Suara.com - Pemerintah Israel berencana memindahkan sekitar 250.000 warga Israel di Dataran Tinggi Golan, Suriah, selama 30 tahun ke depan.
Laporan itu dikeluarkan Otoritas Penyiaran Israel (IBA) pada Senin, satu pekan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani dekrit presiden yang mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai "wilayah Israel".
Menurut IBA, rencana Israel juga mencakup pembangunan dua permukiman baru khusus Yahudi di Golan, ribuan unit permukiman baru, dan proyek transportasi dan pariwisata di wilayah tersebut, demikian seperti dikutip dari kantor berita Anadolu, Selasa (2/4/2019).
Populasi Dataran Tinggi Golan saat ini berjumlah sekitar 50.000 jiwa, termasuk 22.000 pemukim Israel.
Israel sejak lama mendorong Washington untuk mengakui klaimnya atas dataran tinggi tersebut, yang direbutnya dari Suriah selama Perang Arab-Israel 1967.
Tuai Penolakan
Para pemimpin Arab, yang sudah terpecah akibat persaingan di kawasan mereka, pada Minggu, mengutuk keputusan Amerika Serikat untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan dan mengatakan stabilitas Timur Tengah bergantung pada pembentukan negara Palestina.
Para pemimpin Arab, yang bertemu di Tunis, mendapat tekanan agar menolak tindakan Washington, sementara mereka juga masih harus mengatasi perbedaan-perbedaan di kawasannya, termasuk perselisihan Teluk Arab, perbedaan sikap mengenai pengaruh regional Iran, perang di Yaman dan pergolakan di Sudan dan Aljazair.
Kepulangan tiba-tiba Amir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, yang berselisih dengan Arab Saudi dan para sekutu lainnya dari Arab, menegaskan bahwa perbedaan sikap di kawasan tak mudah dikubur. Belum ada keterangan mengapa Amir Qatar itu kembali ke negaranya secara tiba-tiba.
Baca Juga: Kasus Jual Beli Jabatan Kemenag, KPK Periksa Guru Besar UIN Sunan Ampel
Raja Salman bin Abdulaziz dari Arab Saudi mengatakan kepada kalangan kerajaan, presiden, dan perdana menteri Arab pada pertemuan tersebut bahwa negaranya "sama sekali menolak" langkah yang memengaruhi kedaulatan Suriah atas Dataran Tinggi Golan.
Pernyataan Presiden AS Donald Trump yang ditandatangani pekan lalu mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai bagian Israel, yang mencaplok kawasan itu tahun 1981 setelah merebutnya dari Suriah tahun 1967.
Kutukan raja Saudi itu bergema di kalangan pejabat-pejabat Arab sebelum pertemuan puncak Liga Arab Ahad, yang biasanya berakhir dengan deklarasi final yang disepakati 22 negara anggotanya.
Keputusan Trump mengenai Golan muncul setelah AS kurang dari empat bulan sebelumnya menyatakan Jerusalem sebagai ibu kota Israel, sebuah keputusan yang juga mengundang kutukan dari dunia Arab. Pihak Palestina menginginkan Jerusalem Timur sebagai ibu kota negaranya pada masa depan.
Presiden Tunisia Beji Caid Essebsi mengatakan para pemimpin Arab juga perlu menjamin komunitas internasional memahami pentingnya masalah Palestina bagi negara-negara Arab.
Stabilitas kawasan dan internasional harus datang melalui "penyelesaian komprehensif dan adil yang mencakup hak-hak rakyat Palestina dan mengarah kepada pembentukan negara Palestina dengan Jerusalem sebagai ibu kotanya," kata Essebsi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional