Suara.com - DPP PDI Perjuangan menerima kunjungan delegasi Partai Konservatif (Conservative Party) Inggris. Partai penguasa Inggris Raya itu berkunjung guna mempelajari terkait demokrasi di Indonesia.
Politis PDIP, Budiman Sudjatmiko mengatakan, dalam kunjungan itu turut hadir Sir Simon Burns bersama koleganya Nick De Bois. Selain itu, rombongan Partai Konservatif Inggris tersebut juga ditemani oleh koleganya dari Partai Liberal Australia Ian Hanke yang berfungsi sebagai konsultan program dari Westminster Foundation For Democracy.
Menurut Budiman, hal-hal yang dibahas dalam pertemuan itu salah satunya terkait demokrasi di antara dua negara.
"Inggris adalah suatu negara yang dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi menarik bagi kami juga untuk belajar bagaimana mereka mengelola proses demokrasi," ujar Budiman di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).
Selain membahas seputar demokrasi, dalam pertemuan itu juga turut membahasa mengenai isu Referendum Brexit. Hal itu guna mempelajari dan meminimalisir terjadinya hal serupa di Indonesia. Terlebih, berita bohong atau hoaks yang disinyalir sebagai terjadi Brexit di mana pola serupa juga muncul di Indonesia.
"Ketika terjadi Referendum Brexsit dan kita tahu ada banyak kehebohan yang kami dari PDI Perjuangan menangkap bahwa kehebohan yang sama dalam bentuk hoaks dan sindiran dusta yang dulu dialami di Inggris pada masa Referendum Brexit juga dengan cara yang hampir sama kita rasakan kehadiranya, dalam politik Indonesia kali ini," ungkapnya.
"Jangan sampai terjadi di Indonesia sebagian penghuni kita merasa bukan Indonesia," imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, dalam pertemuan tersebut pihak delegasi dari Partai Konservatif Inggris juga sempat menanyakan ihwal proses Pemilu di Indonesia.
Hasto menyampaikan delegasi tersebut ingin mengetahui bagaimana proses Pemilu serentak yang kekinian baru pertama kali diadakan di Indonesia.
Baca Juga: Target Menang 80 Persen, Puluhan Ormas Akan Kawal Suara Prabowo di Aceh
"Mereka bertanya tentang pemilu di Indonesia bagaimana situasi di grassroot (akar rumput), terkait dengan pemilu serentak yang pertama kali dilaksanakan. Kami pastikan semua akan berjalan dengan baik aman damai dan mencoba untuk berjuang meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia," kata Hasto usai pertemuan.
Berita Terkait
-
Deklarasi Dukung Jokowi, Ganjar Pranowo Tak Sabar Dipanggil Bawaslu
-
Masinton Geram Spanduknya Ditempel Stiker Caleg PSI
-
Tertipu Hoaks, Dubes Inggris untuk Bosnia Puji Bintang Porno Sasha Grey
-
JK Sambut Ahok Masuk Politik: Tenang-tenanglah Pak Ahok
-
Viral! Wanita Berhijab Jadi Petugas Medis di Liverpool, Siapakah Dia?
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara