Suara.com - Adanya kabar ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) di Sidney, Australia yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Tahun 2019 mendapat sorotan Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Maruf Amin, Hasto Kristiyanto.
Hasto, yang juga menjabat Sekjen PDI Perjuangan, ini menegaskan hak WNI untuk menggunakan pilihannya tidak boleh terhambat hanya karena persoalan administratif.
"Hak konstitusional warga negara untuk memilih ini tidak boleh dihambat oleh persoalan teknis administratif terhadap apa yang terjadi di Sydney," tutur Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/4/2019).
Hasto menilai antusiasme pemilih di Sidney yang begitu besar datang ke tempat pemungutan suara (TPS) sangat disayangkan jika terhambat.
Terlebih, menurutnya sebagian besar pemilih di Sidney, sudah menyatakan dukungan kepada kepempinan Jokowi - Maruf Amin.
Oleh karena itu, Hasto menilai hal itu sebagai kerugian. Namun, kata Hasto, lebih dari itu dirinya menegaskan seluruh warga negara tidak boleh terancam hak pilihnya hanya karena persoalan administratif.
"Mereka telah menyatakan dukungan sebagai kekuatan kebenaran itu sebagai kekuatan yang mendukung pemimpin yang bekerja itu Pak Jokowi dan KH Maruf Amin. Tentu itu sangat merugikan," ungkapnya.
"Tapi siapapun warga negara apapun pilihan apapun pegang partai politiknya wajib dijamin hak konstitusional tersebut dan tidak boleh sekali lagi dihambat oleh persoalan teknis administratif," imbuhnya.
Baca Juga: WNI di Austria dan Slovenia Gunakan Hak Suara Pemilu 2019
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan