Muhammadiyah: Tak Perlu Ada Gerakan People Power di Pemilu 2019

Suara.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak masyarakat lapang hati untuk siap menang dan kalah dalam ajang Pemilihan Umum 2019 sehingga tidak perlu melakukan delegitimasi Pemilu dengan gerakan people power. Gerakan people power sebelumnya diisiasi oleh Amien Rais.

People power sendiri merujuk pada upaya menggerakkan massa dalam jumlah besar untuk menuntut suatu hasil sebagaimana terjadi pada awal era reformasi yang ditandai dengan demonstrasi mendorong Presiden Soeharto turun dari jabatan.

"Agar bijak mengedepankan sikap kenegarawanan. Baik yang berhasil di Pileg, Pilpres, agar menjadikan amanah dengan rendah hati tidak perlu takabur. Bagi yang kalah belum mendapat mandat, terimalah dengan lapang hati," kata Haedar dalam konferensi pers di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Senin (15/4/2019).

Atas fenomena people power menanggapi hasil Pemilihan Umum 2019, Haedar mengatakan sebaiknya hal itu diurungkan karena terdapat pola mengusut kecurangan Pemilu melalui jalur resmi dan elegan.

"Kalau ada masalah - masalah yang menyangkut persengketaan Pemilu, selesaikan lewat prosedur, lewat Mahkamah Konstitusi dan proses yang dijamin peraturan yang berlaku," katanya.

Ketum PP Muhammadiyah memercayai kredibiltas lembaga negara yang mengatasi sengketa Pemilu. Bagi pihak yang menang, agar bersyukur karena itu adalah beban yang berat.

Sementara siapapun selaku orang beriman, kata dia, agar berupaya dengan sabar, syukur dan sikap yang baik menghadapi segala hasil Pemilu.

"Tidak perlu ada mobilisasi massa. Semua insya Allah tahu mekanisme Pemilu yang seperti itu. Saya percaya semua akan memperoleh hasil baik, cerdas dan berjiwa kenegarawanan," demikian Haedar Nashir. (Antara)

Baca Juga: Reaksi Prabowo Tanggapi Ucapan People Power dan Pertumpahan Darah