Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengklaim lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur dana desa dimotori oleh capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Fahri menyebut, dalam proses pengesahan peraturan itu, sosok Joko Widodo (Jokowi) sama sekali tidak hadir.
Melalui akun Twitter @fahrihamzah, Fahri membantah pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menyebut dana desa lahir karena Jokowi.
"Jadi, dalam kaitan dana desa itu Pak Prabowo mendukung lahirnya UU Desa melalui Fraksi Gerindra di DPR. Pak Jokowi tidak terlibat sama sekali. Pak SBY memulai alokasi Rp 9 triliun dalam APBN 2015 dan didukung Pak Prabowo melalui Fraksi Gerindra, Pak Jokowi belum terpilih," kata Fahri melalui akun Twitter pribadinya seperti dikutip Suara.com, Kamis (21/2/2019).
Fahri menjelaskan, saat masa kepemimpinan SBY mewariskan anggaran yang begitu besar. Anggaran besar itu pun dimanfaatkan oleh Jokowi untuk menambah alokasi anggaran dana desa dari Rp 9 triliun menjadi Rp 20,7 triliun.
Menurut Fahri, saat kampanye 2014 Prabowo pernah berjanji untuk memberikan Rp 1 miliar untuk satu desa. Sehingga jika saat itu Prabowo terpilih, maka APBN 2015 untuk dana desa bukan hanya Rp 20,7 triiun melainkan mencapai Rp 80 triliun, sejumlah dengan jumlah desa di Indonesia.
"Sejak awal, sebelum Pak Jokowi masuk Jakarta, Pak Prabowo adalah motor lahirnya UU Desa nomor 6/2014. Bahkan dalam kampanye Pilpres 2014 Pak Prabowo berjanji #SatuMiliar#SatuDesa. Sehingga kalau terpilih mungkin APBN 2015 bukan Rp 20,7 triliun tapi sekitar Rp 80 triliun, sejumlah desa," ungkap Fahri.
Sebelumnya Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan alokasi yang diberikan pemerintah untuk dana desa terus mengalami peningkatan setiap tahunnya karena peran Presiden Jokowi. Hal itu disampaikan Tjahjo di acara rakornas ribuan kepala desa dan badan permusyawaratan desa, beberapa waktu lalu.
"Ingat ya, anggaran dana desa itu karena ada Presiden Pak Joko Widodo. Terima kasih," kata Tjahjo.
Baca Juga: Live dari Arab Saudi, Rizieq Kasih Ceramah di Acara Munajat 212
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
-
DPR 'Sentil' Menkeu Purbaya, Sebut Kebijakan Rp200 Triliun Cuma Jadi Beban Bank & Rugikan Rakyat!
-
Ivan Gunawan Blak-blakan: Dijauhi Teman Pesta Usai Hijrah dan Risih Dipanggil 'Haji'
Terkini
-
Kasus Kematian Janggal Arya Daru, Komisi III DPR Desak Polisi Buka Kembali Penyelidikan
-
Jabatan Dobel Angga Raka: Dilantik Jadi Kepala Badan Komunikasi, Tapi Masih Wamenkomdigi
-
Kepala KSP Era Prabowo: Jejak Panas M Qodari Penggaung Jokowi 3 Periode Sekaligus Juragan Tanah!
-
PDIP: BPJS Bukan Asuransi tapi Hibah Negara buat Rakyat!
-
Profil Rohmat Marzuki, Kader Loyal Gerindra dari Magelang Geser Adik Ipar Haji Isam dari Wamenhut
-
Resmi Dilantik jadi Menpora, Ingat Lagi Sederet 'Dosa' Erick Thohir di PSSI
-
Dua Karyawan PT WKM Diduga jadi Korban Kriminalisasi, Aktivis Malut Tuntut PT Position Angkat Kaki!
-
Profil dan Rekam Jejak Afriansyah Noor: Kembali Jadi Wamenaker, Pengganti Immanuel Ebenezer
-
Siapa Sarah Sadiqa? Mengenal Srikandi Baru Pilihan Prabowo Jadi Kepala LKPP
-
Beda Jauh dari Mahfud, Kenapa KPU Tak Cantumkan Pendidikan Terakhir Gibran?