Suara.com - Puluhan orang demo meminta Wakil Ketua DPR Fadli Zon masuk panjara. Fadli Zon dituduh ikut bersalah karena menyebarkan hoaks Ratna Sarumpaet yang mengatakan dipukuli sampai babak belur.
Desakan itu diungkap para pendemo di di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (9/4/2019).
"Kami meminta jaksa penuntut umum dan majelis hakim untuk menyeret nama-nama yang telah disebutkan dalam persidangan, salah satunya Fadli Zon," kata Anyong, salah satu peserta aksi unjuk rasa yang tergabung dalam Front Penegakan Keadilan Sosial (FPKS)
Dia menyampaikan tuntutan tersebut saat persidangan saksi Niko Purba yang menyebutkan pertama kali melihat berita terkait penganiayaan Ratna Sarumpaet yang disebarkan oleh Fadli Zon di media sosial. Postingan Fadli Zon kemudian dimuat sebagai berita sebuah media nasional.
FPKS meminta majelis hakim dan jaksa penuntut umum untuk menyeret nama-nama yang ikut menyebarkan berita hoaks tersebut. Dia mengatakan mereka ikut andil dalam menyebarkan berita hoaks karena telah melakukan konferensi pers dan membuat postingan yang menghakimi masyarakat Indonesia.
Nama-nama yang disebutkan adalah Fadli Zon, Amien Rais, Prabowo Subianto, dan Dahnil Simanjuntak.
Dia mengatakan Fadli Zon telah menyebarkan berita melalui media sosial, dan Prabowo beserta Amien Rais melakukan konferensi yang semakin menyebarluaskan berita bohong. Dia mengatakan ada aktor politik yang dengan gegabah menyebarkan foto dan membuat konferensi pers tentang penganiayaan Ratna Sarumpaet.
"Kami tidak melihat adanya penyebaran berita hoaks oleh Ratna Sarumpaet lewat media sosial, melainkan dari orang-orang yang mencoba memprovokasi lewat media sosial", tambah dia.
FPKS berharap hukum tidak hanya berhenti di Ratna, akan tetapi kepada aktor politik lainnya yang juga menyebarkan berita hoaks agar ke depan tidak ada lagi berita bohong yang memecah belah bangsa. (Antara)
Baca Juga: Tahanan Kota Ditolak Hakim, Ratna Sarumpaet: Ya Sudah Nasib, Mau Bagaimana?
Berita Terkait
-
Tahanan Kota Ditolak Hakim, Ratna Sarumpaet: Ya Sudah Nasib, Mau Bagaimana?
-
2 Kali Absen, Atiqah Hasiholan Kembali Dampingi Ratna Sarumpaet Sidang
-
Said Iqbal Ungkap Detik-detik Ratna Sarumpaet Mengaku Dianiaya di Bandung
-
Fadli Zon: Mana Ada Biksu Gadungan, Itu Fitnah!
-
Soal Biksu Ikut Kampanye Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon: Ada Perwakilan Buddha
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?