Suara.com - Proses pemilihan di sejumlah wilayah diwarnai berbagai macam isu. Salah satunya di Kota Bekas, di daerah ini disebut warga di 20an TPS belum juga bisa mencoblos hingga Rabu (17/4/2019) siang atau mendekati penutupan pukul 13.00 WIB karena kertas suara ada yang kurang atau bahkan tertukar.
Informasi itu diunggah di Twitter oleh akun @enjang_as. Dalam statusnya akun itu menulis "20an lebih TPS di Kota Bekasi belum nyoblos. Problem: kertas suara kurang dan tertukar," cuit akun tersebut.
Lantas benarkan klaim atau informasi tersebut?
Dari penelusuran tim Cek Fakta Suara.com dengan mengutip laman Ayobandung.com, hal itu diakui oleh Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Ali Mahyail.
Menurut dia, pihaknya akan merekomendasikan dilakukan pemilu ulang di sejumlah TPS karena beberapa logistik belum sampai di TPS.
Salah satunya di Bekasi Utara yang terpaksa dihentikan oleh Panwascam karena surat suara untuk DPRD Provinsi belum ada.
Sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Bekasi terlambat mendapat kiriman logistik pemilu. Akibatnya jadwal dilangsungkannya pencoblosan tidak berlangsung sesuai jadwal.
Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Ali Mahyail mengungkapkan pihaknya memungkinkan memberi rekomendasi kepada KPU untuk menggelar pemilu susulan di sejumlah TPS tersebut. Hal ini mengacu kondisi di sejumlah TPS, salah satunya di Bekasi Utara yang dikabarkan dihentikan Panwascam karena surat suara DPRD belum tersedia.
“Enggak boleh (telat), itu menyalahi undang-undang. Pemilu harus mulai jam 07.00 WIB. Kita mungkin buat rekomendasi pemilu susulan, misalnya diundur sampai besok,” terang Ali, Rabu (17/4/2019).
Baca Juga: CEK FAKTA: Petir Menggelegar karena Presiden Jokowi Masuk ke Kakbah?
Ali menilai, hal ini terjadi karena KPU Kota Bekasi kurang maksimal di lapangan.
“Kadang kawan KPU bandel juga. Udah kita perintahkan, enggak dijalankan. Misal soal petugas sortir lipat, kan 300 orang, kita minta ditambah 2 kali lipat enggak dijalankan juga. Dari awal sudah kita ingatkan, petugas itu kurang,” paparnya.
Disamping itu, KPU dinilai seringkali mendadak dalam mengambil keputusan. Misalnya soal penambahan DPTb.
“Misalnya soal DPTB, itu mepet baru diputuskan. Ketika mereka telah mengumumkan itu maka telat juga pencetakan (surat suara) DPTb-nya," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Bekasi, Nurul Sumarheni tidak membantah distribusi logistik masih bermasalah. Ia juga tidak menampik karena masalah tersebut rekomendasi Bawaslu bisa dijalankan. Kendati begitu, dia mengakui situasi pencoblosan hari ini mulai kondusif.
“Sudah (kondusif), walaupun banyak masalah juga di lapangan. Iya, bisa seperti itu (pemilu susulan jika direkomendasikan),” ujar Nurul.
Terpisah, Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengatakan, kekurangan logistik di lapangan mesti menjadi evaluasi bersama untuk kedepannya. Namun, lanjutnya, bila masih bisa dicari solusinya, seperti pemilih pindah ke TPS dari TPS kekurangan surat suara, maka hal tersebut harus disegerakan.
"Kalo ada kekurangan, itu harus jadi evaluasi kedepan. Mungkin ada TPS yang kekurangan surat suara dapat di switch dengan TPS lain yang kelebihan," katanya.
Kendati begitu, dia meyakini proses pemilu di kotanya akan berjalan tertib dan aman. "Pihak keamanan dan Pemerintah daerah juga menjamin warga masyarakat untuk menentukan pilihan sesuai hati nurani masing-masing," tandasnya.
Berita Terkait
-
KPU Cek Soal Keterlambatan Logistik Pemilu di Papua
-
Di Banten, Ada Surat Caleg yang Tertukar
-
Surat Suara Pilpres Tak Ada di Kotak yang Disegel KPU, Petugas KPPS Bingung
-
Pertama Kali Nyoblos, Striker Naturalisasi Milik Madura United Ini Antusias
-
Pantau Suara Pilpres, Sandiaga Sambangi Pusat Forum Relawan di Ambhara
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
Terkini
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar
-
Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik
-
Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng
-
Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU
-
BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi
-
Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri
-
TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum
-
Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri
-
Bukan Balas Dendam dan Politik! Polri Harus Profesional Usut Kasus Korupsi yang Seret Jampidsus