Suara.com - Penanganan TKI deportasi dinilai masih belum terkoordinasi dengan baik antar instansi terkait, sehingga menjadi permasalahan bagi pemerintah di perbatasan.
Seperti yang dialami Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Badan Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan (BP3TKI) setempat pernah menemukan TKI deportasi dari Negeri Sabah Malaysia yang terkontaminasi paham kelompok bersenjata Abu Sayyaf dari Filipina Selatan.
"Pernah menangani TKI deportasi dari Malaysia sudah terkontaminasi dengan paham radikal dari kelompok Abu Sayyaf Filipina," kata perwakilan BP3TKI Nur Bintang seperti dilansir dari Antara, Rabu (27/3/2019).
Untuk menangani masalah seperti ini, jelas Nur Bintang, dibutuhkan keterlibatan instansi terkait atau pemerintah pusat agar ada langkah antisipasi semakin meluasnya paham radikal bagi TKI di negeri jiran.
Nur Bintang mengaku pernah menyampaikan usulan kepada Kemendagri agar dibuat kesepakatan antara pemerintah daerah asal dengan Gubernur Kaltara atau Bupati Nunukan dalam penanganan TKI deportasi.
Dikatakannya, BP3TKI selama ini beberapa kali menangani TKI bermasalah yang dideportasi Negeri Sabah baik yang sakit parah, terlantar ataupun mengalami gangguan jiwa.
"Ketika ditanyakan kepada pemerintah daerah asalnya malah tidak mengetahuinya sehingga menjadi beban oleh Pemkab Nunukan," kata Nur Bintang.
Bukan hanya itu, permasalahan TKI di Negeri Sabah belum ada solusi mengatasinya akibat masih banyaknya yang tidak memiliki dokumen atau paspor.
"Sehubungan berbagai permasalahan yang terjadi atau dialami TKI, maka BP3TKI Nunukan menyarankan komitmen bersama aparat atau instansi terkait mengatasinya," sebut Nur Bintang pada dialog dan sosialisasi Tim Kajian Daerah Dewan Ketahanan Nasional RI di Kantor Bupati Nunukan. (Antara)
Baca Juga: Diduga Lakukan Penistaan Agama, Remaja Ini Ngaku Akun Facebooknya Dibajak
Berita Terkait
-
Ganjar Pranowo Sebut ASN Jateng Banyak Terpapar Paham Radikalisme
-
Polri Sebut Penyebar Hoaks Bisa Terjerat UU Terorisme, Jika...
-
Wacana Penyebar Hoaks Kena UU Terorisme, Fadli Zon: Sedang Mabuk atau Apa?
-
Wiranto: Penyebar Hoaks Soal Pemilu Sama Seperti Terorisme
-
Kondisi WNI Korban Penembakan Teroris di Selandia Baru Semakin Membaik
Terpopuler
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 5 Sepeda Lipat Kalcer Termurah, Model Stylish Harga Terjangkau
Pilihan
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
Terkini
-
Membaca Radar Hashim: Siapa Pejabat di Kabinet yang Terancam Dicopot?
-
Kejagung Sinyalir 26 Perusahaan Terlibat Korupsi Ekspor CPO, Kerugian Capai Rp14 Triliun
-
Korban Bencana Sumatra Dapat Kompensasi hingga Rp 60 Juta Lebih, Ini Rinciannya
-
Kemensos Mulai Salurkan Santunan Korban Banjir Sumatra ke Ahli Waris, Segini Nominalnya
-
Kronologi Penembakan Pesawat Smart Air di Papua: Pilot dan Kopilot Gugur Usai Mendarat
-
Tercemar Pestisida, Kapolres Tangerang Kota Larang Warga Konsumsi Ikan Mati di Sungai Cisadane
-
2 Pilot Pesawat Smart Air Tewas Usai Diserang OTK di Papua, Polisi Buru Pelaku
-
Tuntutan Guru Madrasah, Wakil Ketua DPR: Prosesnya Tak Seperti Makan Cabai, Langsung Pedas
-
Sebut Trenggono Menteri Sahabat, Purbaya Jawab Soal Mandeknya Order Kapal dari Inggris
-
Dua Pilot Tewas, Polisi Terobos Medan Ekstrem Usai Pesawat Smart Air Ditembaki di Boven Digoel