Suara.com - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Djoko Setiadi mengungkapkan ada tiga potensi ancaman serangan siber yang akan terjadi di Pemilu 2019. Djoko mengatakan tiga potensi ancaman serangan siber yang akan terjadi di Pemilu 2019, yakni hack, leak dan amplify.
Hal itu dikatakan Djoko dalam acara Rakornas Bidang Kewaspadaan Nasional Pemilu 2019 di Hotel Paragon, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019). Djoko menerangkan potensi serangan siber seperti hack merupakan serangan yang bertujuan untuk mengganggu ifrastruktur yang digunakan dalam Pemilu.
"Banyak cara yang digunakan untuk mengganggu infrastruktur siber Pemilu seperti dengan melakukan, deface, DDoS (Distributed Denial of Service), atau membuat web palsu dan metode hacking lainnya," tutur Djoko.
Kemudian, Djoko menjelaskan potensi serangan siber seperti leak merupakan serangan yang berkaitan dengan pembocoran informasi. Leak, kata Djoko, merupakn serangan micro targeting di mana targetnya adalah peserta pemilu sampai peserta kampanye.
"Misalnya dengan cara menargetkan data peserta ataupun konstituen Pemilu. Data atau informasi peserta yang bersifat privat dicuri dan dimanfaatkan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu," ungkapnya.
Sementara itu potensi serangan siber yang ketiga, yakni amplify, Djoko menuturkan merupakan serangan yang berkaitan dengan bagaimana memviralkan data atau informasi pribadi peserta Pemilu yang diperoleh melalui serangan leak. Serangan ini, menurutnya bertujuan untuk menyerang peserta Pemilu dengan mempublikasikan keburukan dari pihak lawan politiknya seperti kampanye hitam atau black campaign.
"Jika dilihat dari insiden terbaru, teknik amplify sudah mulai digunakan sehingga kita perlu mewaspadai penggunaan kedua teknik tersebut," ungkapnya.
Berkenaan dengan itu, Djoko mengatakan ketiga potensi serangan siber yang mungkin terjadi pada Pemilu 2019 jika terjadi secara masif akan mengganggu jalannya Pemilu. Sebab, secara tidak langsung akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap penyelenggara Pemilu.
"Akan sangat terganggu, karena efek sosial yang ditimbulkan sangatlah besar, terutama terkait kepercayaan terhadap penyelenggara dan kontestan Pemilu," tutupnya.
Baca Juga: KPU Senang MUI Mau Fatwa Haram Golput di Pemilu 2019
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Segera Hadir, Film Sekolah Rakyat Angkat Kisah Dramatis dari Kehidupan Nyata
-
SDA Terus Dicuri, Prabowo: TNI AL dan Bea Cukai Sudah Dikerahkan, Masih Saja Bocor!
-
Rugi Terus, Prabowo Bakal Tutup 800 Perusahaan Pelat Merah untuk Berhemat
-
Jakarta Darurat Kabel Semrawut: Pelajar Tewas, Perda Mangkrak, Legislator Tuntut Sanksi Operator
-
UU Peradilan Militer Jadi Tameng Impunitas TNI! Aktivis Desak Reformasi Total
-
Kapolri Buka Suara Usai Roy Suryo dan dr Tifa Tak Ditahan: Itu Kewenangan Kejaksaan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
Terekam CCTV, Detik-detik Pasutri di Duren Sawit Gasak Motor Sambil Bawa Anak
-
MBG Disetop Saat Libur Sekolah, BGN Disomasi: Ibu Hamil dan Balita Tetap Butuh Nutrisi!
-
Dua Calon Pengelola KDMP Meninggal saat Ikut Latihan Militer