Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menargetkan akan membangun sebanyak 3.000 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di pondok pesantren atau ponpes pada 2020 mendatang. Untuk 2019 ini, rencananya Jokowi akan membangun 1.000 BLK Komunitas.
Jokowi mengatakan, saat ini di Indonesia ada sekitar 29 ribu ponpes. Untuk itu, Jokowi meminta kepada jajarannya untuk membangun BLK Komunitas lebih banyak lagi agar bisa memfasilitasi para angkatan kerja mendapatkan bekal yang cukup sebelum memasuki dunia kerja.
"Tahun ini kita akan bangun insyaallah 1.000 BLK Komunitas. Saya tadi sudah sampaikan ke Pak Menteri 1.000 itu jumlah yang masih sedikit. Tahun depan minimal 3.000 harus terbangun," kata Jokowi saat menghadiri acara penandatanganan perjanjian kerjasama BLK Komunitas di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2019).
Jokowi menjelaskan, dengan adanya percepatan pembangunan BLK Komunitas diharapkan dapat menampung seluruh santri yang berada di 29 ribu ponpes di Indonesia. Sehingga, saat bonus demograri terjadi pada 2025 hingga 2030, Indonesia telah siap memfasilitasi para angkatan kerja muda Indonesia.
Proses pembangunan diharapkan dapat selesai dalam waktu 6 bulan. Sehingga, BLK Komunitas dapat segera beroperasi memberikan pelatihan-pelatihan kerja kepada para santri.
"Jadi setela dibangun ini target 6 bulan untuk bangunannya, bangunan 3 sampai 4 bulan. Selesai setelah itu pelatihan instruktur baru masuk ke pelatihan-pelatihan," ungkap Jokowi.
Dengan hadirnya BLK Komunitas di ponpes, Jokowi menilai akan sangat fektif mendongkrak angkatan kerja yang terampil dan berkualitas. Sebab para santri memiliki waktu yang leluasa untuk melakukan serangkaian pelatihan kerja yang ada di BLK Komunitas.
"Ini dibagi ke ponpes-ponpes, saya melihat ini lebih efektif dan membuat sebuah dongkrakan angkatan kerja terampil dan berkualitas. Akan lebih cepat dan lebih baik lagsung ke dalam ponpes," tandasnya.
Baca Juga: Didukung Pernyataan JK, BPN Sebut Jokowi Blunder Serang Prbowo di Debat
Berita Terkait
-
Didukung Pernyataan JK, BPN Sebut Jokowi Blunder Serang Prbowo di Debat
-
Rombongan Jokowi Lewat, Massa Teriak "Prabowo Prabowo" Acungkan 2 Jari
-
CEK FAKTA: Jokowi dan Istri Sembunyikan Uang di Luar Negeri, Benarkah?
-
Viral Puluhan Warga Bentangkan Spanduk Prabowo saat Jokowi ke Pandeglang
-
Ke Komnas HAM, Tim Prabowo Tak Singgung Pelanggaran HAM Masa Lalu
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri