Suara.com - Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) mengklaim tengah memikirkan cara untuk menurunkan pajak bagi korporasi. Jokowi berharap dengan cara tersebut akan mendorong pengusaha untuk berinvestasi.
Sebagai mantan pengusaha, Jokowi mengaku memahami benar permasalahan yang dialami oleh para pengusaha.
"Kita ingin pajak kita tidak beratkan pengusaha namun memberikan dorongan kepada pengusaha agar mau investasi dengan modal yang mereka miliki. Jangan diteruskan kejar pembayar pajak yang dari dulu itu-itu saja," ujar Jokowi di hadapan ribuan pengusaha dalam acara deklarasi 'Kelompok Pengusaha Pekerja Pro Jokowi' di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2019) malam.
Jokowi mengaku telah beberapa kali menemui APINDO, Kadin, dan HIPMI untuk membicarakan rencanannya itu. Bahkan, kata Jokowi, rencana tersebut pun telah disampaikan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Kita sudah bicara gimana menurunkan pajak korporasi dan pajak perusahaan sehingga memberikan daya saing pada produk-produk kita baik dalam negeri atau untuk yang orientasi ekspor. Namun, sampai sekarang saya enggak ngerti belum rampung. Saya enggak tau hitungan gimana, dari Kemenkeu belum masuk ke meja saya," ungkapnya.
Meski begitu, Jokowi memastikan akan terus berupaya dan mendukung kelompok pengusaha.
"Saya rasakan apa yang bapak/ibu rasakan. Negara ini sebuah kapal besar, tidak mungkin semua dikerjakan pada saat yang sama. Diputuskan dengan proses dan tahapan besar," ujarnya.
"Sebab itu ke depan kita ingin konsentrasi kepada pembangunan SDM. Infras tetap jalan namun pembangunan SDM mutlak kita lakukan. Kita ada pergeseran strategi, kita tak mau terjebak pada middle income trap," kata dia.
Baca Juga: Prabowo: Generasi Saya Enggak Beres, Tak Usah Dicontoh
Berita Terkait
-
Jokowi: Bapak Ibu Mau Milih Calon yang Didukung Organisasi-organisasi Itu?
-
Jokowi ke 10 Ribu Pengusaha: Jangan Beri Kesempatan yang Masih Coba-coba
-
Jajal MRT Jakarta Lagi, Jokowi Sampaikan Komplain dari Penumpang
-
Pengusaha Muda Muhammadiyah Dukung Jokowi karena Ekonomi Kerakyatan
-
Prabowo Kalah Kalau Pilpres 2019 Hari Ini, Jokowi Unggul 21 Persen
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
Pilihan
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
Terkini
-
Cegah Campak hingga ISPA, Bulan Suplementasi Vitamin A Akan Berlangsung Selama Agustus
-
Strategi Mitsubishi Fuso Perkuat Hubungan Konsumen dan Edukasi Perawatan Mesin B50 di GIIAS 2026
-
Solusi Dana PIP Tidak Cair, Ini Informasi Resmi dari Kemendikdasmen
-
OJK Jatuhkan Sanksi Rp91,09 Miliar kepada 104 Pihak di Pasar Modal
-
Ulasan Agent Kim Reactivated: Saat Mantan Agen Rahasia Kembali demi Menyelamatkan Anaknya
-
Isuzu D-Max Tampil Lebih Tangguh dengan Mesin Baru dan Teknologi 4x4 di GIIAS 2026
-
Selamatkan Uang Pajak Rakyat! Prabowo Didesak Segera Pisahkan Dana MBG dari Anggaran Pendidikan
-
IHSG Menguat ke 6.400? Cek Saham-saham Bluechip yang Diserok Asing Ini
-
Pemilik Kendaraan di DIY Bebas Denda Pajak hingga 30 September, Tunggak 10 Tahun Cukup Bayar 5 Tahun
-
BPK Bongkar 6 Hambatan Government 5.0, WTP Tak Lagi Cukup untuk Wujudkan Indonesia Emas