Suara.com - Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) antara Komisi B dan Komisi C DPRD Jakarta membahas tarif Moda Raya Terpadu (MRT) tidak menemui hasil kesepakatan. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik itu tidak dapat dibawa ke rapat paripurna.
Taufik mengatakan Komisi B dan C hingga saat ini masih dalam proses pembahasan soal penetapan tarif MRT Jakarta. Selain itu dalam Rapimgab belum bisa diputuskan karena salah satu komisi baru mendapat bahan pembahasan dari Dishub DKI Selasa (12/3/2019) malam.
"Dua hari yang lalu baru rapat Komisi B, dari Dishub baru memaparkan dan baru semalam dikasih bahannya. Saya kira bagaimana kami mau memutuskan tarif kalau bahannya belum dapat?" kata Taufik di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (13/3/2019).
Ketua DPD Partai Gerindra ini kemudian menjanjikan keputusan soal tarif dan besaran subsidi MRT akan selesai dibahas dalam pekan ini di DPRD Jakarta.
"Saya kira (pembahasan tarif MRT) minggu ini beres. Ini harus dikaji betul karena PSO (subsidi) menyangkut dua hal, pertama beban masyarakat, kedua APBD kuat enggak? Jangan sampai APBD enggak kuat, masyarakat juga terbebani cost yang besar, jangan sampai begitu," jelasnya.
Lebih jauh Taufik mengatakan, proses penentuan tarif MRT tidak bisa cepat karena melibatkan APBD Jakarta yang berasal dari pajak rakyat. Dia menginginkan subsidi tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Ibu Kota.
Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI mengusulkan ke DPRD bahwa tarif MRT Jakarta dipatok antara Rp 8.500 per 10 kilometer dan Rp 10.500 per 10 kilometer.
Sementara angka subsidi yang diajukan itu didapat dari tarif perekonomian per penumpang MRT sebesar Rp 31 ribu per orang dikurang dengan usulan tarif dari pemerintah provinsi (Pemprov) DKI yaitu Rp 10 ribu per orang.
Angka subsidi tarif LRT berasal dari tarif perekonomian per penumpang sebesar Rp 41 ribu per orang dikurang dengan usulan tarif dari Pemprov DKI sebesar Rp 6 ribu per orang.
Baca Juga: Ini Alasan Kemenhub Belum Keluarkan Larangan Mengudara Boeing 737 Max 8
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Karhutla Memanas, Kabut Asap Selimuti Kota Palembang
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!