Suara.com - Siti Aisyah dinyatakan bebas dari dakwaan pembunuhan saudara tiri pimpinan Korea Utara Kim Jong Un, yakni Kim Jong Nam. Kini, Siti Aisyah pun telah dipulangkan ke Indonesia dan bisa kembali bertemu dengan sanak saudara.
Kebebasan Siti Aisyah diakui oleh Pemerintah RI sebagai hadiah indah usai perjuangan panjang Presiden Joko Widodo melakukan diplomasi diam-diam atau disebut silent diplomacy. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terus aktif melakukan lobi dengan Jaksa Agung Malaysia Tommy Thomas hingga akhirnya Siti Aisyah pun bisa dibebaskan.
“Pemerintah sudah lama melakukan silent diplomacy kepada pemerintah Malaysia tapi dengan tetap menghormati kedaulatan hukum dan sistem peradilan di Malaysia,” kata Anggota DPR RI Komisi III Arsul Sani.
Sesaat setelah tiba di Indonesia, Yasonna menyampaikan bahwa ada tiga alasan utama Siti Aisyah dibebaskan dari dakwaan kasus pembunuhan Kim Jong Nam. Pihak Malaysia tidak memiliki bukti cukup kuat untuk bisa mengadili Siti Aisyah.
“Alasan dibebaskannya karena pertama, Siti aisyah melakukannya untuk reality show. Kedua, ia tidak mengetahui kalau diperalat. Ketiga, Aisyah tidak mendapat keuntungan apa pun,” ungkap Yasonna.
Diakui oleh Yasonna, ia seringkali melakukan koordinasi dengan Malaysia dan meminta agar Siti Aisyah dibebaskan. Berbagai lobi yang dilancarkan pun akhirnya berhasil.
Siti Aisyah bebas setelah ditahan 2 tahun 23 hari di Malaysia. Siti Aisyah sebelumnya dituduh membunuh kakak tiri Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.
Jaksa mencabut dakwaan terhadap Siti Aisyah di Mahkamah Tinggi Shah Alam Selangor Darul Ehsan, Senin (11/3/2019). Jaksa memutuskan membebaskan terdakwa pembunuhan dari Indonesia Siti Aisyah.
Berulang kali Siti Aisyah menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Jokowi dan Pemerintah RI yang telah membawanya kembali pulang bertemu keluarga. Rasa haru menyelimuti Siti Aisyah yang begitu bahagia bisa berjumpa dengan ibu dan ayahnya.
Baca Juga: Setelah 700 Hari Penyerangan Novel, Polisi Masih Belum Bisa Ungkap
Namun, disaat warga Indonesia menyambut kepulangan Siti Aisyah, Pemerintah Malaysia justru mengeluarkan pernyataan yang berbanding terbalik. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad justru tidak mengetahui adanya lobi antara Indonesia dengan Malaysia terkait pembebasan Siti Aisyah.
Mahathir justru mengklaim pembebasan Siti Aisyah murni berdasarkan keputusan pengadilan. Tidak ada campur tangan dari pihak Indonesia.
“Ini adalah keputusan yang dibuat oleh pengadilan. Dia diadili dan kemudian dia dipulangkan. Jadi, itu adalah proses yang sesuai hukum. Saya tidak tahu detailnya tapi jaksa penuntut dapat mencabut tuntutan hingga membebaskan,” ungkap Mahathir.
Pernyataan ini pun cukup mengejutkan publik. Banyak pihak yang dibuat bingung dengan dua pernyataan yang berbeda antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon langsung angkat bicara mengenai perbedaan persepsi dua negara ini. Fadli mengaku malu melihat komentar Mahathir yang sangat bertolak belakang dengan pernyataan pemerintah Jokowi.
“Kalau baca komentar Mahathir jadi malu. Begitu ada keberhasilan langsung klaim. Tapi masih banyak masalah tak diselesaikan soal WNI di luar negeri,” tutur Fadli.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
Terkini
-
Mayoritas Wilayah RI Diprediksi Alami Kemarau Lebih Kering dan Panjang Tahun Ini
-
Iran Wajibkan Izin Khusus Kapal yang Melintasi Selat Hormuz
-
Ironi Tuan Rumah Piala Dunia 2026 Saat Rakyat Meksiko Terhimpit Biaya Hidup
-
Apresiasi Daerah Berprestasi, Mendagri: Perlu Keseimbangan Pengawasan dan Insentif
-
Penjelasan PAM Jaya soal Penertiban 15 Rumah Dinas di Benhil
-
Ada 182 Laporan Dugaan Kekerasan Daycare Little Aresha, Puluhan Orang Tua Siap Tempuh Jalur Hukum
-
Laporan Warga Gambir Bongkar Jaringan Sabu 3 Kota, Polisi Tangkap 3 Tersangka!
-
Ortu Korban Daycare Little Aresha akan Kirim Petisi ke UGM, Desak Sanksi Dosen yang Diduga Terlibat
-
Mahfud MD: Komisi Reformasi Fokus Benahi Sistem Karier Polri, Bukan Usul Nama Ganti Kapolri
-
Mensos Gus Ipul Berencana Temui KPK Besok, Laporkan Proses Pengadaan di Sekolah Rakyat