Suara.com - Meskipun status waspada Gunung Merapi telah ditetapkan sejak Mei 2018, warga di sekitar gunung api itu kini terpantau relatif tenang. Menurut pantauan Balai Induk Balerante, dalam lima hari terakhir kondisi Gunung Merapi relatif landai.
"Secara garis besar hampir lima hari Merapi relatif lebih landai. Hanya terpantau beberapa kali guguran," ujar Koordinator Balai Induk Balerante, Agus Sarnyata, kepada Suara.com, Selasa (26/2/2019).
Pada Senin (25/2/2019) kemarin, Gunung Merapi memang sempat menyemburkan awan panas. Bunyi semburan awan terdengar hingga beberapa kilometer di bawahnya, namun secara visual tidak tampak.
"Kurang lebih jam 11. Ke arah Kali Gendol. Sekitar satu kilometer," kata Agus.
Menurut Agus, status waspada Gunung Merapi kali ini merupakan yang terpanjang sejak 2006. Pada saat itu, status waspada hanya berlangsung selama tiga bulan. Pada 2010, status itu bahkan lebih singkat.
Letusan terbesar Gunung Merapi pada 2010 menjadi pengalaman berharga bagi warga sekitar. Sebelumnya, sebagai pemantau stasiun, Agus mengaku sering menemui warga yang menolak diamankan atau turun gunung. Mereka umumnya memilih bertahan karena tak menyangka erupsi yang terjadi akan begitu besar dan memakan korban.
Kini, dengan kesiapsiagaan lebih, para warga jauh lebih tenang. Mereka beraktivitas seperti biasa, namun tetap waspada. Pada malam hari, mereka mengawasi adanya lava pijar. Mereka juga memantau sinyal yang ditunjukkan oleh handy-talky.
"Kalau suaranya agak bergelombang berarti ada sesuatu. Guguran atau apa," ucap Agus.
Kepanikan sempat terjadi pada bulan Ramadan tahun lalu. Saat itu terjadi letusan freatik secara tiba-tiba. Sejumlah warga pun bereaksi dengan cepat untuk menyelamatkan diri.
Baca Juga: Dua Penggawa Pacific Caesar Surabaya Dihukum 3 Tahun Larangan Bermain
Selain pandangan mata, warga juga mengandalkan informasi dari Whatsapp Group, media sosial, dan streaming dari kamera pengintai (CCTV).
Balai Induk Balerante dibangun pada 2006. Stasiun ini menjadi salah satu acuan informasi tentang kondisi Gunung Merapi terkini untuk beberapa wilayah, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah.
Kontributor : Sri Handayani
Berita Terkait
-
Hidup Serba Sulit, Warga Merapi Minta Status Rawan Bencana Dicabut
-
Andalkan WhatsApp, Warga Cangkringan Siap Mengungsi Jika Merapi Bergolak
-
Merapi Luncurkan Awan Panas Hingga Sejauh 1 Km Lebih
-
Sabtu Pagi, Gunung Merapi Alami 6 Kali Gempa Guguran
-
Gunung Merapi Lima Kali Alirkan Lava Pijar pada Selasa
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru