Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menganggap deklarasi para camat di Makassar, Sulawesi Selatan yang mendukung Capres dan Cawapres nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf tidak pantas dilakukan. Sebab, status mereka merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Tjahjo menerangkan, imbauan ASN untuk netral sama dengan TNI dan Polri. Camat dan ASN yang lain seharusnya menjaga netralitas di Pemilu 2019.
"Harusnya netral sama seperti TNI - Polri. Kalau TNI-Polri ada SOP-nya, kalau ASN ada undang-undang melalui peraturan Menpan RB," ujar Tjahjo di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (25/2/2019).
Tjahjo kemudian berharap kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat agar dapat menindak tegas bila ditemukan ASN yang ikut kampanye atau politik praktis.
Meski demikian, ia menyebut Kementerian Dalam Negeri tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan maupun pemberian sanksi. Ia menyebut wewenang sepenuhnya berada di Bawaslu.
"Silakan Panwas dan Bawaslu klarifikasi, karena Kemendagri tak punya opini, tak bisa klarifikasi, tak bisa katakan salah atau benar, yang berwenang Bawaslu," ujar Tjahjo.
"Aturan undang-undang jelas, kami tak bisa opini, serahkan kepada Panwas sesuai aturan yang ada," tambahnya.
Sebelumnya sejumlah camat di Makassar membuat heboh media sosial karena mereka mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi - Maruf sambil memperkenalkan diri lengkap dengan nama daerah yang dipimpinnya.
Dalam video itu juga tampak Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo ikut mendampingi.
Baca Juga: FACE of JAKARTA: Warteg Drive Thru, Potret Kesenjangan Gaji Buruh
Padahal dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa setiap pegawai ASN tidak boleh berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. (Novian Ardiansyah)
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Jadi Buron Kasus Pencemaran Nama Baik JK, Kejagung Buru Silfester Matutina
-
Inikah Wajah Kompol Anggraini Diduga Jadi Orang Ketiga di Rumah Tangga Irjen Krishna Murti?
-
Bukan Septic Tank! Ternyata Ini Sumber Ledakan di Pamulang yang Rusak 20 Rumah
-
Nama PBNU Terseret Kasus Haji, KPK Buka Suara: Benarkah Hanya Incar Orangnya, Bukan Organisasinya?
-
Rentetan Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis, DPD Minta BGN Kurangi Jumlah Penerima MBG
-
Asmara Berujung Maut di Cilincing: Pemuda Tewas Dihabisi Rekan Sendiri, Kamar Kos Banjir Darah!
-
Video Gibran Tak Suka Baca Buku Viral Lagi, Netizen Bandingkan dengan Bung Hatta
-
KPK Ungkap Kasus Korupsi Kuota Haji, Libatkan Hampir 400 Biro Perjalanan
-
Nabire Diguncang Gempa Berkali-kali, Jaringan Internet Langsung Alami Gangguan
-
KPK Sita Uang Hingga Mobil dan Tanah dari Dirut BPR Jepara Artha dalam Kasus Kredit Fiktif