Suara.com - Kampanye akbar pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) dihadiri ribuan massa. Selang beberapa lama usai kampanye yang digelar Minggu (7/4/2019) pagi itu, muncul kabar Bendera Partai Bulan Bintang (PBB) disita saat akan dibawa masuk ke arena kampanye.
Kabar penyitaan bendera itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra melalui video yang diunggah di akun Instagramnya @yusrilihzamhd pada Minggu sore.
Dalam video itu, Yusril mengaku tengah berada di Hongkong. Ia pun mengaku berterima kasih ke sejumlah pihak atas penyitaan bendera PBB itu.
"Pada satu sisi PBB berterima kasih pada PKS dan FPI yang telah menyita bendera PBB yang dibawa secara ilegal ke Gelora Bung Karno. Dengan penyitaan itu, PKS dan FPI telah membantu menegaskan bahwa PBB memang tidak mendukung Prabowo-Sandi, tetapi mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin," kata Yusril dalam video yang berdurasi 47 detik itu.
Yusril menduga bendera PBB itu sengaja dibawa oknum. Meski demikian, dia merasa PBB tidak dipermalukan atas kejadian penyitaan itu.
"Pada sisi lain, bendera PBB yang dibawa secara ilegal itu, mungkin sengaja dibawa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kemudian sengaja disita dan dicampakkan," katanya.
"PBB takkan pernah tenggelam, betapapun Imam Besar FPI teriak-teriak ingin menenggelamkannya. Sebaliknya, kalau polemik ini berterusan, bisa saja Imam Besar FPI yang malah makin tenggelam karena kredibilitasnya makin runtuh di mata umat Islam," ucap Yusril.
Atas penyitaan bendera PBB di lokasi kampanye Prabowo - Sandiaga itu, DPP PBB, kata Yusril, tidak perlu mengerahkan Brigade Hizbullah untuk menurunkan bendera tersebut karena sudah dilakukan PKS dan FPI.
"Kami mendoakan apa yang dilakukan oleh teman-teman PKS dan FPI itu dapat menjadi amal saleh yang berguna kemaslahatan warga PBB," imbuh Yusril.
Baca Juga: Geger Temuan Mayat Misterius Terbungkus Karung Putih di Pandeglang
Lantas apa kata netizen menanggapi unggahan mantan Menteri Hukum dan HAM itu?
"@yusrilihzamhd ngak punya kegiatan lain prof?? yg bermanfaat gt?," sindir akun @indra_obg
"Kredibilitas HRS tak akan runtuh dimata umat islam prof, malahan Prof sendiri yang runtuh kredibilitasnya wkwkwk," tulis akun @mhdahsan27.
Berita Terkait
-
Takjub Massa Kampanye di GBK, Prabowo: Rakyat Tak Mau Diakal-akalin
-
Kampanye Prabowo - Sandiaga Rajai Trending Topic Twitter Indonesia
-
Respon Pidato Prabowo, TKN: Pertumbuhan Ekonomi Era Jokowi Naik Terus
-
Umi Pipik Merinding dan Nangis Lihat Massa di Kampanye Akbar Prabowo
-
Kampanye di GBK, Prabowo Singgung Ucapan Amien Rais Soal People Power
Terpopuler
- 7 SD Swasta Terbaik di Palembang dan Estimasi Biayanya, Panduan Lengkap Orang Tua 2026
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Aksi Kritik Gubernur Rudy Mas'ud 21 April, Massa Diminta Tak Tutup Jalan Umum
Pilihan
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
-
Heboh! Gara-gara Putar Balik, Sopir Truk Ini Kena Tilang Polisi Rp 22 Juta
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
-
Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai dan Minyak Goreng Meroket
Terkini
-
Kata-kata Menlu Singapura Tolak Purbaya Soal Tarif Selat Malaka
-
Protes Usul KPK Soal Ketum Parpol Cukup 2 Periode, Sahroni: Hak Internal, Tak Bisa Diganggu Gugat
-
Polisi Bekuk Sindikat Ganjal ATM Jaktim: 4 Pelaku Ditangkap, Gasak Rp 274 Juta Pakai Tusuk Gigi!
-
Media Malaysia Beberkan 3 Negara Terdampak Besar Jika Selat Malaka Kena Tarif
-
Perang Dunia III di Depan Mata! Jerman Kekurangan Tentara, Warga 70 Tahun Jadi Pilihan
-
Nasib Peserta UTBK 2026 yang Curang di Undip, Terancam Masuk Daftar Hitam Permanen
-
WNI Dikurung di Malaysia, 2 Pelaku Didenda Usai Tahan Paspor Korban
-
KPK Batasi Masa Jabatan Ketua Umum Parpol 2 Periode, Siapa yang Paling Lama Menjabat?
-
UU PPRT Disahkan, Menko Cak Imin: Jaminan Sosial PRT Wajib, Bukan Lagi Pilihan!
-
Jangan Cari Kenyamanan Pribadi, Menhaj ke Petugas Haji: Kita Datang untuk Melayani, Bukan Dilayani!