Suara.com - Adanya kabar ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) di Sidney, Australia yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Tahun 2019 mendapat sorotan Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Maruf Amin, Hasto Kristiyanto.
Hasto, yang juga menjabat Sekjen PDI Perjuangan, ini menegaskan hak WNI untuk menggunakan pilihannya tidak boleh terhambat hanya karena persoalan administratif.
"Hak konstitusional warga negara untuk memilih ini tidak boleh dihambat oleh persoalan teknis administratif terhadap apa yang terjadi di Sydney," tutur Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/4/2019).
Hasto menilai antusiasme pemilih di Sidney yang begitu besar datang ke tempat pemungutan suara (TPS) sangat disayangkan jika terhambat.
Terlebih, menurutnya sebagian besar pemilih di Sidney, sudah menyatakan dukungan kepada kepempinan Jokowi - Maruf Amin.
Oleh karena itu, Hasto menilai hal itu sebagai kerugian. Namun, kata Hasto, lebih dari itu dirinya menegaskan seluruh warga negara tidak boleh terancam hak pilihnya hanya karena persoalan administratif.
"Mereka telah menyatakan dukungan sebagai kekuatan kebenaran itu sebagai kekuatan yang mendukung pemimpin yang bekerja itu Pak Jokowi dan KH Maruf Amin. Tentu itu sangat merugikan," ungkapnya.
"Tapi siapapun warga negara apapun pilihan apapun pegang partai politiknya wajib dijamin hak konstitusional tersebut dan tidak boleh sekali lagi dihambat oleh persoalan teknis administratif," imbuhnya.
Baca Juga: WNI di Austria dan Slovenia Gunakan Hak Suara Pemilu 2019
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'
-
Menkeu Purbaya hingga Dirut Pertamina Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?
-
Bukan Kursi Menteri! Terungkap Ini Posisi Mentereng yang Disiapkan Prabowo untuk Mahfud MD