Suara.com - BPN Ingin Kotak Suara Dititip di Koramil, LIPI: Usulan Ini Harus Direspons!
Peneliti senior LIPI Siti Zuhro meminta pemerintah dalam hal ini penyelenggara Pemilu dan penegak hukum merespon cepat adanya usulan dari Badan Pemenangan Nasional pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menginginkan kotak suara dititipkan di Koramil.
Pasalnya kata Siti, jika usulan tersebut tidak direspon, dikhawatirkan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap kualitas penyelenggara Pemilu.
"Harus direspons sesegera mungkin. Jangan dibiarkan ketidakpercayaan itu meluas melebar ke mana mana sehingga lalu distrust itu semakin tumbuh berkembang. Distrust yang berkembang akan mendistorsi kualitas pemilu itu sendiri. Kita tentunya tidak mau sampai terjadi hal itu," ujar Siti di Gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (1/3/2019).
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mengusulkan agar kotak suara di Pemilu 2019 dititipkan ke TNI.
BPN khawatir terjadi kecurangan, mengingat sejumlah pimpinan daerah sudah melakukan deklarasi dukungan ke Capres petahana Joko Widodo (Jokowi).
Karena itu kata Siti, KPU harus mencari solusi terkait usulan tersebut dengan melibatkan pemangku kepentingan. Hal tersebut kata Siti agar tidak ada penilaian negatif kepada KPU.
"Jadi dicari solusi dimana KPU harus melibatkan stakeholder untuk menyakinkan bahwa tidak boleh ibaratnya 0, berapapun persen menjadi tidak percaya. Jadi, KPU tidak boleh secara mengesankan, semacam ada penilaian pandangan dari masyarakat bahwa istilahnya KPU bisa betul independen profesional, itu tidak boleh terulangi," ucap dia.
Lebih jauh, Siti meminta penyelenggara Pemilu harus serius dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif.
Baca Juga: Empat Pemain Timnas Indonesia U-22 Diguyur Bonus oleh Khofifah
"Jadi memang nggak boleh nggak serius, ini serius kerjaan serius. Kerjaan politik, kerjaan serius. Kerjaan yang berhimpit dengan kejujuran ini harus diyakinkan," tandasnya.
Sebelumnya, Juru Bicara BPN Prabowo - Sandiaga, Andre Rosiade mengatakan pihaknya mengusulkan agar kotak suara diletakan di kantor Komando Rayon Militer (Koramil) yang terdapat di tiap kecamatan sebelum didistribusikan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan sesudahnya. Koramil dipilih karena BPN menganggap tentara sebagai institusi paling netral di Pemilu kali ini.
"Lebih baik di Koramil karena TNI pasti netral," ujar Andre di Hotel Akmani, Gondangdia, Jakarta Pusat Kamis (28/02/2019).
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 5 Pilihan HP Snapdragon Murah RAM Besar, Harga Mulai Rp 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Dituduh Punya Ijazah Doktor Palsu, Arsul Sani Tak akan Lapor Balik: Kalau MK kan Nggak Bisa
-
Viral Usul Ganti Ahli Gizi dengan Lulusan SMA, Ini Klarifikasi Lengkap Wakil Ketua DPR Cucun
-
Heboh Sebut Ahli Gizi Tak Penting, Wakil Ketua DPR Cucun Minta Maaf, Langsung Gelar Rapat Penting
-
Minta Pramono Naikkan Upah Jadi Rp6 Juta, Buruh Sesalkan UMP DKI Kalah dari Bekasi-Karawang
-
Tiap Meter Persegi di Jabodetabek Tercemar 4 Puntung Rokok, Perusahaan Ini Juaranya
-
Energi Bersih Bukan Mimpi, Inovasi 95 Tahun Ini Buktinya
-
Bupati Jember: Mulai 2026 setiap triwulan OPD dievaluasi bersama DPRD
-
Bobby Nasution Tak Kunjung Diperiksa, Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti Dilaporkan ke Dewas KPK
-
Kasus Tudingan Ijazah Palsu Arsul Sani Masuk Babak Baru, Kini Ada Aduan Masuk ke MKD DPR RI
-
Menpar Kena 'Sentil' Komisi VII DPR, Proyek Lift Kaca di Pantai Kelingking Turut Disinggung