Suara.com - Indikator Politik Indonesia menyebutkan, dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019, hanya 8 partai di antaranya yang bakal lolos ambang batas parlemen atau memiliki kursi di DPR RI.
Hal tersebut merupakan kesimpulan dari survei terbaru Indikator Politik Indonesia terhadap 1.220 responden yang memunyai hak pilih di seluruh Indonesia.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi memaparkan, elektabilitas parpol tertinggi ditempati oleh PDIP dengan angka 24,2 persen.
Peringkat kedua ditempati Partai Gerindra dengan elektabilitas 11,7 persen, selanjutnya Partai Golkar pada ranking ketiga dengan 11,6 persen.
"Elektabiltas PDIP pada Desember 24,9 sekarang 24,2 persen," kata Burhanuddin di Kantor Indikator, Jalan Cikini V, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2019).
Untuk peringkat selanjutnya ditempati oleh PKB sebesar 8,8 persen dan ditempel ketat oleh Partai Demokrat yang mendapatkan elektabilitas 8,7 persen.
Ambang batas parlemen yang sudah ditentukan pada Pemilu 2019 ini ialah 4 persen. Partai yang menduduki posisi lima besar itu sudah pasti lolos mendapat kursi perwakilan di DPR RI.
Adapun partai lainnya yang juga masih lolos ke dalam ambang batas parlemen ialah PKS dengan perolehan 6 persen elektabilitas, serta Partai Nasdem (5,7 persen).
Delapan partai lainnya harus lebih bekerja keras pada sisa masa kampanye menjelang hari pencoblosan yang jatuh pada 17 April 2019.
Baca Juga: Gawat! Bocoran UNBK SMA Diduga Beredar di Line
Menurut Burhanuddin, Partai Perindo harus lebih bekerja keras karena hingga saat ini elektabilitasnya hanya mencapai 2,6 persen.
Sementara elektabilitas Partai Hanura hanya 1,3 persen; PAN 2,2 persen; Partai Berkarya 0,8 persen; PKPI 0,2 persen; PBB 0,6 persen; Partai Garuda 0,2 persen; dan, PSI 1,3 persen.
Untuk diketahui, survei Indikator Politik Indonesia tersebut dilakukan dalam rentang periode 22 Maret sampai 29 Maret 2019. Mereka menggunakan teknik sampel acak dan mengklaim ambang batas kesalahan hanya 2,9 persen.
Berita Terkait
-
Suara Pendukung Belum Capai 50 Persen, Prabowo Bisa Salip Jokowi
-
Survei Indikator: 67 Persen Orang Tak Percaya Isu KPU Tak Netral
-
Indikator: Jokowi-Maruf 55,4 Persen, Prabowo-Sandi 37,4 Persen
-
Media Diminta Tak Melulu Soroti Capres - Cawapres, Tapi Juga Caleg
-
Simulasi Pemilu 2019, PDIP Juara Partai Gerindra Runner Up
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Pakai Baju Koko Putih, Prabowo Hadiri Acara Munajat Bangsa-Pengukuhan Pengurus MUI di Istiqlal
-
Sempat Kabur Saat OTT, Pemilik PT Blueray John Field Menyerahkan Diri ke KPK
-
Semarang Jadi Pelopor Meritokrasi di Jateng, 12 Pejabat Dilantik Lewat Sistem Talenta
-
Nyanyian Saksi di Sidang: Sebut Eks Menaker Ida Fauziyah Terima Rp50 Juta, KPK Mulai Pasang Mata
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok