-konflik tanah," ujar Arie.
Manajer Kampanye Pangan, Air dan Ekosistem Esensial Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia Wahyu A Perdana menuturkan ketimpangan lahan terjadi di seluruh sektor termasuk pemegang konsesi tambang dan perkebunan oleh korporasi.
Walhi menilai bahwa debat capres kedua tidak menyentuh akar masalah karena para calon presiden terkesan cenderung tidak menguasai atau menghindar pada pembahasan-pembahasan yang bersifat substantif terkait lingkungan.
Secara umum, pada proses debat itu, Wahyu mengatakan ada kecenderungan Jokowi mengklaim terlalu berlebihan, seperti pada pembahasan terkait kebakaran hutan dan konflik.
Dalam proses awal debat, Jokowi mengatakan tidak ada kebakaran hutan di lahan gambut selama tiga tahun terakhir, faktanya dari data titik panas yang diolah oleh Walhi, dari 8.617 titik panas sepanjang 2018, 3.427 titik panas berada di lahan gambut.
Pada debat capres itu, capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa Prabowo memiliki lahan yang luas sebesar 220.000 hektare di Kalimantan Timur dan 120.000 hektare di Aceh Tengah.
"Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan di masa pemerintahan saya," ujarnya.
Calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto menanggapi bahwa kepemilikannya atas ratusan ribu hektare tanah merupakan lahan hak guna usaha (HGU).
"Tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat, itu benar, tapi itu lahan HGU, itu adalah milik negara. Jadi, setiap saat negara bisa ambil kembali," kata Prabowo dalam Debat Capres 2019 Putaran Kedua di Jakarta, Minggu (17/2/2019).
Berita Terkait
-
Terkuak! Prabowo yang Minta Mundur Bos OJK dan BEI Gegara Kasus MSCI
-
Membaca Radar Hashim: Siapa Pejabat di Kabinet yang Terancam Dicopot?
-
Adik Kandung Ungkap Ada Pejabat 'Telur Busuk' Dekat Presiden Prabowo
-
Prabowo Panggil Menteri Airlangga Hingga Purbaya ke Istana, Ada Apa?
-
Prabowo Bersihkan Telur Busuk Birokrasi, Hashim: Semua Opsi di Atas Meja!
Terpopuler
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 5 Sepeda Lipat Kalcer Termurah, Model Stylish Harga Terjangkau
Pilihan
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
Terkini
-
500 Titik Bazar Murah Jakarta, Strategi Pasar Jaya Kendalikan Harga Pangan Jelang Ramadan
-
Kemensos Akan Bagikan Jadup Rp450 Ribu per Bulan untuk Korban Banjir Sumatra Pekan Ini
-
PDIP Dukung Pernyataan Dasco: Pemimpin Harus Cetak Keberhasilan Sebelum Pikirkan Periode Kedua
-
Mendagri Instruksikan Percepatan Pemindahan Pengungsi Bencana Sumatra ke Hunian Layak
-
Usut Kasus Sudewo, KPK Cecar Ketua Kadin Surakarta Soal Proses Lelang Proyek DJKA Jatim
-
IPK Indonesia Anjlok ke Skor 34, Hasto PDIP: Penegak Hukum Jangan Jadi Alat Kekuasaan
-
Soal Penembakan Pesawat di Boven Digoel, DPR Tegur Pemerintah: Tutup Bandara Jika Tidak Aman
-
Tak Berkutik! Detik-detik Penangkapan Dua Pria Pembawa Ribuan Ekstasi di Jakarta Barat
-
Stok Aman Jelang Ramadan dan Idulfitri: DKI Jakarta Siapkan 182 Ribu Ton Beras
-
IPK Indonesia Turun ke 34, KPK: Alarm Keras Perbaikan Pemberantasan Korupsi