Suara.com - Pengakuan mantan Kapolsek Pasirwangi Kabupaten Garut AKP Sulman Aziz yang dimutasi karena dinilai mendukung pasangan nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga mendapat respon dari Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik.
Wakil Sekjen Partai Demokrat tersebut berpesan kepada Polri mengenai opini publik yang rawan negatif hingga Pemilu usai.
Dalam konteks kasus Sulman, Rachland menjelaskan bahwa pengakuan tersebut memiliki hubungan dengan kepentingan publik.
Rachland menilai, seharusnya ada penyelidikan untuk membongkar transparansi dari pengakuan Sulman untuk membuktikan pernyataan yang benar.
"Pengakuan Kapolsek berhubungan dengan kepentingan publik. Bantahan Kapolres cuma tentang keterlibatan dirinya. Harusnya ada penyelidikan independen untuk menentukan apa dan siapa yang benar," jelas Rachland dalam akun Twitternya @RachlandNashidik pada Senin (1/4/2019).
Selain itu, Rachland juga menilai kalau pernyataan dari Sulman membuktikan bahwa adanya keberpihaknya di tubuh Polri pada masa Pemilu 2019.
Ia berpesan kepada Polri untuk memikirkan dampak dari peristiwa tersebut, karena opini publik yang terlanjur negatif bisa saja bergulir hingga Pemilu 2019 usai.
"Maha penting untuk mengingatkan aparat hukum, khususnya Polisi yang sedang dalam sorotan besar publik, usia public distrust kepadanya akibat kegagalan bersikap netral, akan lebih panjang dan melampaui Pemilu bulan depan," ujarnya.
"Ini menempatkan praktek negara hukum pada bahaya kesangsian," jelasnya.
Baca Juga: April Mop, Bank Indonesia: Jangan Sampai Tertipu Uang Palsu
Untuk diketahui, mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz angkat bicara terkait dimutasi ke Polda Jawa Barat karena dianggap tidak netral mendukung calon presiden nomor urut dua Prabowo - Sandiaga.
Sulman menegaskan dirinya seperti dizalimi. Padahal, ia hanya menjalankan tugas sebagai kapolsek untuk memastikan kegiatan deklarasi Prabowo - Sandi pada tanggal (25/2/2019) di wilayah Kecamatan Pasirwangi, Jawa Barat agar berjalan sesuai ketentuan.
Sulman Aziz juga mengungkapkan mendapatkan instruksi dari Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna untuk mendukung Jokowi - Maruf Amin di Pilpres 2019. Kapolres Garut mengatakan jika Jokowi kalah di wilayahnya, maka dia akan menghukum semua jajarannya.
Perintah itu keluar pada Februari 2019 dalam sebuah rapat di Polres Garut. Perintah itu dikeluarkan sebelum acara deklarasi dukungan Prabowo - Sandiaga di Pasirwangi berlangsung pada 25 Februari lalu.
Berita Terkait
-
BPN: Langgar UU Jika Eks Kapolsek Pasirwangi Dimutasi karena Dukung Prabowo
-
Bamsoet Curiga Pengakuan Eks Kapolsek Pasirwangi untuk Adu Domba Polisi
-
Pengakuan Mantan Kapolsek Pasirwangi, Andre Rosiade: Puncak Gunung Es
-
Dianggap Tidak Netral Dukung Paslon 02, Kapolsek Pasirwangi Dimutasi
-
Sebut Paslon Didukung Ormas Terlarang, Jokowi Dinilai Tebar Permusuhan
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Ulasan Novel Testimony of N: Ketika Kebohongan Menjadi Bentuk Perlindungan
-
Putusan MK soal Anggaran MBG Dinilai Masih Sisakan Celah hingga 2027
-
Bocah SD Diduga Jadi Korban Penganiayaan, Kini Jalani Operasi, Polisi Selidiki Kasusnya
-
Berapa Banyak Warga Sulsel Nikmati Program MBG? Ini Data Kementerian Keuangan
-
Usai Perry Warjiyo Mundur, Prabowo: Kita Harus Jadi Satu Tim yang Mendukung!
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan Lodewyk Pusung, Status Tersangka Korupsi MBG Tetap Sah
-
Jatim Media Summit 2026: Ancaman Siber Mengintai Media dan Kreator, Keamanan Digital Jadi Keharusan
-
Mentan Luruskan Klaim Presiden Prabowo soal Penggilingan Padi Untung Rp2 Triliun per Bulan
-
Sudah 26 Tahun Tak Berubah, Mendagri Beri Lampu Hijau Revisi Aturan Gaji Kepala Daerah
-
Bukan Gagal, Penurunan Kepuasan Publik ke Prabowo Disebut Bukti Agenda Bersih-bersih Berjalan