Suara.com - Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan pihaknya sudah menindaklanjuti kasus pemberian amplop yang dilakukan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan kepada Kyai Zubair Muntasor. Kasus tersebut tengah ditangani oleh Bawaslu Jawa Timur.
"Sudah (ditindaklanjuti), lagi diteliti oleh teman-teman Jawa Timur, lokasinya di Jawa timur kalau enggak salah di Bangkalan. Kami sudah kasih infonya ke teman-teman Bawaslu (Jawa Timur) untuk ditindaklanjuti," ujar Rahmat di kantor Bawaslu RI, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019).
Rahmat menerangkan, Bawaslu Jawa Timur tengah menyelidiki apakah Luhut masuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf atau tidak dan perihal kapasitas kehadiran Luhut menemui Kyai Zubair.
"Dicek juga apakah pak Luhut ini masuk Tim kampanye atau tidak sebagai apa kapasitasnya ke sana sebagai pribadi apa sebagai menteri. Kemudian apa yang dibicarakan kan itu enggak jelas yang dibicarakan kan masih bisik-bisik itu lho itu juga dicek," kata dia.
Bawaslu kata Rahmat, memiliki waktu 14 hari untuk menindaklanjuti kasus pemberian amplop yang dilakukan Luhut di masa kampanye di Pemilu 2019.
"14 Hari kerja untuk klarifikasi untuk meneliti berkas dan lain-lain untuk menghadirkan alat bukti. Tergantung teman-teman kejaksaan dan kepolisian ini pidana atau bukan pidana, tergantung sentra Gakkumdu," ucap Rahmat.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyangkal pemberian amplop kepada Kyai Zubair berkaitan dengan konstestasi politik di Pilpres 2019.
Menurutnya, amplop tersebut adalah bantuan kepada Kyai Zubair karena kakinya baru saja diamputasi. Luhut juga mengaku getol memberikan bantuan kepada pesantren milik Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu.
"Tidak ada niat sogok-sogok itu kan, money politic enggak bener, kita harus berpikir positif. Ya emang di NU itu pesantren Gus Dur kalau ada yang susah biasa, kita bantu," kata Luhut.
Baca Juga: Ritual Lepas Puluhan Ular, Seorang Pengembang Properti Ditangkap
Pemberian amplop yang dilakukan Luhut berbuntut panjang. Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) resmi melaporkan Luhut ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran Pemilu terkait video viral saat dirinya memberikan amplop kepada Kiai Zubair Muntasor viral di media sosial.
Luhut diduga sebagai pejabat negara tidak netral dengan memberikan amplop sebagai upaya untuk memobilisasi Kiai Zubair Muntasor dan santri untuk memilih Jokowi - Ma'ruf Amin.
Berita Terkait
-
Luhut: Ucapan Prabowo Soal Anggaran Bocor Rp 2.000 Triliun Tak Masuk Akal
-
Santai Kasus Amplop Diperkarakan, Luhut: Tidak Ada Niat Sogok-sogokan
-
Buntut Amplop Putih Luhut, ACTA Uji Netralitas ASN di Bawah Jokowi
-
Luhut Bantah Jual Beli Suara Kasih Amplop ke Kyai Muntasor: Fitnah
-
Misteri Amplop Luhut Untuk Kiai, BPN: Ada Indikasi Money Politics
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
Terkini
-
'Bapak dan Anak Saya Juga Prajurit!' Isak Warga Diusir Paksa dari Asrama Eks Yon Zikon Lenteng Agung
-
Aksi Koboi Kades: Panjat Pagar dan Todong Pistol ke Warga Bekasi, Kini Disidik Polisi
-
Menenun Harapan Perempuan Penenun di Timur Indonesia Bersama Giro Kartini
-
Khofifah Bangga Program ADEM Cetak Generasi Papua Berprestasi, 51 Murid Lolos PTN
-
Lagi Ujian Diciduk Polisi! 2 Pelajar Palmerah Ditangkap usai Bacok Siswa SMK secara Acak
-
Satgas PRR Minta Optimalisasi TKD dan Hibah Antardaerah Tak Terhambat Birokrasi
-
Buntut Kasus Hanania, Menteri Haji: Sekarang Semua Travel Wajib Akreditasi!
-
Minta Anggaran Rp3,9 T Cuma Dikasih Rp728 M, Pigai: Kami Berprestasi Tapi Tak Pernah Diapresiasi DPR
-
Polri Rekrut Disabilitas: Bukan Cuma Staf, Berpeluang Duduki Jabatan Struktural!
-
Kapolri Jamin Takkan Serobot Kursi ASN: Polisi Masuk Kementerian Hanya Jika Diminta!