Suara.com - Pengakuan mantan Kapolsek Pasirwangi Kabupaten Garut AKP Sulman Aziz yang dimutasi karena dinilai mendukung pasangan nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga mendapat respon dari Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik.
Wakil Sekjen Partai Demokrat tersebut berpesan kepada Polri mengenai opini publik yang rawan negatif hingga Pemilu usai.
Dalam konteks kasus Sulman, Rachland menjelaskan bahwa pengakuan tersebut memiliki hubungan dengan kepentingan publik.
Rachland menilai, seharusnya ada penyelidikan untuk membongkar transparansi dari pengakuan Sulman untuk membuktikan pernyataan yang benar.
"Pengakuan Kapolsek berhubungan dengan kepentingan publik. Bantahan Kapolres cuma tentang keterlibatan dirinya. Harusnya ada penyelidikan independen untuk menentukan apa dan siapa yang benar," jelas Rachland dalam akun Twitternya @RachlandNashidik pada Senin (1/4/2019).
Selain itu, Rachland juga menilai kalau pernyataan dari Sulman membuktikan bahwa adanya keberpihaknya di tubuh Polri pada masa Pemilu 2019.
Ia berpesan kepada Polri untuk memikirkan dampak dari peristiwa tersebut, karena opini publik yang terlanjur negatif bisa saja bergulir hingga Pemilu 2019 usai.
"Maha penting untuk mengingatkan aparat hukum, khususnya Polisi yang sedang dalam sorotan besar publik, usia public distrust kepadanya akibat kegagalan bersikap netral, akan lebih panjang dan melampaui Pemilu bulan depan," ujarnya.
"Ini menempatkan praktek negara hukum pada bahaya kesangsian," jelasnya.
Baca Juga: April Mop, Bank Indonesia: Jangan Sampai Tertipu Uang Palsu
Untuk diketahui, mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz angkat bicara terkait dimutasi ke Polda Jawa Barat karena dianggap tidak netral mendukung calon presiden nomor urut dua Prabowo - Sandiaga.
Sulman menegaskan dirinya seperti dizalimi. Padahal, ia hanya menjalankan tugas sebagai kapolsek untuk memastikan kegiatan deklarasi Prabowo - Sandi pada tanggal (25/2/2019) di wilayah Kecamatan Pasirwangi, Jawa Barat agar berjalan sesuai ketentuan.
Sulman Aziz juga mengungkapkan mendapatkan instruksi dari Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna untuk mendukung Jokowi - Maruf Amin di Pilpres 2019. Kapolres Garut mengatakan jika Jokowi kalah di wilayahnya, maka dia akan menghukum semua jajarannya.
Perintah itu keluar pada Februari 2019 dalam sebuah rapat di Polres Garut. Perintah itu dikeluarkan sebelum acara deklarasi dukungan Prabowo - Sandiaga di Pasirwangi berlangsung pada 25 Februari lalu.
Berita Terkait
-
BPN: Langgar UU Jika Eks Kapolsek Pasirwangi Dimutasi karena Dukung Prabowo
-
Bamsoet Curiga Pengakuan Eks Kapolsek Pasirwangi untuk Adu Domba Polisi
-
Pengakuan Mantan Kapolsek Pasirwangi, Andre Rosiade: Puncak Gunung Es
-
Dianggap Tidak Netral Dukung Paslon 02, Kapolsek Pasirwangi Dimutasi
-
Sebut Paslon Didukung Ormas Terlarang, Jokowi Dinilai Tebar Permusuhan
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
Salah Sasaran! Niat Tagih Utang, Pria di Sunter Malah Dikeroyok Massa Usai Diteriaki Maling
-
BNI Apresiasi Ketangguhan Skuad Muda Indonesia di BWF World Junior Mixed Team Championship 2025
-
Debt Collector Makin Beringas, DPR Geram Desak OJK Hapus Aturan: Banyak Tindak Pidana
-
Lagi Anjangsana, Prajurit TNI Justru Gugur Diserang OPM, Senjatanya Dirampas
-
Menteri Haji Umumkan Tambahan 2 Kloter untuk Antrean Haji NTB Daftar Tunggu Jadi 26 Tahun
-
Bulan Madu Maut di Glamping Ilegal, Lakeside Alahan Panjang Ternyata Tak Kantongi Izin
-
Geger Ziarah Roy Suryo Cs di Makam Keluarga Jokowi: 7 Fakta di Balik Misi "Pencari Fakta"
-
Kronologi Bulan Madu Maut di Danau Diateh: Istri Tewas, Suami Kritis di Kamar Mandi Vila
-
FSGI: Pelibatan Santri dalam Pembangunan Musala Ponpes Al Khoziny Langgar UU Perlindungan Anak
-
Dugaan Korupsi Chromebook: Petinggi Perusahaan Teknologi Dipanggil Jaksa, Ternyata Ini Alasannya