Suara.com - Wakil Ketua BPN Prabowo - Sandiaga, Ahmad Muzani mengatakan KPU merupakan penanggung jawab pemilu di Indonesia. Menjelang pencoblosan 17 April 2019, Muzani menuturkan semua mata masyarakat tertuju pada penyelenggara pemilu.
"Sehingga kepercayaan rakyat sepenuhnya tertuju pada KPU. Dan demokrasi semuanya ada di tangan kawan-kawan KPU," ujar Muzani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2019).
Politikus Partai Gerindra ini kemudian mengungkapkan ketidakadilan yang selama ini dirasakan oleh pihaknya. Salah satu yang ia ceritakan ialah ketika Prabowo hendak menggelar kampanye terbuka di sejumlah daerah.
Muzani mengatakan, saat tim BPN ingin menggunakan lapangan untuk kampanye, berbagai kesulitan dirasakan seperti tidak mendapatkan izin.
"Di Slawi, Kabupaten Tegal, sudah dibooking. Nyatanya kemarin pak Prabowo ke Tegal lapangan itu enggak diapa-apain. Dibangun enggak, dipake untuk sepakbola juga enggak. Kosong," ujarnya.
"Kemudian dipindahin ke namanya Lapangan Trasa di Slawi lagi. Izinnya sudah keluar. Tahu-tahu dicabut izin itu oleh pemerintah daerah. Akhirnya dipindahkan ke tempat lain," Muzani menambahkan.
Ia menerangkan dari kesulitan-kesulitan tersebut kemudian muncul kecurigaan. Meski demikian, Muzani menekankan bahwa BPN tidak hanya fokus kepada kecurigaan akan tetapi lebih waspada jika memang kecurangan itu benar adanya.
"Kecurigaan terhadap kemungkinan adanya itu. Itu sesuatu yang kita harus waspada. Bukan soal wajar, harus waspada," kata dia.
Sebelumnya Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Amien Rais enggan melihat bangsa Indonesia terguncang hanya karena Pemilu 2019. Pasalnya, Amien menduga kalau ada misi khusus di balik lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dengan penyelenggaraan Pemilu 2019.
Baca Juga: Sering Marah dan Letih Bekerja, Ratna Akui Getol Minum Obat Penenang
Amien mengungkapkan ada satu lembaga negara yang membusukkan diri dengan menyerahkan DPT bermasalah yang akan digunakan untuk Pemilu 2019. Meskipun begitu, Amien tidak menyebut nama lembaga yang dimaksud.
"Saya tidak ingin melihat bangsa ini terguncang gara-gara ada sebuah lembaga yang membusukan dirinya itu kemudian menyodorkan sebuah DPT abal-abal,” kata Amien Rais saat ditemui di Ayana Mid Plaza, Jakarta, Senin (1/4/2019).
Tak hanya itu, Amien juga menduga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan KPU tengah memikul sebuah misi untuk memenangkan petahana dalam hal ini Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin.
"Teman-teman dukcapil yang berikan aluran suara itu sepertinya loh memikul sebuah misi," ujarnya.
Berita Terkait
-
Erick Thohir Sebut People Power Amien Rais Tekanan untuk KPU dan Bawaslu
-
Soal Ancaman Amien Rais, KPU: Jangan Selesaikan Persoalan Pemilu di Jalanan
-
Timses Prabowo Sudah Bahas Soal Menteri, Muzani: Tapi Belum Sampai Jumlah
-
Geger Ancaman Amien Rais, Andi Arief: Kenapa Alergi People Power?
-
Jokowi ke Amien Rais: Jangan Menekan dengan Cara Menakut-nakuti Rakyat!
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka