Suara.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berkomentar soal uang yang disita penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dari ruangannya, sebagai buntut Operasi Tangkap Tangan Ketua Umum PPP Romahurmuziy pada Jumat (15/3) pekan lalu.
"Begini, saya harus menghormati institusi KPK. Jadi secara etis tidak pada tempatnya saya menyampaikan hal yang belum saya sampaikan kepada KPK," kata Lukman Hakim, Rabu (20/3/2019).
Menurut dia, KPK merupakan institusi resmi yang seharusnya menerima keterangannya terlebih dahulu, baru kemudian publik boleh mengetahui itu.
Karenanya, Lukman baru akan berbicara mengenai uang yang disita KPK dari ruangannya secara lebih lanjut, kalau sudah memberi keterangan kepada lembaga antirasywah itu.
"Jadi saya belum akan memberikan ke publik," kata dia.
KPK sendiri akan memanggil Menag Lukman Hakim untuk dimintakan keterangan dalam kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Kemenag tahun 2018-2019.
"Waktu pemanggilnya saya tidak tahu, tapi saya pikir sebagai kementerian, pasti akan dimintakan klarifikasi," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta, Selasa (19/3).
KPK dalam perkara ini menetapkan Romi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Dinas Kemenag kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi sebagai tersangka.
KPK juga sudah menggeledah ruang Menang Lukman Hakim yang merupakan kader PPP di Kemenag pada Senin (18/3) dan menyita sekitar Rp 180 juta dan USD 30 ribu.
Baca Juga: Pembawa Acara Cantik Ini Salah Tingkah Klarifikasi soal Ariel NOAH
Lokasi lain yang digeledah adalah kantor DPP PPP yaitu ruangan ketua umum, bendahara dan administrasi.
Berita Terkait
-
Jubir Prabowo: Kapan Jokowi Jenguk Romi? Jangan Habis Manis Sepah Dibuang
-
PPP Gelar Mukernas Malam Ini, Kukuhkan Suharso Monoarfa Gantikan Romi
-
Fokus Jadi Pelayan Masyarakat Jatim, Khofifah Tolak Jadi Ketum PPP
-
Fadli Zon Menyindir: Romi dan Jokowi Bak Dua Sejoli yang Tak Terpisahkan
-
Geledah Kantor Kemenag Gresik, Petugas KPK Dikawal Polisi Bersenjata
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'