Suara.com - Wakil Ketua BPN Prabowo - Sandiaga, Ahmad Muzani mengatakan KPU merupakan penanggung jawab pemilu di Indonesia. Menjelang pencoblosan 17 April 2019, Muzani menuturkan semua mata masyarakat tertuju pada penyelenggara pemilu.
"Sehingga kepercayaan rakyat sepenuhnya tertuju pada KPU. Dan demokrasi semuanya ada di tangan kawan-kawan KPU," ujar Muzani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2019).
Politikus Partai Gerindra ini kemudian mengungkapkan ketidakadilan yang selama ini dirasakan oleh pihaknya. Salah satu yang ia ceritakan ialah ketika Prabowo hendak menggelar kampanye terbuka di sejumlah daerah.
Muzani mengatakan, saat tim BPN ingin menggunakan lapangan untuk kampanye, berbagai kesulitan dirasakan seperti tidak mendapatkan izin.
"Di Slawi, Kabupaten Tegal, sudah dibooking. Nyatanya kemarin pak Prabowo ke Tegal lapangan itu enggak diapa-apain. Dibangun enggak, dipake untuk sepakbola juga enggak. Kosong," ujarnya.
"Kemudian dipindahin ke namanya Lapangan Trasa di Slawi lagi. Izinnya sudah keluar. Tahu-tahu dicabut izin itu oleh pemerintah daerah. Akhirnya dipindahkan ke tempat lain," Muzani menambahkan.
Ia menerangkan dari kesulitan-kesulitan tersebut kemudian muncul kecurigaan. Meski demikian, Muzani menekankan bahwa BPN tidak hanya fokus kepada kecurigaan akan tetapi lebih waspada jika memang kecurangan itu benar adanya.
"Kecurigaan terhadap kemungkinan adanya itu. Itu sesuatu yang kita harus waspada. Bukan soal wajar, harus waspada," kata dia.
Sebelumnya Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Amien Rais enggan melihat bangsa Indonesia terguncang hanya karena Pemilu 2019. Pasalnya, Amien menduga kalau ada misi khusus di balik lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dengan penyelenggaraan Pemilu 2019.
Baca Juga: Sering Marah dan Letih Bekerja, Ratna Akui Getol Minum Obat Penenang
Amien mengungkapkan ada satu lembaga negara yang membusukkan diri dengan menyerahkan DPT bermasalah yang akan digunakan untuk Pemilu 2019. Meskipun begitu, Amien tidak menyebut nama lembaga yang dimaksud.
"Saya tidak ingin melihat bangsa ini terguncang gara-gara ada sebuah lembaga yang membusukan dirinya itu kemudian menyodorkan sebuah DPT abal-abal,” kata Amien Rais saat ditemui di Ayana Mid Plaza, Jakarta, Senin (1/4/2019).
Tak hanya itu, Amien juga menduga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan KPU tengah memikul sebuah misi untuk memenangkan petahana dalam hal ini Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin.
"Teman-teman dukcapil yang berikan aluran suara itu sepertinya loh memikul sebuah misi," ujarnya.
Berita Terkait
-
Erick Thohir Sebut People Power Amien Rais Tekanan untuk KPU dan Bawaslu
-
Soal Ancaman Amien Rais, KPU: Jangan Selesaikan Persoalan Pemilu di Jalanan
-
Timses Prabowo Sudah Bahas Soal Menteri, Muzani: Tapi Belum Sampai Jumlah
-
Geger Ancaman Amien Rais, Andi Arief: Kenapa Alergi People Power?
-
Jokowi ke Amien Rais: Jangan Menekan dengan Cara Menakut-nakuti Rakyat!
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung
-
Wamendiktisaintek Soroti Peran Investasi Manusia dan Inovasi untuk Kejar Indonesia Emas 2045
-
Rumus Baru UMP 2026, Mampukah Penuhi Kebutuhan Hidup Layak?
-
Bobol BPJS Rp21,7 Miliar Pakai Klaim Fiktif, Kejati DKI Tangkap Tersangka berinisial RAS
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta