Suara.com - Sebagian warga Jakarta menganggap tarif Moda Raya Transportasi (MRT) yang telah ditetapkan pemerintah tak terlalu mahal. Tarif moda transportasi massal itu terbilang masih di batas wajar.
Ika (26) salah satu warga yang datang Bekasi mengaku tarif MRT tidak terlalu mahal. Sebab, menurutnya patokan tarif MRT tergantung stasiun yang hendak dituju.
"Enggak terlalu mahal soalnya kan tergantung kita dari stasiun mana mau ke mana," ujar Ika saat ditemui Suara.com di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Rabu (27/3/2019).
Karyawati di sebuah perkantoran di kawasan Kebon Sirih itu menilai tarif tersebut tidak akan membebani penumpang yang akan naik MRT. Sebab, tarif per stasiun hanya dibebani sebesar Rp 1.000 rupiah.
"Apalagi penambahan Rp 1.000 setiap stasiun nggak akan membebani sih, mengingat setiap 10 menit sekali kereta dateng, ketepatan kedatangan dan waktu sampai tujuan juga tepat. Jadi kita bisa memperkirakan sampe tujuan jam berapa," kata dia.
Ika menuturkan ke depan dirinya tetap akan menggunakan MRT dan digabungkan dengan transportasi lainnya seperti ojek online.
"Tergantung lokasi sih, dan mungkin bisa dicompare gitu. Kalau memang lokasi tujuan kita dekat dengan Stasiun, iya mending naik MRT. Kalau agak jauhan bisa dari stasiun lanjut ojek online kan lebih irit, apalagi kalau ke daerah Jakarta Selatan dari Jakarta Pusat MRT bisa jadi alternatif," tutur dia.
Senada dengan Ika, wanita bernama Wulan (25) mengaku tak keberatan dengan tarif MRT. Menurutnya, tarif tersebut wajar mengingat jarak dari lokasi yang dituju itu jauh.
"Standar-lah karena Rp 14 ribu jarak 13 stasiun sudah cukup wajar dibanding dengan naik ojek online bisa satu jam. Jarak 30 menit dengan Rp 14 ribu cukup murah," kata Wulan.
Baca Juga: Jangan Malas Bersih-Bersih, Debu di Rumah Bisa Picu Obesitas
Wulan menuturkan dirinya akan naik MRT jika jarak yang dituju terbilang jauh. Namun tidak menutup kemungkinan Wulan akan menggunakan transportasi daring seperti ojek online.
"Kalau jaraknya dekat lebih baik naik ojek online," ucap Wulan.
Rahmat (50), warga Koja juga mengaku sepakat dengan tarif MRT yang telah ditentukan Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, moda transportasi ini lebih cepat ketimbang menggunakan jasa ojek online.
"Setuju lah dengan tarif segitu. Fasilitasnya juga sudah bagus. Naik MRT lebih cepat dibanding naik ojek online," kata Rahma
Bahkan, bapak dua anak itu menilai keberadaan MRT sangat membantu warga untuk menjalani rutinitas di Ibu Kota.
"Saya akan naik MRT, ke mana-mana cepet, enggak mikir macet," tandasnya.
Berita Terkait
-
Tarif MRT Dibanderol Rp 14.000, Warga Protes: Harusnya Rp 10.000 Saja
-
Tarif MRT Rp 14.000, Anies Dinilai Tak Hargai Hasil Rapat DPRD
-
Jika Tarif MRT Rp 14.000, Berapa Pengeluaran Transportasi Buruh Jakarta?
-
Mantap, DFSK Glory 560 Ramaikan Segmen SUV Tanah Air!
-
Dituding Anies Politisasi Tarif MRT, Ketua DPRD: Sebetulnya Sama Saja Bos
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!