Suara.com - Proses pemilihan di sejumlah wilayah diwarnai berbagai macam isu. Salah satunya di Kota Bekas, di daerah ini disebut warga di 20an TPS belum juga bisa mencoblos hingga Rabu (17/4/2019) siang atau mendekati penutupan pukul 13.00 WIB karena kertas suara ada yang kurang atau bahkan tertukar.
Informasi itu diunggah di Twitter oleh akun @enjang_as. Dalam statusnya akun itu menulis "20an lebih TPS di Kota Bekasi belum nyoblos. Problem: kertas suara kurang dan tertukar," cuit akun tersebut.
Lantas benarkan klaim atau informasi tersebut?
Dari penelusuran tim Cek Fakta Suara.com dengan mengutip laman Ayobandung.com, hal itu diakui oleh Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Ali Mahyail.
Menurut dia, pihaknya akan merekomendasikan dilakukan pemilu ulang di sejumlah TPS karena beberapa logistik belum sampai di TPS.
Salah satunya di Bekasi Utara yang terpaksa dihentikan oleh Panwascam karena surat suara untuk DPRD Provinsi belum ada.
Sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Bekasi terlambat mendapat kiriman logistik pemilu. Akibatnya jadwal dilangsungkannya pencoblosan tidak berlangsung sesuai jadwal.
Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Ali Mahyail mengungkapkan pihaknya memungkinkan memberi rekomendasi kepada KPU untuk menggelar pemilu susulan di sejumlah TPS tersebut. Hal ini mengacu kondisi di sejumlah TPS, salah satunya di Bekasi Utara yang dikabarkan dihentikan Panwascam karena surat suara DPRD belum tersedia.
“Enggak boleh (telat), itu menyalahi undang-undang. Pemilu harus mulai jam 07.00 WIB. Kita mungkin buat rekomendasi pemilu susulan, misalnya diundur sampai besok,” terang Ali, Rabu (17/4/2019).
Baca Juga: CEK FAKTA: Petir Menggelegar karena Presiden Jokowi Masuk ke Kakbah?
Ali menilai, hal ini terjadi karena KPU Kota Bekasi kurang maksimal di lapangan.
“Kadang kawan KPU bandel juga. Udah kita perintahkan, enggak dijalankan. Misal soal petugas sortir lipat, kan 300 orang, kita minta ditambah 2 kali lipat enggak dijalankan juga. Dari awal sudah kita ingatkan, petugas itu kurang,” paparnya.
Disamping itu, KPU dinilai seringkali mendadak dalam mengambil keputusan. Misalnya soal penambahan DPTb.
“Misalnya soal DPTB, itu mepet baru diputuskan. Ketika mereka telah mengumumkan itu maka telat juga pencetakan (surat suara) DPTb-nya," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Bekasi, Nurul Sumarheni tidak membantah distribusi logistik masih bermasalah. Ia juga tidak menampik karena masalah tersebut rekomendasi Bawaslu bisa dijalankan. Kendati begitu, dia mengakui situasi pencoblosan hari ini mulai kondusif.
“Sudah (kondusif), walaupun banyak masalah juga di lapangan. Iya, bisa seperti itu (pemilu susulan jika direkomendasikan),” ujar Nurul.
Berita Terkait
-
KPU Cek Soal Keterlambatan Logistik Pemilu di Papua
-
Di Banten, Ada Surat Caleg yang Tertukar
-
Surat Suara Pilpres Tak Ada di Kotak yang Disegel KPU, Petugas KPPS Bingung
-
Pertama Kali Nyoblos, Striker Naturalisasi Milik Madura United Ini Antusias
-
Pantau Suara Pilpres, Sandiaga Sambangi Pusat Forum Relawan di Ambhara
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting