Suara.com - Pemilik salah satu toko senjata di Selandia Baru mengatakan, pelaku penembakan masjid di Selandia Baru membeli senjata api beserta amunisi dari tokonya secara oline atau daring. Namun pihaknya tidak menjual senjata kekuatan tinggi yang digunakan dalam penembakan di masjid kepadanya.
Warga asal Australia, Brenton Tarrant, tersangka supremasi kulit putih, pada Sabtu didakwa dengan pembunuhan. Pria berusia 28 tahun itu dijebloskan ke penjara tanpa pembelaan dan akan menjalani persidangan pada 5 April mendatang. Polisi berpendapat kemungkinan pelaku menghadapi tuduhan lebih dari satu.
Pemilik toko Gun City, David Tipple mengatakan pelaku membeli empat senjata dan amunisi pada Desember 2017 hingga Maret 2018.
"MSSA, senjata otomatis bergaya militer, yang dilaporkan digunakan pelaku tidak dibeli dari toko Gun City. Toko tersebut tidak menjual MSSA untuknya, hanya senjata api kategori A," kata Tipple saat konferensi pers di Christchurch.
Sebanyak 49 orang tewas dan 42 lainnya terluka di dua masjid berbeda di Christchurch pada Jumat.
Menurut hukum persenjataan Selandia Baru, senjata kategori A dapat menjadi senjata semi-otomatis namun terbatas pada tujuh tembakan. Video saat pelaku berada di masjid menunjukkan senjata semi otomatis berisikan banyak peluru.
Tipple menjelaskan bahwa pembelian daring mengikuti proses pemesanan melalui verifikasi polisi secara daring pula. Kemudian senjata-senjata tersebut dibeli dalam tiga atau empat proses pembelian.
"Kami tidak menemukan hal-hal khusus dalam pemegang lisensi. Pelaku merupakan pembeli baru dengan lisensi baru," kata dia.
Lisensi senjata api kategori A standar dikeluarkan setelah pemeriksaan polisi dan latar belakang. Tidak ada lisensi yang diharuskan untuk membeli senjata yang berisikan banyak peluru, yang secara ilegal dapat dimodifikasi untuk digunakan sebagai senjata.
Baca Juga: Jenazah Ibu Ustaz Abdul Somad Dimakamkan di Desa Silau Lama
Lisensi hanya diperuntukan bagi pemilik, bukan senjata. Oleh sebab itu, tidak ada pengawasan tentang berapa banyak senjata yang dimiliki seseorang.
Batas usia minimum pemegang lisensi senjata yakini 26 tahun. Sedangkan untuk senjata semi otomatis 18 tahun.
Aturan hukum secara ketat soal senjata menjadi agenda utama Perdana Menteri Jacinda Ardern saat rapat kabinet pada Senin. (Antara)
Berita Terkait
-
Erdogan Klaim Ada yang Mengatur Penembakan Masjid di Selandia Baru
-
Tak Ada Penghormatan Korban Pembantaian Dua Masjid, FA Dinilai Munafik
-
Bos Air Asia Tutup Akun Facebook Gara-gara Penembakan Masjid Selandia Baru
-
Kegagalan Facebook di Balik Viralnya Video Penembakan Masjid Selandia Baru
-
Facebook Sudah Hapus 1,5 Juta Video Penembakan Jemaah Masjid Selandia Baru
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
Dibully Mahasiswa Unud usai Tewas, Polisi Telusuri Isi HP dan Laptop Timothy Anugerah, Mengapa?
-
Dituding Sebar Fitnah soal NCD, Dirut CMNP Dilaporkan MNC Asia Holding ke Polda Metro Jaya
-
Ledek Kubu Roy Suryo Cs? Pentolan ProJo usai Jokowi Pamer Ijazah: Tanya Mas Roy Sajalah
-
Viral Karyawan SPPG MBG Jadi Korban Pelecehan, Terduga Pelaku Keluarga Anggota TNI?
-
Siswa Sekolah Rakyat Diam-diam Surati Prabowo, Seskab Teddy Bongkar Isi Suratnya!
-
Ketua DPD RI Ajak Pemuda Parlemen Berpolitik Secara Berkebudayaan dan Jaga Reputasi
-
Diawasi DPR, UI Jamin Seleksi Calon Dekan Transparan dan Bebas Intervensi Politik
-
Kala Legislator Surabaya Bela Adies Kadir dari Polemik 'Slip Of Tonge', Begini Katanya
-
Jejak Korupsi Riza Chalid Sampai ke Bankir, Kejagung Periksa 7 Saksi Maraton
-
'Tidak Dikunci, tapi Juga Tidak Dipermudah,' Dilema MPR Sikapi Wacana Amandemen UUD 1945