Suara.com - Wakil Ketua BPN Prabowo - Sandiaga, Ahmad Muzani mengatakan KPU merupakan penanggung jawab pemilu di Indonesia. Menjelang pencoblosan 17 April 2019, Muzani menuturkan semua mata masyarakat tertuju pada penyelenggara pemilu.
"Sehingga kepercayaan rakyat sepenuhnya tertuju pada KPU. Dan demokrasi semuanya ada di tangan kawan-kawan KPU," ujar Muzani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2019).
Politikus Partai Gerindra ini kemudian mengungkapkan ketidakadilan yang selama ini dirasakan oleh pihaknya. Salah satu yang ia ceritakan ialah ketika Prabowo hendak menggelar kampanye terbuka di sejumlah daerah.
Muzani mengatakan, saat tim BPN ingin menggunakan lapangan untuk kampanye, berbagai kesulitan dirasakan seperti tidak mendapatkan izin.
"Di Slawi, Kabupaten Tegal, sudah dibooking. Nyatanya kemarin pak Prabowo ke Tegal lapangan itu enggak diapa-apain. Dibangun enggak, dipake untuk sepakbola juga enggak. Kosong," ujarnya.
"Kemudian dipindahin ke namanya Lapangan Trasa di Slawi lagi. Izinnya sudah keluar. Tahu-tahu dicabut izin itu oleh pemerintah daerah. Akhirnya dipindahkan ke tempat lain," Muzani menambahkan.
Ia menerangkan dari kesulitan-kesulitan tersebut kemudian muncul kecurigaan. Meski demikian, Muzani menekankan bahwa BPN tidak hanya fokus kepada kecurigaan akan tetapi lebih waspada jika memang kecurangan itu benar adanya.
"Kecurigaan terhadap kemungkinan adanya itu. Itu sesuatu yang kita harus waspada. Bukan soal wajar, harus waspada," kata dia.
Sebelumnya Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Amien Rais enggan melihat bangsa Indonesia terguncang hanya karena Pemilu 2019. Pasalnya, Amien menduga kalau ada misi khusus di balik lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dengan penyelenggaraan Pemilu 2019.
Baca Juga: Sering Marah dan Letih Bekerja, Ratna Akui Getol Minum Obat Penenang
Amien mengungkapkan ada satu lembaga negara yang membusukkan diri dengan menyerahkan DPT bermasalah yang akan digunakan untuk Pemilu 2019. Meskipun begitu, Amien tidak menyebut nama lembaga yang dimaksud.
"Saya tidak ingin melihat bangsa ini terguncang gara-gara ada sebuah lembaga yang membusukan dirinya itu kemudian menyodorkan sebuah DPT abal-abal,” kata Amien Rais saat ditemui di Ayana Mid Plaza, Jakarta, Senin (1/4/2019).
Tak hanya itu, Amien juga menduga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan KPU tengah memikul sebuah misi untuk memenangkan petahana dalam hal ini Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin.
"Teman-teman dukcapil yang berikan aluran suara itu sepertinya loh memikul sebuah misi," ujarnya.
Berita Terkait
-
Erick Thohir Sebut People Power Amien Rais Tekanan untuk KPU dan Bawaslu
-
Soal Ancaman Amien Rais, KPU: Jangan Selesaikan Persoalan Pemilu di Jalanan
-
Timses Prabowo Sudah Bahas Soal Menteri, Muzani: Tapi Belum Sampai Jumlah
-
Geger Ancaman Amien Rais, Andi Arief: Kenapa Alergi People Power?
-
Jokowi ke Amien Rais: Jangan Menekan dengan Cara Menakut-nakuti Rakyat!
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan