Suara.com - Penanganan TKI deportasi dinilai masih belum terkoordinasi dengan baik antar instansi terkait, sehingga menjadi permasalahan bagi pemerintah di perbatasan.
Seperti yang dialami Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Badan Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan (BP3TKI) setempat pernah menemukan TKI deportasi dari Negeri Sabah Malaysia yang terkontaminasi paham kelompok bersenjata Abu Sayyaf dari Filipina Selatan.
"Pernah menangani TKI deportasi dari Malaysia sudah terkontaminasi dengan paham radikal dari kelompok Abu Sayyaf Filipina," kata perwakilan BP3TKI Nur Bintang seperti dilansir dari Antara, Rabu (27/3/2019).
Untuk menangani masalah seperti ini, jelas Nur Bintang, dibutuhkan keterlibatan instansi terkait atau pemerintah pusat agar ada langkah antisipasi semakin meluasnya paham radikal bagi TKI di negeri jiran.
Nur Bintang mengaku pernah menyampaikan usulan kepada Kemendagri agar dibuat kesepakatan antara pemerintah daerah asal dengan Gubernur Kaltara atau Bupati Nunukan dalam penanganan TKI deportasi.
Dikatakannya, BP3TKI selama ini beberapa kali menangani TKI bermasalah yang dideportasi Negeri Sabah baik yang sakit parah, terlantar ataupun mengalami gangguan jiwa.
"Ketika ditanyakan kepada pemerintah daerah asalnya malah tidak mengetahuinya sehingga menjadi beban oleh Pemkab Nunukan," kata Nur Bintang.
Bukan hanya itu, permasalahan TKI di Negeri Sabah belum ada solusi mengatasinya akibat masih banyaknya yang tidak memiliki dokumen atau paspor.
"Sehubungan berbagai permasalahan yang terjadi atau dialami TKI, maka BP3TKI Nunukan menyarankan komitmen bersama aparat atau instansi terkait mengatasinya," sebut Nur Bintang pada dialog dan sosialisasi Tim Kajian Daerah Dewan Ketahanan Nasional RI di Kantor Bupati Nunukan. (Antara)
Baca Juga: Diduga Lakukan Penistaan Agama, Remaja Ini Ngaku Akun Facebooknya Dibajak
Berita Terkait
-
Ganjar Pranowo Sebut ASN Jateng Banyak Terpapar Paham Radikalisme
-
Polri Sebut Penyebar Hoaks Bisa Terjerat UU Terorisme, Jika...
-
Wacana Penyebar Hoaks Kena UU Terorisme, Fadli Zon: Sedang Mabuk atau Apa?
-
Wiranto: Penyebar Hoaks Soal Pemilu Sama Seperti Terorisme
-
Kondisi WNI Korban Penembakan Teroris di Selandia Baru Semakin Membaik
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
Terkini
-
Mahfud MD Ungkap Isi Obrolan dengan Jokowi di Kondangan Soimah: Gak Ada Bahas Politik
-
Dharma Pongrekun Gugat UU Kesehatan ke MK: Soroti Ancaman Denda Rp500 Juta dan Kontrol Global
-
Siswa SMK Karawang Terancam Hukuman Mati Usai Rencanakan Pembunuhan Adik Kelas
-
Polda Metro Jaya Kini Dijabat Jenderal Bintang 3, Asep Edi Suheri Naik Pangkat Jadi Komjen
-
Bos PT Cordelia Bara Utama Ditetapkan Tersangka Kasus Tambang Ilegal Samin Tan!
-
Brimob dan Tim Perintis Gerebek Balap Liar di Taman Mini, Remaja dan Motor Bodong Diamankan
-
Meski Hirup Udara Bebas, 3 Legislator NTB Tetap Dihantui Status Terdakwa Gratifikasi
-
Iran Blokir Kiriman Senjata AS di Selat Hormuz, Pendapatan Negara Diprediksi Meroket
-
Stasiun Tugu dan Lempuyangan Membeludak, Okupansi KA Daop 6 Melejit di Libur Kenaikan Yesus Kristus
-
Jejak Heri Black dalam Skandal Bea Cukai: KPK Incar Keterangan Sang Pengusaha Usai Geledah Rumahnya