Suara.com - Pemimpin tim juru kampanye Hutan Greenpeace Arie Rompas mengatakan kepemilikan lahan ratusan ribu hektare oleh calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mencerminkan ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia.
"Prabowo adalah salah seorang yang menguasai lahan yang diberikan izin oleh pemerintah, itu cerminan ketimpangan penguasaan lahan jika dibandingkan dengan jutaan rakyat yang bekerja di sektor pertanian yang tidak memiliki tanah atau buruh tani di negeri ini," kata Arie saat dihubungi Antara, Jakarta, Senin (19/2/2019).
Arie menuturkan saat ini kepemilikan lahan lebih banyak dikuasai korporasi daripada rakyat kecil, padahal kepemilikan lahan bagi rakyat kecil menyokong ekonomi dan penghidupan mereka.
"Prabowo adalah salah satu pemain bisnis penggunaan lahan, namun selain Prabowo banyak juga pengusaha bahkan korporasi asing mengusai lahan di Indonesia sehingga menjadi ketimpangan penguasaan lahan yang besar dan Jokowi (Joko Widodo) bisa mengkoreksi selama dia berkuasa untuk mengevaluasi perizinan dan menyelesaikan konflik-konflik tanah," ujar Arie.
Manajer Kampanye Pangan, Air dan Ekosistem Esensial Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia Wahyu A Perdana menuturkan ketimpangan lahan terjadi di seluruh sektor termasuk pemegang konsesi tambang dan perkebunan oleh korporasi.
Walhi menilai bahwa debat capres kedua tidak menyentuh akar masalah karena para calon presiden terkesan cenderung tidak menguasai atau menghindar pada pembahasan-pembahasan yang bersifat substantif terkait lingkungan.
Secara umum, pada proses debat itu, Wahyu mengatakan ada kecenderungan Jokowi mengklaim terlalu berlebihan, seperti pada pembahasan terkait kebakaran hutan dan konflik.
Dalam proses awal debat, Jokowi mengatakan tidak ada kebakaran hutan di lahan gambut selama tiga tahun terakhir, faktanya dari data titik panas yang diolah oleh Walhi, dari 8.617 titik panas sepanjang 2018, 3.427 titik panas berada di lahan gambut.
Pada debat capres itu, capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa Prabowo memiliki lahan yang luas sebesar 220.000 hektare di Kalimantan Timur dan 120.000 hektare di Aceh Tengah.
"Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan di masa pemerintahan saya," ujarnya.
Calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto menanggapi bahwa kepemilikannya atas ratusan ribu hektare tanah merupakan lahan hak guna usaha (HGU).
"Tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat, itu benar, tapi itu lahan HGU, itu adalah milik negara. Jadi, setiap saat negara bisa ambil kembali," kata Prabowo dalam Debat Capres 2019 Putaran Kedua di Jakarta, Minggu (17/2/2019).
Berita Terkait
-
Terima Laporan Danantara, Prabowo Percepat Kampung Haji dan Hunian Warga Terdampak Bencana
-
Prabowo Subianto Kirim Hampers Sayuran ke Hotman Paris, Ternyata Ada Hubungan soal Penyakit
-
Presiden Prabowo Telepon Hotman di Hari Natal, Puji Buka Lapangan Kerja: Hebat Kau!
-
Prabowo Sampaikan 3 Arahan di Hambalang, Bahas Pemulihan Sumatra hingga Kampung Haji
-
Prabowo Sampaikan Pesan Natal 2025: Perteguh Persatuan dan Doakan Korban Bencana
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
Terkini
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!
-
Percepat Penanganan Darurat Pascabencana, Hari Ini Bina Marga akan Tinjau Beutong Ateuh Banggalang
-
Ikuti Instruksi Kapolri, Pemkot Jogja Resmi Larang Pesta Kembang Api saat Pergantian Tahun
-
Jembatan Krueng Tingkeum Dibuka, Akses Warga dan Rantai Logistik Bireuen Kembali Terhubung
-
Kerja 24 Jam, Kementerian PU Percepat Pemulihan Jalan Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
-
KPK SP3 Perkara Eks Bupati Konawe Utara, ICW Tagih Penjelasan Kasus Korupsi Tambang
-
Jutaan Wisatawan Serbu Yogyakarta, Kedatangan Lebih Tinggi dari Keberangkatan
-
Megawati Teken SK Baru! Dolfie Jadi Ketua DPD PDIP di Jateng