Suara.com - Dahnil Anzar Simanjuntak, koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, mengaku kecewa mendengar kabar pemecatan Ketua KPU Kota Pariaman Abrar Azis.
Dahnil, yang mengaku mendengar putusan pemecatan Ketua KPU Pariaman itu dari media, menilai pemecatan itu tidak adil karena tidak ada pembicaraan soal pemilu dalam acara makan malam tersebut.
"Bagi saya keputusan tersebut mengabaikan etika sesungguhnya dan enggak berkeadilan," kata Dahnil di Gedung Istora Senayan, Rabu (10/4/2019).
Dahnil pun membeberkan soal pertemuan dengan Abrar tersebut yang dipermasalahkan lantaran dinilai Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
Dahnil menyebut Abrar sebagai adiknya di Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah. Pertemuan itu terjadi saar Dahnil sedang melakukan perjalanan untuk berceramah ke Pasaman Barat. Dalam perjalanan, Dahnil mampir ke salah satu restoran bersama teman-temannya dari PP Pemuda Muhammadiyah.
"Datang di situ ya biasa. Saya kan seniornya. Dia mampir di situ, kemudian say hello. Kemudian ikut makan di situ. Itu yang kemudian dipecat? Apa alasannya?," ujarnya.
Bahkan Dahnil mengaku kalau tidak ada pemanggilan kepada dirinya untuk dimintai klarifikasi. Padahal Dahnil menegaskan bahwa pada saat bertemu dengan Abrar, tidak ada pembahasan soal pemilu.
"Enggak ada urusannya dengan pemilu. Abrar datang di situ makan dan di situ banyak orang. Kalau kita mau terkait pemilu enggak akan di tempat makan yang terbuka dan Abrar bahkan enggak sempat ngobrol dengan saya," tuturnya.
Untuk diketahui, Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Pariaman Abrar Azis dipecat karena makan bareng Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak. Abrar Azis disebut melanggar kode etik.
Pemecatan itu diputuskan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sanksi ini dijatuhkan dalam sidang kode etik penyelenggara Pemilu yang diselenggarakan DKPP di Ruang Sidang DKPP, lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin No 14, Jakarta, Rabu.
Berita Terkait
-
Biaya Haji Tahun 2026 Ditetapkan Rp87 Juta, Wamenhaj: Harusnya Naik Rp2,7 Juta
-
Kemenhaj Resmi Usulkan BPIH 2026 Sebesar Rp 88,4 Juta, Ini Detailnya
-
Umrah Mandiri Jadi Sorotan, Wamenhaj: Itu Keniscayaan Karena Arab Saudi Sudah Buka Gerbang Lebar
-
Umrah Mandiri: Kabar Baik atau Ancaman? Ini Kata Wamenhaj Soal Regulasi Baru
-
Soal Dugaan Kebocoran Anggaran Haji Rp 5 Triliun, Gus Irfan: Itu Masih Potensi
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
Terkini
-
Airlangga Hartarto Bahas Perpres Pembelian Energi dan Pesawat di KPK
-
Kejagung Akui Telah Periksa Eks Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman di Kasus Izin Tambang
-
Terpengaruh Film Porno! Dua Pelajar Ditangkap Usai Begal Payudara Siswi SMP di Kembangan
-
Bukan Sekadar Genangan, Listrik Jadi Pembunuh Senyap Saat Banjir Jakarta
-
Insiden Mobil Patwal Senggol Warga di Tol Tomang, Kakorlantas: Sudah Ditangani!
-
Tito Karnavian Tegaskan Lumpur Banjir Sumatra Tak Dijual ke Swasta: Akan Dipakai Buat Tanggul
-
WALHI Sebut Negara Gagal Lindungi Rakyat dan Ruang Hidup Korban Bencana
-
Demo di Depan Kedubes AS, Ratusan Ojol Tagih Janji Perpres ke Presiden Prabowo
-
Mentan Amran Minta Tambahan Anggaran Rp5,1 Triliun Pulihkan Lahan Pertanian Teremdam Banjir Sumatra
-
Interupsi di Sidang Paripurna DPD RI, Senator Paul Finsen: Orang Papua Butuh Sekolah dan RS