Suara.com - Pemimpin tim juru kampanye Hutan Greenpeace Arie Rompas mengatakan kepemilikan lahan ratusan ribu hektare oleh calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mencerminkan ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia.
"Prabowo adalah salah seorang yang menguasai lahan yang diberikan izin oleh pemerintah, itu cerminan ketimpangan penguasaan lahan jika dibandingkan dengan jutaan rakyat yang bekerja di sektor pertanian yang tidak memiliki tanah atau buruh tani di negeri ini," kata Arie saat dihubungi Antara, Jakarta, Senin (19/2/2019).
Arie menuturkan saat ini kepemilikan lahan lebih banyak dikuasai korporasi daripada rakyat kecil, padahal kepemilikan lahan bagi rakyat kecil menyokong ekonomi dan penghidupan mereka.
"Prabowo adalah salah satu pemain bisnis penggunaan lahan, namun selain Prabowo banyak juga pengusaha bahkan korporasi asing mengusai lahan di Indonesia sehingga menjadi ketimpangan penguasaan lahan yang besar dan Jokowi (Joko Widodo) bisa mengkoreksi selama dia berkuasa untuk mengevaluasi perizinan dan menyelesaikan konflik-konflik tanah," ujar Arie.
Manajer Kampanye Pangan, Air dan Ekosistem Esensial Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia Wahyu A Perdana menuturkan ketimpangan lahan terjadi di seluruh sektor termasuk pemegang konsesi tambang dan perkebunan oleh korporasi.
Walhi menilai bahwa debat capres kedua tidak menyentuh akar masalah karena para calon presiden terkesan cenderung tidak menguasai atau menghindar pada pembahasan-pembahasan yang bersifat substantif terkait lingkungan.
Secara umum, pada proses debat itu, Wahyu mengatakan ada kecenderungan Jokowi mengklaim terlalu berlebihan, seperti pada pembahasan terkait kebakaran hutan dan konflik.
Dalam proses awal debat, Jokowi mengatakan tidak ada kebakaran hutan di lahan gambut selama tiga tahun terakhir, faktanya dari data titik panas yang diolah oleh Walhi, dari 8.617 titik panas sepanjang 2018, 3.427 titik panas berada di lahan gambut.
Pada debat capres itu, capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa Prabowo memiliki lahan yang luas sebesar 220.000 hektare di Kalimantan Timur dan 120.000 hektare di Aceh Tengah.
"Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan di masa pemerintahan saya," ujarnya.
Calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto menanggapi bahwa kepemilikannya atas ratusan ribu hektare tanah merupakan lahan hak guna usaha (HGU).
"Tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat, itu benar, tapi itu lahan HGU, itu adalah milik negara. Jadi, setiap saat negara bisa ambil kembali," kata Prabowo dalam Debat Capres 2019 Putaran Kedua di Jakarta, Minggu (17/2/2019).
Berita Terkait
-
PSI Siap Kawal Jokowi Safari ke Penjuru Nusantara, Bestari Barus: Sudah Agenda Sejak Awal
-
Mahfud MD Ungkap Isi Obrolan dengan Jokowi di Kondangan Soimah: Gak Ada Bahas Politik
-
Tepis Isu Intimidasi, Dudung Sebut Presiden Prabowo Terbuka pada Kritik: Jangan Dipelintir!
-
Satgas PKH Setor Rp10,27 Triliun dan 2,37 Juta Hektare Lahan Hutan ke Negara
-
Bongkar Modus Birokrat 'Kickback' Perizinan, Prabowo Mau Efisiensi Izin 2 Tahun jadi 2 Minggu
Terpopuler
- Promo Long Weekend Alfamart, Diskon Camilan untuk Liburan sampai 60 Persen
- Jokowi Sembuh dan Siap Keliling Indonesia, Pengamat: Misi Utamanya Loloskan PSI ke Senayan!
- Siapa Ayu Aulia? Bongkar Ciri-ciri Bupati R yang Membuatnya Kehilangan Rahim
- 3 Sepatu Lari Skechers Terbaik untuk Pemula dan Pelari Harian
- 6 Warna Pakaian yang Dipercaya Bawa Keberuntungan untuk Shio di Tahun Kuda Api 2026
Pilihan
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
-
Menilik Sepatu Lari 'Anak Jaksel' di Lapangan Banteng: Brand Lokal Mulai Mendominasi?
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
Terkini
-
Ketua DPRD Jember: Sekali Lagi Langgar Aturan, Achmad Syahri Otomatis Dipecat
-
Sobary Kritik Cara Prabowo Mengagumi Bung Karno: Kagum, tapi Tak Pahami Political Wisdom-nya
-
KPK Bongkar 3 Perusahaan yang Setor Miliaran ke Oknum Kemnaker demi Urus K3
-
Kapal Migran Indonesia Tenggelam di Malaysia: Korban Tewas Kini 11 Orang, 3 Masih Hilang
-
Gerindra Jatuhkan 'Kartu Kuning' Terakhir ke Achmad Syahri: Saya Taat dan Menyesal
-
Mata Berkaca-kaca, Legislator Gerindra Jember Akui Khilaf Main Game Sambil Merokok saat Rapat
-
Tindak Lanjut Usai Kirab Budaya, KDM Bakal Tata Fasilitas Seni dan Budaya di Jabar
-
Guru Besar UMY Warning Pemerintah: Jangan Nekat Pindah ke IKN Kalau Belum Siap!
-
Peringatan Terakhir! Gerindra Tak Segan Copot Achmad Syahri dari DPRD Jember Usai Viral Merokok
-
Menakar Wacana Dedi Mulyadi: Mungkinkah Jawa Barat Hidup Tanpa Pajak Kendaraan?