Jokowi Tanya Mal Pelayanan Publik, Prabowo: Enggak Boleh Ada Korupsi

Suara.com - Capres petahana nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) ingin tahu pandangan lawannya di Pilpres 2019, Capres nomor rurut 02 Prabowo Subianto terkait Mal Pelayanan Publik. Pertanyaan tersebut disampaikan Jokowi ke Prabowo saat debat keempat Pilpres 2019 di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019) malam.

Prabowo kemudian mengapresiasi langkah Jokowi mampu menciptakan layanan publik. Ketum Partai Gerindra ini menegaskan akan mendukung metodologi yang dapat mengurangi urusan birokrasi.

"Inti pemerintahan adalah lembaga pemerintahan harus bersih, enggak boleh terjadi korupsi," kata Prabowo.

Prabowo kemudian menyinggung praktik jual beli jabatan yang belum lama ini diungkap KPK. Meski demikian, Prabowo tidak menyebut langsung kasus yang disinggungya itu terkait kasus yang menjerat eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

"Seyarat pemerintah berhasil harus kuat, enggak boleh ada jual beli jabatan. saya baca (berita) ternyata pejabat pemerintah bapak sendiri yang bicara ada 90 persen melakuakn jual beli jabatan di kementerian," ucap Prabowo.

Hal itu disampaikan Prabowo terkait pernyataan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi menduga praktik jual beli jabatan ada di 13 kementerian dan lembaga yang tengah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait praktik tersebut.

Sofian lalu mengatakan bahwa disinyalir 90 persen kementerian dan lembaga terlibat praktik culas itu.

"Ini masalah kita bersama, semua teknologi sistm baik kita harus sepakat," kata Prabowo.

Baca Juga: Prabowo ke Jokowi: Apa Kita Sadar Bahwa Sebenarnya Kita Diejek?