Suara.com - Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) menanggapi cuitan politikus PKS, Mardani Ali Sera yang diduga untuk menyindir Capres nomor urut 01 Joko Widodo karena diberikan kesempatan memasuki bangunan Kakbah di Makkah, Arab Saudi.
Terkait sindiran Mardani, Ngabalin menganggap sangat wajar jika Jokowi mendapatkan undangan dari Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud untuk bisa memasuki Kakbah bersamaan dengan kegiatan umrah ke tanah suci.
"Bagi seorang kepala negara seperti itulah penghormatan kerajaan terhadap semua kepala negara tidak saja pak Jokowi," ujar Ngabalin kepada Suara.com, Senin (15/4/2019).
Menanggapi sindiran itu, Ngabalin pun meminta agar Mardani sebagai pemeluk agama Islam tidak menyebarkan fitnah kepada orang yang sedang menjalani ibadah.
"Bagaimana bisa kita mendeteksi niat seorang dalam beribadah kan tidak mungkin. Jadi maksud saya ingin mengatakan jadilah seorang muslim yang baik tentu jangan menyebarkan fitnah dan penuh kebencian," kata dia.
Ngabalin menuturkan seharusnya Mardani memahami Jokowi merupakan seorang kepala negara. Menurutnya, Jokowi dan keluarganya yang masuk dalam Ka'bah merupakan penghormatan tertinggi dan mendapat hak istimewa dari Kerajaan Arab Saudi.
"Saya kira Mardani Ali sera mengerti bahwa pak Jokowi itu adalah seorang presiden seorang kepada negara. Penghormatan kerajaan Saudi Arabia itu adalah sebuah penghargaan tertinggi kalau kepala negara bisa datang umroh berziarah ke Ka'bah Mekkah dan Madinah diberikan privilege," kata dia
"Jadi semua orang bisa melakukan hal yang sama dengan rahmat dan karunia dari Allah," imbuh Ngabalin.
Sebelumnya, Mardani sempat berkicau tentang seseorang yang memaksa dan meminta ke raja untuk bisa masuk ke Kakbah agar bisa mendulang elektabilitas.
Baca Juga: Dukung Jokowi, Hedi Yunus Seperti Bikin Dosa Besar
"Maksa-maksa minta ke raja untuk bisa masuk Kabah, membawa full tim media bersiap publikasi. Hanya satu alasan utamanya elektabilitas. Ada yang seperti ini? Ada #KisahNegeriLawas," cuit Mardani Ali Sera lewat akun Twitter @MardaniAliSera.
Terkait hal itu, banyak warganet yang menuding bahwa cuitan Mardani Ali Sera tersebut untuk menyindir Jokowi yang diberikan kesempatan untuk memasuki Kakbah saat sedang menunaikan ibadah umrah di Makkah, Arab Saudi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan