Suara.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding meminta masyarakat untuk tidak memilih presiden yang memiliki emosi yang tidak stabil. Karding mengimbau masyarakat untuk jeli dalam menentukan pilihannya di Pilpres 2019 nanti.
Pernyataan Karding tersebut dimaksudkan kepada Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Karding menilai Prabowo semakin menunjukkan karakter emosi yang tak terkontrol.
Menurut dia, hal itu tergambar mulai dari debat keempat saat Prabowo marah kepada penonton. Lalu emosi Prabowo terlihat tatkala sempat marah-marah kepada salah satu pendukungnya yang terlihat mengobrol saat Prabowo berpidato di acara kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Minggu (7/9) lalu.
Bahkan, kata Karding, Prabowo juga sempat mengeluarkan kata-kata kasar dan emosional yang tak pantas seperti 'ndasmu' saat berpidato.
"Pemimpin yang emosinya tidak stabil seperti itu akan sangat berbahaya, saat memegang tampuk kekuasaan negara. Sebab rakyat akan terancam dan jadi korban dari pemimpin yang emosinya tidak stabil," kata Karding kepada wartawan, Rabu (10/4/2019).
Karding mengklaim imbauannya untuk memilih presiden yang tidak emosional itu bukan tanpa alasan. Sebab menurutnya, berdasarkan hasil riset dari 204 ahli psikologi Universitas Indonesia. Hasil survei terhadap psikologi kedua capres menunjukkan kepribadian Jokowi dinilai lebih tenang dibanding Prabowo.
Lalu jika diukur dari angka 1 sampai 10, poin untuk stabilitas emosi Prabowo berada pada angka 5,16 persen. Sedangkan, Jokowi 7,60 persen.
Sementara itu, tentang sikap otoriter dan demokratis, Jokowi hanya 13 persen memiliki kemungkinan otoriter. Sedangkan Prabowo 76 persen. Soal demokratis, Jokowi memiliki angka 87 persen dan Prabowo hanya 24 persen.
"Berbahaya sekali apabila bangsa ini diserahkan pada pemimpin yang tidak stabil. Taruhannya adalah nasib 260 juta rakyat yang terancam menjadi korban," imbuh dia.
Baca Juga: BPN Prabowo Klaim Jumlah Massa Patahkan Hasil Survei Menangkan Jokowi
Berita Terkait
-
Ini Dia Kriteria Capres Idaman Lalu Muhammad Zohri
-
Resmikan Posko Pengaduan Kecurangan Pemilu, Moeldoko: Kita Bisa Kritisi KPU
-
Pose Dua Jari, 7 Petugas Lapas Kelas 1 Semarang Dimutasi ke Nusakambangan?
-
Gading Marten Tunjukkan Dukungan ke Jokowi, Jaketnya Bikin Heboh!
-
Jokowi: Jangan Sampai Ada yang Suka Marah-marah Betul
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Potret Masalah Pangan Jakarta Jelang Ramadan, Apa Saja?
-
Saksi Kasus Suap Ijon Bekasi, Istri H.M Kunang Dicecar KPK Soal Pertemuan dengan Pengusaha Sarjan
-
Jaga Stabilitas Harga Daging Jelang Ramadan di Jakarta, Dharma Jaya Impor Ratusan Sapi
-
Santunan Korban Bencana Sumatra Disalurkan, Mensos Sebut Hampir Seribu Ahli Waris Terbantu
-
PDIP Sebut 100 Persen Warga Indonesia Bisa Mendapatkan BPJS Gratis, Begini Kalkulasinya
-
Adu Mulut Menteri Keuangan dan Menteri KKP Bikin PDIP Geram: Jangan Rusak Kepercayaan Pasar!
-
Wamensos Agus Jabo Cek Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Sragen
-
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Korban Penganiayaan di Cengkareng Kini Dilaporkan Balik Pelaku
-
Pemerintah Kucurkan Dana Tunggu Hunian Rp600 Ribu Per Bulan, Pembangunan Huntap Capai 15.719 Unit
-
Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga